Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RTRW Alam Melayu

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberi kado istimewa di Hari Ulang Tahun Provinsi Riau; 9 Agustus lalu. Sebuah RTRW yang lama dinanti dan selalu ditolak pemerintah pusat dengan berbagai alasan. RTRW memang menjadi dokumen penting Bumi Lancang Kuning, karena di atas selembar kertas itulah, nasib pembangunan negeri dipertaruhkan. Betapa tidak, dengan simpang siurnya status areal hutan, tercatat 267 konflik agraria yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Konflik tersebut terjadi lintas sektoral, antara masyarakat adat v perusahaan, perusahaan v perusahaan, antara migran dan pribumi, antara lembaga kementerian, status tanah yang akan dibangun Pemprov, dan efek kerusakan lingkungan. Hutan alam Riau sudah memasuki fase kritis dengan laju degradasi mencapai 150.000 hektare per tahun.

Momen Tata Ruang Melayu
Bersyukur sekaligus tetap kritis atas “berkah” dari Kementerian Kehutanan itu, publik seyogyanya tetap mencermati arah pelaksanaan dokumen tersebut. Apakah ini sekaligus menandakan kebangkitan konsep tata ruang alam pribumi Melayu sempena otonomi daerah? Atau tetap menggunakan pola pembangunan top down versi pemerintah an sich yang agak mengetepikan kearifan tata ruang tradisional? Saya pikir, inilah momentum yang sangat tepat, bagi masyarakat Riau menentukan konsep pembanguan yang berteraskan nilai-nilai lokal. Dalam tata ruang alam Melayu, status areal sudah diatur begitu rupa dengan seimbang dan harmoni antara ekosistem, pembangunan prasarana (infrastruktur) wilayah, cadangan ruang hidup untuk anak cucu, kenyamanan udara, tempat hidup fauna-flora, dan ketentraman batin umat manusia.

Sesungguhnya inilah definisi dan aplikasi dari istilah yang popular disebut pembangunan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah rimba kepungan sialang yang masih dapat dijumpai di kabupaten/kota di Riau. Atau keasyikan menikmati keaneka ragaman hayati di rimbo larangan dan lubuk larangan beserta banyak lagi konsep dari masyarakat asli Petalangan, Sakai, Akit yang perlu digali kembangkan untuk menunaikan RTRW yang aspiratif. Setidaknya penelitian yang sudah dibukukan oleh budayawan UU Hamidy dan Tenas Effendi harus diapresiasi  pemegang teraju negeri, selagi RTRW itu masih berstatus RTRW-perubahan. Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutan men-deadline Riau selama dua pekan (Riau Pos, 10 Agustus 2014), sungguh waktu yang terlalu mendesak mengingat banyaknya tumpah tindih status tanah yang harus didata ulang.

Tetapi yang lebih urgen, sekali lagi, adalah bagaimana momen ini dijadikan peluang emas bagi anak negeri untuk menyusun rantau ini berdasarkan nilai-nilai bijak bestari para leluhur. Penulis berkeyakinan, asalkan tokoh-tokoh berkompeten seperti Pak UU Hamidy dan tokoh lainnya diajak berunding intensif dengan pemerintah daerah, dalam waktu satu pekan draf kasar tata ruang Melayu bisa dirampungkan. Ada beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah daerah  untuk merealisir cita-cita diatas.

Pertama, inventarisasi khazanah kearifan lokal yang masih ada di Riau. Sebagai pengurus Lembaga Adat Melayu Riau bidang Kajian Masyarakat Adat dan Lingkungan, penulis telah menerima sedikitnya 30 pengaduan masyarakat adat terhadap eksploitasi kearifan lokal mereka. Baru-baru ini Rimbo Kepungan Sialang di Pelalawan juga terancam digusur, Rimbo Tujuh Danau di Siak Hulu juga dicerobohi orang. Jika terlambat diselamatkan, maka tata ruang Melayu sukar diwujudkan lagi.

Kedua, buku “Kasin Niro Penyadap Enau”  dan “Rimbo Kepungan Sialang” karya UU Hamidy menuangkan konsep tata ruang Melayu di tahun 1980-an. Walaupun sudah ada beberapa perubahan areal hutan dewasa ini, tetapi dasar-dasar membangun tata ruang alam Melayu telah dilukiskan secara akademis dalam kedua buku tersebut. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau mungkin cukup bekerja sama dengan beberapa orang dosen perguruan tinggi untuk meng-up date apa yang telah digariskan buku tersebut. Ketiga, redistribusi asset pribumi yang dieksploitasi oleh perusahaan kayu ataupun oleh perorangan tanpa status hukum/surat tanah yang sah.

Langkah redistribusi ini selaras Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan kedudukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengurusan sumber daya hutan sangat kuat sepanjang eksistensi masyarakat tersebut beserta tanah ulayatnya terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan ketentuan ini, bila tanah ulayat berada di atas tanah yang berdasarkan RTRW setempat dikategorikan sebagai kawasan hutan, maka masyarakat adat  mempunyai hak pengelolaan atas kawasan tersebut, meskipun tanah ulayat tersebut merupakan bagian dari tanah negara.

Dalam situasi demikian keberadaan Masyarakat Hukum Adat di dalam kawasan hutan secara de jure menjadi ilegal. Dengan hak pengelolaan atas sumber daya alam, maka masyarakat adat di Riau melalui pengetahuan tradisionalnya akan melakukan pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan (3P) sumber daya alam sesuai dengan persepsi mereka atas kondisi bio-fisik tanah negara yang menjadi ulayatnya.

Keempat, penguatan eksistensi masyarakat adat Melayu, bisa dengan membuat Perda masyarakat adat dan hak pengelolaan sumber daya alam dan yang terpenting mengalurkan pembangunan yang memperhatikan keberadaan (suasana batiniah) orang-orang di kampung. Kadang-kadang apa yang dianggap maju-modern, dengan gedung megah dan jembatan indah, telah melukai hati masyarakat di bawah bila status kehidupan dan perasaan mereka dipinggirkan. Agaknya, karena kekurang perhatian kita selama inilah yang mengakibatkan kaburnya batas kepemilikan hak ulayat adat ketika berhadapan dengan “surat ajaib” dari pemerintah pusat yang direstui daerah. Ke depan, perlu pemetaan partisipatif yang komprehensif dan welas asih untuk mengukur serta mengakui batas wilayah adat dalam konsep tata ruang alam melayu yang sedang berdiri dipersimpangan jalan.

Guna mengatasi kemelut panjang itulah, RTRW Riau kini telah berada di tangan publik. Oleh karena itu, agar tidak berlarut-larut dalam derita, parade pertelagahan anak negeri yang berujung darah, penjara dan air mata, sudah saatnya elite negeri ini berpikir panjang dan jernih menakar minda. Eloklah kita urut dada dan menggali pemikiran gemilang tetua Melayu yang terbukti membawa bahagia beribu tahun lamanya. Inilah momen yang tepat mendengar suara-suara kearifan lokal yang kian sayup-sayup itu. Rencana tata ruang dengan demikian, kelak menjadi kabar sukacita buat rakyat jelata dan semesta sampai anak cucu. Dan kepada Allah jua kita berserah diri.***


Elviriadi
Doktor Lingkungan, berkhidmat di UIN Suska

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer