Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PENGESAHAN Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan APBD kabupaten/kota di Riau pada 2014 ini mengalami keterlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Bahkan, ada kabupaten/ kota yang pengesahan APBD-nya memasuki triwulan II 2014. Sehingga, sudah jelas berdampak pada realisasi pembangunan di daerah. Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan itu. Selain terjadinya dugaan tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, juga karena para anggota legislatif yang memasuki tahun terakhir jabatannya sibuk bersosialisasi di masyarakat untuk jabatan periode berikutnya, sehingga sulit untuk berkumpul dalam rapat khusus maupun paripurna membahas APBD.
Sebagai nadi dalam menggerakkan roda pembangunan berbagai sektor di Provinsi Riau, realisasi anggaran daerah harus benar-benar menjadi perhatian eksekutif dan legislatif. Sampai hari ini, realisasi APBD di sejumlah daerah masih rendah. Bahkan Provinsi Riau, saat ini realisasinya masih dianggap minim. Dengan total anggaran Rp8,2 triliun, diperkirakan serapan anggarannya baru mencapai Rp1,5 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp6,7 triliun uang daerah yang mengendap di kas daerah.
Realisasi APBD, baik untuk biaya rutin seperti pembayaran gaji pegawai maupun dalam bentuk anggaran pembangunan, tidak saja berdampak pada bagusnya serapan anggaran dan penggunaan anggaran daearah. Namun, serapan yang baik juga berdampak tumbuhnya ekonomi sektor lain di masyarakat. Sebab, banyak bidang usaha di masyarakat yang berkait-kelindan dengan APBD.
Banyak sektor riil di masyarakat yang akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila anggaran daerah tidak mengendap di kas daerah seperti tahun ini. Jika dikalkulasi, dengan rata-rata Rp500 miliar saja anggaran per daerah yang seharusnya sudah dibelanjakan namun sampai saat ini masih menganggur di kas daerah, setidaknya ada Rp6 triliun uang yang sekarang tertahan di kas 12 kabupaten/ kota di Riau. Jumlahnya akan membengkak ketika ditambah dengan APBD Provinsi Riau.
Kondisi ini harus disikapi oleh pemerintah daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. Realisasi anggaran di berbagai sektor pembangunan harus digesa agar sesuai dengan perencanan yang sudah ditetapkan.
Jika tidak, dampak yang ditimbulkan bukan saja tidak terlaksananya. Konsekuensinya anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Jika itu terjadi, tidak saja merugikan daerah, tapi juga masyarakat secara luas.***
Bahkan, ada kabupaten/ kota yang pengesahan APBD-nya memasuki triwulan II 2014. Sehingga, sudah jelas berdampak pada realisasi pembangunan di daerah. Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan itu. Selain terjadinya dugaan tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, juga karena para anggota legislatif yang memasuki tahun terakhir jabatannya sibuk bersosialisasi di masyarakat untuk jabatan periode berikutnya, sehingga sulit untuk berkumpul dalam rapat khusus maupun paripurna membahas APBD.
Sebagai nadi dalam menggerakkan roda pembangunan berbagai sektor di Provinsi Riau, realisasi anggaran daerah harus benar-benar menjadi perhatian eksekutif dan legislatif. Sampai hari ini, realisasi APBD di sejumlah daerah masih rendah. Bahkan Provinsi Riau, saat ini realisasinya masih dianggap minim. Dengan total anggaran Rp8,2 triliun, diperkirakan serapan anggarannya baru mencapai Rp1,5 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp6,7 triliun uang daerah yang mengendap di kas daerah.
Realisasi APBD, baik untuk biaya rutin seperti pembayaran gaji pegawai maupun dalam bentuk anggaran pembangunan, tidak saja berdampak pada bagusnya serapan anggaran dan penggunaan anggaran daearah. Namun, serapan yang baik juga berdampak tumbuhnya ekonomi sektor lain di masyarakat. Sebab, banyak bidang usaha di masyarakat yang berkait-kelindan dengan APBD.
Banyak sektor riil di masyarakat yang akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila anggaran daerah tidak mengendap di kas daerah seperti tahun ini. Jika dikalkulasi, dengan rata-rata Rp500 miliar saja anggaran per daerah yang seharusnya sudah dibelanjakan namun sampai saat ini masih menganggur di kas daerah, setidaknya ada Rp6 triliun uang yang sekarang tertahan di kas 12 kabupaten/ kota di Riau. Jumlahnya akan membengkak ketika ditambah dengan APBD Provinsi Riau.
Kondisi ini harus disikapi oleh pemerintah daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. Realisasi anggaran di berbagai sektor pembangunan harus digesa agar sesuai dengan perencanan yang sudah ditetapkan.
Jika tidak, dampak yang ditimbulkan bukan saja tidak terlaksananya. Konsekuensinya anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Jika itu terjadi, tidak saja merugikan daerah, tapi juga masyarakat secara luas.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

