Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berbicara mengenai pelayanan publik tentunya tidak akan terpisahkan dengan kebijakan publik yang merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah dalam rangka melakukan penataan kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik, pemerintah akan memiliki kekuatan dan kewenangan secara hukum untuk segala ketentuan yang telah ditetapkan secara sah dan legitimate karena didasari dengan adanya regulasi yang jelas.
Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah
Harus diakui bahwa dalam praktik negara atau pemerintah terkait dengan pelayanan publik, maka akan jelas terlihat adanya ketidakpastian antara arah dan kebijakan layanan yang diberikan. Masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi atau paling tidak memberikan jaminan terhadap pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak arah dan kebijakan layanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Justru yang terjadi sebaliknya, layanan publik mendorong masyarakat untuk “melayani” sekelompok elite penguasa.
Pemerintah melahirkan berbagai kebijakan dalam bentuk hukum, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bertalian dengan layanan publik. Berbagai kebijakan tersebut “katanya” bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, meskipun dalam praktiknya banyak yang melanggar kepentingan warga negara.
Paradigma kebijakan pelayanan publik pada era Otda yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir aparatur pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan yang terjadi terutama terhadap adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada awalnya didasarkan pada rule government yang mengedepankan prosedur telah berubah menjadi paradigma good governance yang lebih mengedepankan adanya rasa kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum.
Dengan demikian, pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik harus dapat mengubah pola pikir dan kinerja penyelenggaranya yang tidak bisa tidak, harus disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat demi terwujudnya good governance dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, mengedepankan akses terhadap pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip adanya kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.
Satuhal yang tidak bisa dipungkiri adalah, pelaksanaan Otda yang memungkinkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugasunan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat integrasi bangsa. Untuk dapat menjamin agar pelaksanaan Otda benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat, baik mahasiswa, LSM, pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja pemerintah daerah dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, transformasi paradigma, disain ulang sistem dan organisasi layanan publik harus dilakukan agar pemerintah menjadi handal dalam melakukan kewajiban publiknya.
Sejatinya, prinsip-prinsip good governance dan apa yang dikenal dengan reinventing government harus menjadi acuan dalam mendisain struktur organisasi di pemerintahan daerah. Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintahan kita secara nasional pada suatu saatnya nanti akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan professional yang pada akhirnya mampu menjadi negara besar yang diakui dunia. Semoga.***
Sumiyanti
Anggota DPRD Provinsi Riau, Fraksi Partai Golkar
Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah
Harus diakui bahwa dalam praktik negara atau pemerintah terkait dengan pelayanan publik, maka akan jelas terlihat adanya ketidakpastian antara arah dan kebijakan layanan yang diberikan. Masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi atau paling tidak memberikan jaminan terhadap pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak arah dan kebijakan layanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Justru yang terjadi sebaliknya, layanan publik mendorong masyarakat untuk “melayani” sekelompok elite penguasa.
Pemerintah melahirkan berbagai kebijakan dalam bentuk hukum, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bertalian dengan layanan publik. Berbagai kebijakan tersebut “katanya” bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, meskipun dalam praktiknya banyak yang melanggar kepentingan warga negara.
Paradigma kebijakan pelayanan publik pada era Otda yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir aparatur pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan yang terjadi terutama terhadap adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada awalnya didasarkan pada rule government yang mengedepankan prosedur telah berubah menjadi paradigma good governance yang lebih mengedepankan adanya rasa kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum.
Dengan demikian, pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik harus dapat mengubah pola pikir dan kinerja penyelenggaranya yang tidak bisa tidak, harus disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat demi terwujudnya good governance dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, mengedepankan akses terhadap pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip adanya kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.
Satuhal yang tidak bisa dipungkiri adalah, pelaksanaan Otda yang memungkinkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugasunan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat integrasi bangsa. Untuk dapat menjamin agar pelaksanaan Otda benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat, baik mahasiswa, LSM, pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja pemerintah daerah dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, transformasi paradigma, disain ulang sistem dan organisasi layanan publik harus dilakukan agar pemerintah menjadi handal dalam melakukan kewajiban publiknya.
Sejatinya, prinsip-prinsip good governance dan apa yang dikenal dengan reinventing government harus menjadi acuan dalam mendisain struktur organisasi di pemerintahan daerah. Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintahan kita secara nasional pada suatu saatnya nanti akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan professional yang pada akhirnya mampu menjadi negara besar yang diakui dunia. Semoga.***
Sumiyanti
Anggota DPRD Provinsi Riau, Fraksi Partai Golkar
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

