Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Usai libur Idul Fitri 1435 H/2014, rakyat Indonesia dikejutkan dengan kebijakan pemerintah berupa pembatasan distribusi BBM (solar) bersubsidi ke masyarakat yang gilirannya bermuara pada pada pengurangan kuota BBM bersubsidi dan selanjutnya menaikkan harga BBM itu sendiri.
Tidak itu saja, dengan alasan APBN ternyata PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), juga akan menaikkan tarif dasar listrik September mendatang. Kenaikan ini adalah tahap kedua setelah kenaikan listrik pada Juli lalu. Besaran kenaikan sudah ditentukan dan telah disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dua kebijakan yang pelaksanaannya dalam waktu dekat, jelas akan berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi mikro. Terutama pada level masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Meski alasan yang digunakan pemerintah bahwa ternyata di lapangan, banyak BBM bersubsidi diselewengkan dan tidak tepat sasaran, tetap saja tidak menjamin penyelesaian masalah. Bahkan kebijakan itu akan berakibat timbulnya ekonomi tinggi di masyarakat.
Berbagai bahan kebutuhan pokok pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah, sehingga akan mempersulit pemerintah dalam mengendalikan harga di pasaran. Sebab secara otomatis, kenaikan harga BBM dan tarif listrik itu akan membebani ongkos produksi dan distribusi barang kebutuhan, sehingga nilai jualnya pun akan naik dan yang akan merasakannya adalah akyat juga.
Jika pemerintah bisa bersikap bijak, sebenarnya persoalan BBM bersubsidi dan listrik murah, penggunaan energi, pembabatan hutan dan masalah lainnya bisa diatasi dari hulu persoalan, bukan langsung rakyat yang dikorbankan.
Jika kita mau belajar, sebenarnya pangkal persoalannya ada pada penduduk atau manusia Indonesia itu sendiri. Jumlah penduduk meningkat, maka makin besar pula tingkat keperluan hidup yang harus dipenuhi, begitu juga sebaliknya dengan terkendalinya jumlah penduduk, maka persoalan kebutuhan pun akan mengikuti, termasuk BBM, listrik dan lainnya.
Dalam pengendalian BBM misalnya, salah satu solusinya, pemerintah seharusnya bisa mengendalikan out put pabrik kendaraan dan pembatasan pertumbuhan kendaraan di tanah air, bukan rakyat yang pengguna kendaraan yang harus disalahkan.
Demikian juga halnya dengan tingginya pengguaan listrik di masyarakat, jangan rakyat yang telah menggunakan listrik yang harus dibebani, tapi harus diselesaikan dari hulu masalahnya. Sekali lagi, jangan akyat yang dikorbankan, mari bersama-sama kita selesaikan masalah negaa ini dari hulu masalahnya ***
Tidak itu saja, dengan alasan APBN ternyata PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), juga akan menaikkan tarif dasar listrik September mendatang. Kenaikan ini adalah tahap kedua setelah kenaikan listrik pada Juli lalu. Besaran kenaikan sudah ditentukan dan telah disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dua kebijakan yang pelaksanaannya dalam waktu dekat, jelas akan berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi mikro. Terutama pada level masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Meski alasan yang digunakan pemerintah bahwa ternyata di lapangan, banyak BBM bersubsidi diselewengkan dan tidak tepat sasaran, tetap saja tidak menjamin penyelesaian masalah. Bahkan kebijakan itu akan berakibat timbulnya ekonomi tinggi di masyarakat.
Berbagai bahan kebutuhan pokok pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah, sehingga akan mempersulit pemerintah dalam mengendalikan harga di pasaran. Sebab secara otomatis, kenaikan harga BBM dan tarif listrik itu akan membebani ongkos produksi dan distribusi barang kebutuhan, sehingga nilai jualnya pun akan naik dan yang akan merasakannya adalah akyat juga.
Jika pemerintah bisa bersikap bijak, sebenarnya persoalan BBM bersubsidi dan listrik murah, penggunaan energi, pembabatan hutan dan masalah lainnya bisa diatasi dari hulu persoalan, bukan langsung rakyat yang dikorbankan.
Jika kita mau belajar, sebenarnya pangkal persoalannya ada pada penduduk atau manusia Indonesia itu sendiri. Jumlah penduduk meningkat, maka makin besar pula tingkat keperluan hidup yang harus dipenuhi, begitu juga sebaliknya dengan terkendalinya jumlah penduduk, maka persoalan kebutuhan pun akan mengikuti, termasuk BBM, listrik dan lainnya.
Dalam pengendalian BBM misalnya, salah satu solusinya, pemerintah seharusnya bisa mengendalikan out put pabrik kendaraan dan pembatasan pertumbuhan kendaraan di tanah air, bukan rakyat yang pengguna kendaraan yang harus disalahkan.
Demikian juga halnya dengan tingginya pengguaan listrik di masyarakat, jangan rakyat yang telah menggunakan listrik yang harus dibebani, tapi harus diselesaikan dari hulu masalahnya. Sekali lagi, jangan akyat yang dikorbankan, mari bersama-sama kita selesaikan masalah negaa ini dari hulu masalahnya ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

