Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Merinding bulu roma ketika mendengar lagu: Tujuh belas Agustus tahun empat lima. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat di kandung badan. Kita tetap setia tetap setia. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia tetap setia. Membela negara kita.
Bait-bait “sekali merdeka tetap merdeka,” “kita tetap setia mempertahankan Indonesia,” serta “kita tetap setia membela negara ita,” membuat air mata penulis menggenang hampir tumpah membasahi pipi. Masih merdekakah kita?
Enam puluh sembilan tahun teks dan suara proklamasi kemerdekaan didengungkan ke setiap telinga anak bangsa. Tetapi betulkah 69 tahun pula negeri dan anak-anak bangsa ini berada dalam kemerdekaan? Betulkah selama 69 tahun itu para petinggi negara dan kita semua bertahan untuk mempertahankan negara dan bangsa ini dari rongrongan kaum “penjajah”, kaum yang ingin menguras kekayaan tanah dan air Indonesia. Itulah pertanyaan yang menyeruak di dalam hati dan pikiran ketika mendengar lagu itu dikumandangkan di radio, persis ketika upacara peringatan 17 Agustus 1945 sedang digelar di kantor-kantor pemerintahan di seantaro tanah air.
Penulis masih teringat, di suatu kesempatan, dengan raut muka yang penuh dengan keprihatinan, Letnan Jenderal (Purn) Ir Azwar Anas memaparkan kondisi bangsa Indonesia yang kini sudah terjajah kembali setelah menyatakan merdeka 69 tahun yang silam. Secara rinci beliau memaparkan tentang dominasi asing yang telah menguasai sektor-sektor terpenting di negara ini. Di dunia bisnis, misalnya, terdapat beberapa sektor yang menurut rencana akan dibuka untuk asing: Pelabuhan bisa mencapai 49 persen; operator bandara bisa mencapai 100 persen; jasa kebandaraan 49 persen; terminal darat untuk barang 49 persen; periklanan bisa mencapai 51 persen; perbankan 50,60 persen (bahkan, konon, 60 persen saham Bank Mu’amalat Indonesia kini dimiliki Arab); Pertambangan (migas 70 persen; batu bara, bauksit, nikel dan timah 75 persen; tembaga dan emas 85 persen); telekomunikasi (XL 70 persen; Indosat 65 persen; Hutchison Tri 60 persen); perkebunan kelapa sawit 40 persen. 80 persen pasar tekstil, 80 persen pasar farmasi, dan 92 persen insdutri teknologi dikuasai bangsa lain. Itu adalah data beberapa tahun yang silam dan tidak diketahui apa yang terjadi sekarang, di saat hari kemerdekaan diperingtati, di saat negeri ini telah berumur 69 tahun.
Melihat gejala yang ada, data atau angka tersebut mungkin telah lebih besar dari apa yang dikemukakan di atas. Nyatanya, kini, hampir semua produk yang digunakan, mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, otomotif, elektronik, buah-buahan, bahkan sampai permainan anak-anak berasal dari negara atau bangsa lain yang membanjiri negeri ini tanpa kendali, bak air bah yang tertumpah dari gunung.
Kita seakan-akan bersedia memiskinkan diri sendiri untuk mengkayakan orang lain. Kita seakan-akan menyediakan diri untuk menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi untuk membuat membuat bangsa lain semakin pintar dan semakin kreatif, lalu menyediakan negeri sendiri sebagai pasar bebas untuk membuat mereka semakin kaya dan semakin berkuasa. Masyarakat semakin konsumtif, anak-anak muda semakin liar dan nakal, dan alam sekitar semakin tidak bersahabat untuk tempat tinggal. Bila itu yang terjadi dan memang begitulah yang terjadi, maka pertanyaan masih merdekakah kita seperti judul di atas menjadi sangat relevan untuk direnungkan di hari yang sangat bersejarah ini. Bahkan, masihkah kita yang empunya negeri ini?
Agaknya menjadi pertanyaan yang lebih relevan lagi bila ingin melakukan koreksi terhadap prilaku masa lalu yang telah dikerjakan selama ini. Karena, berapa banyak dan berapa luas tanah ulayat rakyat yang dirampas lepas ke tangan “orang lain” atas nama undang-undang, atas nama kepentingan nasional atau atas nama yang lainnya. Barapa banyak keringat dan air mata bahkan nyawa yang tertumpah dan melayang untuk mempertahankan hak, untuk menuntut keadilan dan pengayoman yang seharusnya diberikan oleh negara. Lalu, masih pantaskah itu disebut “merdeka”, sementara yang dirasakan adalah sengsara.
Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk memaki-maki diri sendiri, namun sebagai bagian dari evaluasi, “memaki” diri adalah di antara cara yang perlu dilakukan agar tidak menjadi orang yang selalu merasa benar, merasa hebat, lalu kehilangan kesadaran akan kekurangan yang melekat pada diri. Alquran mengatakan orang seperti ini sebagai manusia fasik yang lupa kepada Allah, lupa diri, lalu berbuat kefasikan di atas bumi. Evaluasi akan kemasalaluan untuk menyadari kekinian dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik adalah perintah Allah dalam Alquran (QS. 59:14).
