Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pekerjaan Rumah buat Dishub

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru kini menghadapi persoalan yang harus segera dituntaskan. Misalnya banyaknya truk bertonase berat yang melintasi Jalan HR Soebrantas pada siang hari mengundang protes warga Kecamatan Tampan terutama para pengendara sepeda motor.  

Tidak hanya mobil truk jenis colt diesel yang masih melintas di Jalan Soebrantas pada siang hari, akan tetapi truk yang membawa kayu milik perusahaan besar yang ada di Riau juga masih terlihat melintas di jalan tersebut. Selain sangat membahayakan, masuknya truk bertonase besar ini memicu kemacetan. Kondisi paling parah terjadi di Jalan HR Soebrantas dengan berbagai faktor penyebabnya. Selain setiap hari dilewati bus-bus dan truk bertonase besar, jalan ini juga dipadati pengendara yang lalu-lalang dari pusat kota dan Panam.

Kepala Dishubkominfo Kota Pekanbaru Syafril berjanji pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pemindahan jalur angkutan berat bisa segera dipindahkan ke jalan lingkar Kubang-Simpang Panam. PR lainnya adalah soal adanya temuan tarif parkir yang dikelola petugas parkir melebihi ketentuan Dishub Kota Pekanbaru. Ketentuan parkir kendaraan bermotor roda dua misalnya hanya Rp1.000. Saat ini di lapangan sudah dipungut Rp2.000. Tanggapan Dishub Kota melalui Sekretaris Kadishubkominfo M Taufiq agar warga menolak membayar tarif di luar ketentuan.

Selain itu juga ada banyaknya kondisi halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) di Kota Pekanbaru yang dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan dan tidak terawat. Kerusakan halte seperti kaca pecah, coret-coretan, sampai kondisi halte yang kotor. Kondisi ini jelas menyebabkan ketidaknyamanan bagi calon penumpang. Setidaknya lebih dari 25 halte yang mengalami kerusakan parah. mulai dari Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), sampai Pelita Pantai Jalan Sudirman ujung. Lalu dari Panam sampai flyover Jalan Sudirman.

Kadishubkominfo menyebutkan bahwa untuk halte yang beroperasi saat ini ada yang milik pemerintah kota, ada milik Pemerintah Provinsi Riau yang belum diserahterimakan ke Pemko dan ada juga milik pemerintah pusat karena dibangun dengan dana APBN. Untuk yang dikelola Pemko rata-rata tidak ada masalah, semua dalam kondisi baik. Dari berbagai 'PR' itu tentunya tidak bisa dijawab hanya dengan statemen pejabat terkait. Namun harus diselesaikan dengan tindakan nyata di lapangan. Ada masalah turun ke lapangan dan tuntaskan. Pro aktif, itu kata kuncinya. Jangan hanya menyuruh dan melarang saja yang bisa.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer