Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memimpikan Riau Bebas Asap

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tak dimungkiri, menjelang hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah justru asap kembali menghantui warga Riau. Meskipun telah dilakukan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum namun belum memberikan dampak signifikan. Kini, status siaga darurat asap masih bersemayam di Bumi Lancang Kuning. Beberapa pihak menilai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi karena dampak perubahan alam dan perluasan perkebunan sawit. Tampaknya, kebanyakan pelaku pembakaran merupakan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan beberapa perusahaan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan langkah pemadaman lewat udara menggunakan water boombing. Sementara di daratan, penyiraman air melalui pompa air di sejumlah titik. Pemda Riau juga tengah melakukan tindakan seperti pengaktifan kembali posko siaga penanggulangan bencana Karhutla dan asap di Pangkalan Udara TNI Roesmin Nurjadin Pekanbaru terkait titik api yang kian meningkat.

Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua dari BMKG, tercatat 195 hotspot di Sumatera, dan 154 hotspot di antaranya berada di Riau. Penyebaran hotspot tersebut di Rohil 131 titik, Bengkalis 13 titik, Rohul 6 titik, Pelalawan 2 titik, Dumai 1 titik dan Kuansing 1 titik. Asap telah menyelimuti beberapa wilayah sehingga jarak pandang di Pekanbaru hanya mencapai 5 Km. Sementara jarak pandang di Pelalawan 5 Km, Rengat 3 Km dan Dumai 5 Km. Parahnya, cuaca di Riau pada umumnya minim hujan.

Manusia terperangkap pada paradigma yang keliru dan menganggap dirinya adalah pusat alam raya, pengelola lingkungan, bahkan pengeksploitasi alam. Pandangan ini oleh Ignas Kleden disebut “antroposentrisme”. Tampaknya, bencana asap telah menjadi momok masyarakat Riau akibat keserakahan manusia.  Kebakaran hutan terus saja berulang, hilang sebentar muncul lagi. Ironis bukan, masalah karhutla dan asap seolah menjadi mimpi buruk masyarakat yang tiap tahunnya selalu terdapat banyak titik api (hotspot) di Riau.

Momen menjelang hari raya merupakan kegembiraan bagi produsen sawit karena permintaan terhadap minyak goreng, kue-kue, dan kosmetik melonjak sehingga kuantitas penjualan minyak sawit pun meningkat, namun di sisi lain mereka juga harus sadar mengenai pembukaan lahan baru, seyogianya tanpa membakar.  Berdasarkan sebuah laporan penelitian menyebutkan bahwa kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran memerlukan biaya sepertiga dari biaya tanpa bakar. Secara ekonomi, hal inilah yang membuat banyak pengusaha bidang perkebunan dan kehutanan membuka lahan dengan membakar. Padahal, secara global hasil pembakaran hutan mengandung emisi gas karbon mencemari udara.

Asap, kini, bak racun bagi kesehatan manusia. Asap berdampak pada mata terasa pedih, nafas sesak, pandangan terbatas,  bahkan bagi yang usia renta, ibu hamil, dan anak-anak akan berisiko tinggi terganggunya kesehatan. Terkait hal ini, seyogianya para pelaku dan aktor intelektual secara sadar menghentikan pembukaan lahan dengan membakar. Harapannya, asap semakin menipis bahkan raib dari bumi lancang kuning yang kita cintai ini.

Ratusan hingga ribuan warga mengungsi akibat asap, transportasi khususnya penerbangan terganggu, satwa liar kehilangan habitatnya. Lebih dari itu, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia turut terkena imbasnya. Seluruh aspek kehidupan tercemar akibat asap yang kian meresahkan. Pemerintah diharapkan tidak lagi abai, harus tegas menindak pelaku pembakaran hutan. Pemerintah harus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengendalian Karhutla yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.

Izin usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit harus mendapat pengkajian ulang apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran baik perusahaan maupun perorangan harus lebih tegas guna memberikan efek jera. Ada beberapa langkah tanggap darurat terkait Karhutla dan asap.

Pertama, terkait pencegahan, harus ada grand design yang baik dan jelas dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Kedua, perlunya penguatan sistem peringatan dini yang mampu memantau dan menganalisa perubahan cuaca (kemarau) dengan rentang waktu yang panjang sehingga kebakaran hutan bisa dideteksi lebih awal. Ketiga, baik pemda maupun pemerintah pusat  harus transparan dalam memberikan izin dan mampu bersikap tegas kepada perusahaan yang menggunakan hutan dan lahan. Keempat, upaya jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah merancang peraturan perundangan yang melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land clearing.

Penegakan hukum menjadi kata kunci keberhasilan mencegah bencana Karhutla dan asap. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka perusakan lingkungan akan tetap berlangsung masif. Bencana Karhutla dan asap, akan selalu terjadi dan terjadi lagi.***


Agung Cahyanto
Alumnus Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta, domisili di Siak

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer