Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berharap Keadilan Melalui MK

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia khususnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen ketiga UUD 1945 yang memasukkan salah satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu lembaga peradilan dengan tugas dan fungsinya diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

Hal ini tentu menjadi menarik bagi studi hukum tata negara dikarenakan MK merupakan suatu lembaga negara yang dapat melakukan penfsiran dan pengujian mengenai suatu produk undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini sering disebut bahwa MK merupakan pengawal konstitusi (The Guardian of constitution).

MK merupakan salah satu dari lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945  pasca amandemen. MK sebagai lembaga negara yang dapat melakukan pengujian terhadap undang-undang (judicial review) dan putusan yang diputuskan oleh MK bersifat final, serta MK dapat juga melakukan pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Salah satu contoh  putusan yang dibuat oleh MK dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang melahirkan norma baru yaitu putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Pengujian Undang-undang No1/ 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974). Yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan orangtua biologisnya baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila dikaji lebih lanjut, putusan MK tersebut menampakkan segi progresivitas hakim konstitusi di mana lebih memilih keadilan dan kemanfaatan hukum daripada terpaku pada aspek prosedural Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Penafsiran hukum oleh para hakim cenderung menampakkan penafsiran yang ektensif dan meluas dalam rangka menengakkan pilar-pilar demokrasi dan perlindungan konstitusional warga negara. putusan MK ini memiliki keunikan yang dapat menjadi diskursus baru dalam belantara hukum Indonesia.

Dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) alasan yang dibuat oleh hakim MK sebagai hukum progresif yakni sebagai berikut: Pertama, pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan namun merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam undang-undang. Kedua, MK tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Ketiga, dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) karena tidak mengakomodir pertimbangan hubungan keperdataan sang anak dengan ayah yang dapat dibuktikan dihadapan hukum.

Hendaknya penerapan hukum progresif yang dilakukan oleh hakim MK terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974). Dapat diikuti oleh hakim lainnya untuk dapat memberikan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat serta tidak terpaku oleh hukum yang tertulis saja. Hal ini dikarenakan hakim bukan merupakan corong undang-undang (ius curia novit) semata, namun hakim harus kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum, bahkan bila perlu melakukan rule breaking.***


Aswirman
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer