Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Pendidikan Ditingkatkan, Mengapa Sekolah Masih Mahal?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SEKOLAH murah atau pun sekolah gratis yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini hanya isapan jempol. Kampanye sekolah murah dan gratis oleh pemimpin negeri ini ternyata tidak didukung oleh institusi yang langsung bersentuhan dengan rakyat, yakni sekolah. Baik di level sekolah dasar (SD), SLTP maupun SLTA serta perguruan tinggi.

Di Kota Pekanbaru sendiri contohnya. Ketika Wali Kota H Firdaus MT dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi yang juga berlatar belakang pendidikan tinggi ingin mewujudkan sekolah murah dan  gratis, ternyata bertolak belakang dengan realita di lapangan.

Tidak ada sekolah gratis atau murah, karena hampir semua sekolah baik SD, SLTP maupun SLTA negeri menggunakan komite memungut dana dari orang tua jutaan rupiah.

Misalnya di salah satu sekolah negeri di Pekanbaru, menarik dana dari orang tua murid mencapai Rp6.350.000 per siswa tanpa persetujuan wali murid. Bahkan komite sekolah pun mengaku angka itu lebih kecil dibanding yang ditarik dari siswa baru tahun lalu. Kalaupun ada pertemuan antara komite dengan orang tua, Komite hanya bersifat pemberitahuan belaka, tanpa memberi kesempatan wali murid menyetujui apalagi  untuk bertanya. Sungguh merupakan sikap yang kurang bijak dalam hal hubungan organisai antara komite dan anggota komite yang nota bene adalah wali murid.

Dana sebesar Rp6.350.000 per anak yang harus disetor ke rekening komite negeri  tersebut Rp4 juta untuk uang pengembangan (atau uang pembangunan), Rp2 juta untuk uang seragam sebanyak 6 stel, dan Rp350.000 untuk uang komite. Jika dikalkulasikan dengan jumlah anak yang diterima, nilainya mencapai miliaran rupiah.  

Itu baru dana yang ditarik dari orang tua murid, belum dana yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya sesuai Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah  (RKAS) yang diajukan sekolah serta dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah anak didik dan lainnya. Sebuah angka yang cukup pantastis bagi sebuah sekolah negeri yang nota bene semuanya dibiayai oleh pemerintah. Baik terkait pembangunan fisik sekolah, pendidikan ataupun pelatihan guru maupun yang lainnya.

Pemerintah dan instansi terkait harus mengevaluasi dan mengaudit semua keuangan sekolah bukan hanya sekolah negeri itu tapi juga yang lainnya, guna adanya transparansi keuangan demi mencegah korupsi di sekolah. Saatnya kita semua, pemerintah, masyarakat dan orang tua mereformasi lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri. Sebab, sekolah bukan lembaga pencetak uang untuk oknum-oknum tertentu, tapi untuk mencerdasan anak bangsa.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer