Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RTRW, Bagaimana Langkah Selanjutnya?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Terkait tulisan saya terdahulu yang dimuat di Riau Pos, 7 Juli 2014 lalu dengan judul “Tim Advokasi Judicial Review Pengesahan RTRWP Riau”, ternyata sampai dengan kini RTRWP Riau belum juga disahkan sesuai dengan janji pemerintah pusat kepada Gubernur Riau (Gubri).

Sebagai perbandingan, ada baiknya disimak rekam jejak singkat keberhasilan para pemimpin daerah di Pulau Kalimantan. Sewaktu Pemerintah Daerah di Kalimantan yang diwakili oleh Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang disejalankan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, terdapat kendala dan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap prinsip, yaitu: pertama, Undang-undang No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Undang-undang No41/1999 tentang Kehutanan. Upaya untuk mensinkronkan pelaksanaan peraturan tersebut oleh Pemerintah Daerah melalui jalur birokrasi juga mengalami kegagalan sebagaimana yang dialami oleh Pemprov Riau.

Selanjutnya, beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur membentuk Tim Advokasi untuk meneliti dan menelaah berbagai aturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan tidak sinkron dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk kemudian merumuskan paradigma hukum baru yang dijadikan sebagai dasar acuan perjuangan, bahwa: Perjuangan otonomi daerah dimaknai sebagai upaya untuk dapat melahirkan pemimpin daerah yang pro rakyat, yang berani bela masyarakat, tanpa melanggar aturan. Menyanggah perintah, larangan, dan pantangan penguasa dan atau kekuasaan yang salah di era Orde Baru adalah musibah. Sedangkan menyanggah perintah, larangan, dan pantangan penguasa dan atau kekuasaan yang salah di era reformasi adalah suatu keharusan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi No8/ 2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur melalui Tim Advokasi melakukan langkah hukum berupa Judicial Review terhadap UU No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No41/ 1999 tentang Kehutanan, terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Yang diajukan oleh Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katigan, Barito Timur, Sumara.

MK melalui Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 mengabulkan sebagian permohonan pemohon yakni dalam Pasal 6 ayat 1 Huruf e, Pasal 9 Ayat 2, Pasal 14 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 17 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara. Demikian juga halnya dengan Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 yang diputuskan tanggal 9 Februari 2012, UU No 41/ 1999 tentang Kehutanan, pasal 1 ayat 3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keberhasilan pengujian undang-undang tersebut di atas yang merupakan perjuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan, tidak hanya dinikmati oleh pemerintah daerah yang memperjuangkan, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan mempedomani hasil putusan MK tersebut, pemerintah daerah di Kalimantan menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan memperhitungkan sumber keuangan dari hasil pengelolaan kegiatan pertambangan. Putusan MK tersebut mempunyai dampak besar bagi keuangan daerah dalam pengelolaan mineral batubara. Dan penyusunan Naskah Akademik RTRW yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kawasan perdesaan, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, serta hutan ulayat dinyatakan enclave dari kawasan hutan dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran, pemetaan, dan penataan batas. Naskah akademik tersebut dilakukan oleh tim ahli atau perguruan tinggi.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada pemerintah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 145 UU No 32/ 2004 tentang pemerintahan daerah. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan pembatalan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud, maka peraturan daerah tersebut dinyatakan berlaku. Artinya, mata rantai birokrasi telah diputus dengan sendirinya tanpa melanggar aturan.

Bercermin dari ilustrasi di atas, bagaimanakah langkah Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan RPJPD dan RTRW-P Riau, mengingat substansinya RTRW-P telah dibahas dan mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum? Di samping perjuangan tersebut di atas, patut kita ingat bahwa masih terdapat agenda perjuangan Pemprov Riau yang tertunda, yakni pengelolaan lapangan minyak di Riau yang telah dan akan habis masa kontraknya oleh BUMD. Hemat penulis tim advokasi pemerintah daerah perlu dibentuk termasuk dalam tugas penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengingat para kepala dinas dan atau kepala lainnya sudah terlalu sibuk dengan tugas pokoknya.***


Jalinus
Anggota Tim Penyusunan RTRW Kabupaten Kampar

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer