Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Setiap 9 Agustus diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Riau. Tahun ini Provinsi Riau telah berusia 57 tahun. Makna terdalam dari peringatan hari jadi suatu daerah adalah melakukan renungan. Secara sederhana renungan dilakukan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan (masa lalu), apa yang sedang dilakukan (masa kini) dan apa yang akan dilakukan (masa depan). Pembangunan suatu daerah dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun kepala daerah berganti, keberlanjutan pembangunan harus tetap dilakukan. Karena itu, renungan akan menjadi pengikat antara kesadaran kita terhadap masa lalu, masa kini dan masa datang.
Hari Jadi Provinsi Riau tahun 2014 terasa sangat istemewa karena ada tiga agenda politik di Riau dan Indonesia, yakni gubernur dan wakil gubernur yang baru, anggota legislatif yang baru dan sebentar lagi presiden dan wakil presiden yang baru. Keberadaan presiden, gubernur dan anggota legislatif yang baru memberikan harapan baru pula bagi Provinsi Riau. Ada beberapa persoalan yang patut direnungkan di tengah perayaan Hari Jadi Provinsi Riau. Peringatan seremonial silahkan dilakukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peringatan membangkitkan semangat memajukan Riau.
Memaknai Program Baru
Pergantian pemimpin sering dikaitkan dengan harapan baru, semangat baru, dan perubahan. Rakyat yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan pembaruan biasanya dijadikan komoditas politik yang laku dijual dalam kampanye politik. Setelah menduduki jabatan, gerakan pembaharuan pun dijalankan. Namun yang perlu dicermati secara arif adalah pembaharuan itu tidak mengubur masa lalu. Meskipun era kepemimpinan lama telah berakhir, pemimpin yang baru tetap harus berkaca pada masa lalu untuk merumuskan masa kini dan masa depan. Pembaruan tidak boleh melupakan program yang lama karena adanya dendam politik.
Jabatan politik ada batas waktunya sedangkan program pembangunan berjalan terus. Kesadaran sejarah sangat penting bagi setiap manusia, termasuk pemimpin. Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ini sebenarnya adalah wujud dari adanya kesadaran sejarah atas terbentuknya Provinsi Riau 57 tahun yang lalu. Karena itu, kesadaran tidak hanya sekadar mengingat masa lalu, tetapi kesadaran sejarah menjadi perekat keberlanjutan pembangunan sekalipun pemimpinnya berganti. Pragmatisme politk yang berkembang hari ini tidak boleh bersifat ahistoris, sebab pembangunan itu harus dilakukan secara berkesinambungan.
Perubahan Substantif
Pemerintah dan rakyat pasti menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, perubahan yang dinginkan rakyat adalah perubahan yang bersifat substantif, yakni perubahan yang benar-benar memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Artinya perubahan tidak hanya ganti kemasan, bungkus, warna, cat atau hal yang tidak prinsip. Jangan sampai kemasannya berbeda tetapi isinya sama. Perubahan substantif harus berdasarkan keperluan rakyat dan bukan berdasarkan selera individu. Indentifikasi keperluan rakyat tentu saja harus dilakukan secara serius dan terstruktur agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Agenda kerakyatan yang diusung oleh Gubernur Riau saat ini sangat sesuai dengan mimpi rakyat Riau. Agenda kerakyatan ini harus dilaksanakan secara substantif sehingga benar-benar dapat diwujudkan dalam program-program pembangunan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Program kerakyatan harus diawali dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang serius dan pengawasan yang ketat. Penyusunan program kerakyatan yang mempertimbangkan karakteristik alam dan masyarakat yang akan menjadi sasaran agar program tersebut benar-benar sesuai dengan keperluan dan kondisi masyarakat. Program kerakyatan seyogya diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas rakyat. Artinya, rakyat dijadikan produktif dengan cara penyediaan fasilitas dan infrastruktur oleh pemerintah.
Kordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan program pembangunan, ketiga elemen ini memiliki kewenangan dan tugas masing-masing tetapi tetap saling berkaitan. Meskipun saling berkaitan, sering terjadi berbagai persoalan yang dapat mengganggu program pembangunan. Persoalan lambatnya pengesahan RTRW Provinsi Riau oleh pemerintah pusat adalah salah satu bukti adanya persoalan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Beberapa kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan hutan, perkebunan dan pertambangan juga memicu persoalan di Provinsi Riau. Untuk itu, Provinsi Riau harus pandai menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat.
Hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga bisa terganggu akibat ketidaksepakatan dalam merumuskan program pembangunan. Ketegangan dapat lebih meningkat bila ada perbedaan arah politik antara pihak provinsi dan pihak kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sama-sama mempunyai anggaran pembangunan. Persoalannya adalah apakah program pembangunan yang dususun provinsi dan kabupaten/kota mendukung. Meskipun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sering secara formal melakukan rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan, tetap saja ada pandangan yang berbeda dalam penentuan program pembangunan. Lemahnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah provinsi yang berada di antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota harus lebih aktif dalam menjalin koordinasi dengan pemeritah pusat dan kabupaten/kota. Pandangan yang mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak mempunyai wilayah, sedangkan yang punya wilayah adalah pemerintah kabupaten/kota harus disikapi secara arif. Partai politik boleh berbeda tetapi arah pembangunan harus sama.
Kepala Daerah dan PNS
Salah satu pelaku pembangunan yang berperanan penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penggunaan anggaran pembangunan melalui APBD akan dilakukan oleh PNS. Kepala daerah yang memangku jabatan politik kadang bersitegang dengan PNS padahal keduanya harus bersinergi untuk menjalankan program pembangunan. Kepala daerah memangku jabatan politik hanya satu atau dua periode atau maksimal sepuluh tahun sedangkan PNS sampai puluhan tahun dan bahkan sampai pensiun mereka tetap dibayarkan gajinya oleh negara.
Ibarat menjalankan sebuah kapal, kepala daerah adalah nakhoda sedangkan awak kapalnya adalah PNS yang ditempatkan di berbagai dinas. Tanpa awak kapal yang setia, sang nakhoda tidak akan maksimal menjalankan kapalnya. Oleh karena itu, kepala daerah harus benar-benar dapat bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan dengan PNS. Sebaik apa pun agenda program pembangunan, bila tidak didukung oleh PNS maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Agenda Kebudayaaan
Pembangunan yang bersifat non-materi, seperti pembangunan kebudayaaan sering terabaikan karena kita sudah terlanjur memaknai pembangunan dengan ukuran bangunan fisik. Padahal, kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik. Bahkan hakikat dari kehidupan manusia itu bersifat non-materi atau spiritual. Ruang spiritual manusia itu perlu dibangun secara serius agar kehidupan manusia selalu dalam proses pencerahan. Salah satu cara untuk mencerahkan jiwa manusia adalah melalui pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan. Pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan perlu dilakukan sebab manusia itu bersifat progresif. Bila pembangunan kebudayaan itu terhenti maka akan terjadi disharmonisasi dalam kehidupan manusia. Persoalannya adalah pembangunan kebudayaan sering dianggap tidak monumental sehingga tidak bermanfaat untuk membangun pencitraan dalam konteks politik praktis. Pembangunan kebudayaan memang bukan untuk membangun pencitraan tetapi pembangunan bertujuan untuk menyalamatkan identitas, harkat, martabat dan diri manusia. Salah satu utang Pemprov Riau dalam bidang kebudayaan adalah terabaikannya pengajaran muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah. Kita tak serius mempelajari kebudayaan sendiri. Entahlah!
Semoga renungan yang kita lakukan dapat menyadarkan kita bahwa kita harus terus berbenah membangun Provinsi Riau. Keberhasilan pembangunan Provinsi Riau tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah. Tetapi semua kita bertanggung jawab untuk memajukan Provinsi Riau. Usah lagi saling menyalah, usah lagi berbantah-bantah, usah lagi saling iri dan pandamkan dendam yang membara demi Riau sejahtera.***
Junaidi
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Hari Jadi Provinsi Riau tahun 2014 terasa sangat istemewa karena ada tiga agenda politik di Riau dan Indonesia, yakni gubernur dan wakil gubernur yang baru, anggota legislatif yang baru dan sebentar lagi presiden dan wakil presiden yang baru. Keberadaan presiden, gubernur dan anggota legislatif yang baru memberikan harapan baru pula bagi Provinsi Riau. Ada beberapa persoalan yang patut direnungkan di tengah perayaan Hari Jadi Provinsi Riau. Peringatan seremonial silahkan dilakukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peringatan membangkitkan semangat memajukan Riau.
Memaknai Program Baru
Pergantian pemimpin sering dikaitkan dengan harapan baru, semangat baru, dan perubahan. Rakyat yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan pembaruan biasanya dijadikan komoditas politik yang laku dijual dalam kampanye politik. Setelah menduduki jabatan, gerakan pembaharuan pun dijalankan. Namun yang perlu dicermati secara arif adalah pembaharuan itu tidak mengubur masa lalu. Meskipun era kepemimpinan lama telah berakhir, pemimpin yang baru tetap harus berkaca pada masa lalu untuk merumuskan masa kini dan masa depan. Pembaruan tidak boleh melupakan program yang lama karena adanya dendam politik.
Jabatan politik ada batas waktunya sedangkan program pembangunan berjalan terus. Kesadaran sejarah sangat penting bagi setiap manusia, termasuk pemimpin. Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ini sebenarnya adalah wujud dari adanya kesadaran sejarah atas terbentuknya Provinsi Riau 57 tahun yang lalu. Karena itu, kesadaran tidak hanya sekadar mengingat masa lalu, tetapi kesadaran sejarah menjadi perekat keberlanjutan pembangunan sekalipun pemimpinnya berganti. Pragmatisme politk yang berkembang hari ini tidak boleh bersifat ahistoris, sebab pembangunan itu harus dilakukan secara berkesinambungan.
Perubahan Substantif
Pemerintah dan rakyat pasti menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, perubahan yang dinginkan rakyat adalah perubahan yang bersifat substantif, yakni perubahan yang benar-benar memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Artinya perubahan tidak hanya ganti kemasan, bungkus, warna, cat atau hal yang tidak prinsip. Jangan sampai kemasannya berbeda tetapi isinya sama. Perubahan substantif harus berdasarkan keperluan rakyat dan bukan berdasarkan selera individu. Indentifikasi keperluan rakyat tentu saja harus dilakukan secara serius dan terstruktur agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Agenda kerakyatan yang diusung oleh Gubernur Riau saat ini sangat sesuai dengan mimpi rakyat Riau. Agenda kerakyatan ini harus dilaksanakan secara substantif sehingga benar-benar dapat diwujudkan dalam program-program pembangunan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Program kerakyatan harus diawali dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang serius dan pengawasan yang ketat. Penyusunan program kerakyatan yang mempertimbangkan karakteristik alam dan masyarakat yang akan menjadi sasaran agar program tersebut benar-benar sesuai dengan keperluan dan kondisi masyarakat. Program kerakyatan seyogya diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas rakyat. Artinya, rakyat dijadikan produktif dengan cara penyediaan fasilitas dan infrastruktur oleh pemerintah.
Kordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan program pembangunan, ketiga elemen ini memiliki kewenangan dan tugas masing-masing tetapi tetap saling berkaitan. Meskipun saling berkaitan, sering terjadi berbagai persoalan yang dapat mengganggu program pembangunan. Persoalan lambatnya pengesahan RTRW Provinsi Riau oleh pemerintah pusat adalah salah satu bukti adanya persoalan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Beberapa kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan hutan, perkebunan dan pertambangan juga memicu persoalan di Provinsi Riau. Untuk itu, Provinsi Riau harus pandai menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat.
Hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga bisa terganggu akibat ketidaksepakatan dalam merumuskan program pembangunan. Ketegangan dapat lebih meningkat bila ada perbedaan arah politik antara pihak provinsi dan pihak kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sama-sama mempunyai anggaran pembangunan. Persoalannya adalah apakah program pembangunan yang dususun provinsi dan kabupaten/kota mendukung. Meskipun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sering secara formal melakukan rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan, tetap saja ada pandangan yang berbeda dalam penentuan program pembangunan. Lemahnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah provinsi yang berada di antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota harus lebih aktif dalam menjalin koordinasi dengan pemeritah pusat dan kabupaten/kota. Pandangan yang mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak mempunyai wilayah, sedangkan yang punya wilayah adalah pemerintah kabupaten/kota harus disikapi secara arif. Partai politik boleh berbeda tetapi arah pembangunan harus sama.
Kepala Daerah dan PNS
Salah satu pelaku pembangunan yang berperanan penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penggunaan anggaran pembangunan melalui APBD akan dilakukan oleh PNS. Kepala daerah yang memangku jabatan politik kadang bersitegang dengan PNS padahal keduanya harus bersinergi untuk menjalankan program pembangunan. Kepala daerah memangku jabatan politik hanya satu atau dua periode atau maksimal sepuluh tahun sedangkan PNS sampai puluhan tahun dan bahkan sampai pensiun mereka tetap dibayarkan gajinya oleh negara.
Ibarat menjalankan sebuah kapal, kepala daerah adalah nakhoda sedangkan awak kapalnya adalah PNS yang ditempatkan di berbagai dinas. Tanpa awak kapal yang setia, sang nakhoda tidak akan maksimal menjalankan kapalnya. Oleh karena itu, kepala daerah harus benar-benar dapat bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan dengan PNS. Sebaik apa pun agenda program pembangunan, bila tidak didukung oleh PNS maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Agenda Kebudayaaan
Pembangunan yang bersifat non-materi, seperti pembangunan kebudayaaan sering terabaikan karena kita sudah terlanjur memaknai pembangunan dengan ukuran bangunan fisik. Padahal, kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik. Bahkan hakikat dari kehidupan manusia itu bersifat non-materi atau spiritual. Ruang spiritual manusia itu perlu dibangun secara serius agar kehidupan manusia selalu dalam proses pencerahan. Salah satu cara untuk mencerahkan jiwa manusia adalah melalui pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan. Pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan perlu dilakukan sebab manusia itu bersifat progresif. Bila pembangunan kebudayaan itu terhenti maka akan terjadi disharmonisasi dalam kehidupan manusia. Persoalannya adalah pembangunan kebudayaan sering dianggap tidak monumental sehingga tidak bermanfaat untuk membangun pencitraan dalam konteks politik praktis. Pembangunan kebudayaan memang bukan untuk membangun pencitraan tetapi pembangunan bertujuan untuk menyalamatkan identitas, harkat, martabat dan diri manusia. Salah satu utang Pemprov Riau dalam bidang kebudayaan adalah terabaikannya pengajaran muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah. Kita tak serius mempelajari kebudayaan sendiri. Entahlah!
Semoga renungan yang kita lakukan dapat menyadarkan kita bahwa kita harus terus berbenah membangun Provinsi Riau. Keberhasilan pembangunan Provinsi Riau tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah. Tetapi semua kita bertanggung jawab untuk memajukan Provinsi Riau. Usah lagi saling menyalah, usah lagi berbantah-bantah, usah lagi saling iri dan pandamkan dendam yang membara demi Riau sejahtera.***
Junaidi
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