Maka, sangat mudah untuk dipahami bila Jokowi berkeinginan agar para menteri dalam kabinetnya kelak bukan orang-orang yang berasal dari petinggi partai politik, apalagi ketua partai politik. Pengalaman selama 15 tahun masa pemerintahan pasca reformasi menjadi bukti betapa kebanyakan dari orang-orang seperti itu lebih banyak mudharatnya didudukkan di jabatan eksekutif dibanding manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan negara. Pemimpin negara (al-wilayah al-tanfiziyyah, eksekutif) mengedepankan kewajiban malaksanakan amanah yang diberi rakyat, sementara parpol mengedepankan kepentingan untuk mengejar dan meluaskan kekuasaan. Menteri yang juga ketua parpol akan menjadi pemimpin yang dalam dirinya terjadi pertarungan antara kewajiban dan kepentingan. Akibatnya, ia akan bekerja setengah-setengah hati, tidak fokus, lalu khianat kepada yang memberi amanah kepadanya.***
Alaiddin Koto
Guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Bait-bait “sekali merdeka tetap merdeka,” “kita tetap setia mempertahankan Indonesia,” serta “kita tetap setia membela negara ita,” membuat air mata penulis menggenang hampir tumpah membasahi pipi. Masih merdekakah kita?
Enam puluh sembilan tahun teks dan suara proklamasi kemerdekaan didengungkan ke setiap telinga anak bangsa. Tetapi betulkah 69 tahun pula negeri dan anak-anak bangsa ini berada dalam kemerdekaan? Betulkah selama 69 tahun itu para petinggi negara dan kita semua bertahan untuk mempertahankan negara dan bangsa ini dari rongrongan kaum “penjajah”, kaum yang ingin menguras kekayaan tanah dan air Indonesia. Itulah pertanyaan yang menyeruak di dalam hati dan pikiran ketika mendengar lagu itu dikumandangkan di radio, persis ketika upacara peringatan 17 Agustus 1945 sedang digelar di kantor-kantor pemerintahan di seantaro tanah air.
Penulis masih teringat, di suatu kesempatan, dengan raut muka yang penuh dengan keprihatinan, Letnan Jenderal (Purn) Ir Azwar Anas memaparkan kondisi bangsa Indonesia yang kini sudah terjajah kembali setelah menyatakan merdeka 69 tahun yang silam. Secara rinci beliau memaparkan tentang dominasi asing yang telah menguasai sektor-sektor terpenting di negara ini. Di dunia bisnis, misalnya, terdapat beberapa sektor yang menurut rencana akan dibuka untuk asing: Pelabuhan bisa mencapai 49 persen; operator bandara bisa mencapai 100 persen; jasa kebandaraan 49 persen; terminal darat untuk barang 49 persen; periklanan bisa mencapai 51 persen; perbankan 50,60 persen (bahkan, konon, 60 persen saham Bank Mu’amalat Indonesia kini dimiliki Arab); Pertambangan (migas 70 persen; batu bara, bauksit, nikel dan timah 75 persen; tembaga dan emas 85 persen); telekomunikasi (XL 70 persen; Indosat 65 persen; Hutchison Tri 60 persen); perkebunan kelapa sawit 40 persen. 80 persen pasar tekstil, 80 persen pasar farmasi, dan 92 persen insdutri teknologi dikuasai bangsa lain. Itu adalah data beberapa tahun yang silam dan tidak diketahui apa yang terjadi sekarang, di saat hari kemerdekaan diperingtati, di saat negeri ini telah berumur 69 tahun.
Melihat gejala yang ada, data atau angka tersebut mungkin telah lebih besar dari apa yang dikemukakan di atas. Nyatanya, kini, hampir semua produk yang digunakan, mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, otomotif, elektronik, buah-buahan, bahkan sampai permainan anak-anak berasal dari negara atau bangsa lain yang membanjiri negeri ini tanpa kendali, bak air bah yang tertumpah dari gunung.
Kita seakan-akan bersedia memiskinkan diri sendiri untuk mengkayakan orang lain. Kita seakan-akan menyediakan diri untuk menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi untuk membuat membuat bangsa lain semakin pintar dan semakin kreatif, lalu menyediakan negeri sendiri sebagai pasar bebas untuk membuat mereka semakin kaya dan semakin berkuasa. Masyarakat semakin konsumtif, anak-anak muda semakin liar dan nakal, dan alam sekitar semakin tidak bersahabat untuk tempat tinggal. Bila itu yang terjadi dan memang begitulah yang terjadi, maka pertanyaan masih merdekakah kita seperti judul di atas menjadi sangat relevan untuk direnungkan di hari yang sangat bersejarah ini. Bahkan, masihkah kita yang empunya negeri ini?
Agaknya menjadi pertanyaan yang lebih relevan lagi bila ingin melakukan koreksi terhadap prilaku masa lalu yang telah dikerjakan selama ini. Karena, berapa banyak dan berapa luas tanah ulayat rakyat yang dirampas lepas ke tangan “orang lain” atas nama undang-undang, atas nama kepentingan nasional atau atas nama yang lainnya. Barapa banyak keringat dan air mata bahkan nyawa yang tertumpah dan melayang untuk mempertahankan hak, untuk menuntut keadilan dan pengayoman yang seharusnya diberikan oleh negara. Lalu, masih pantaskah itu disebut “merdeka”, sementara yang dirasakan adalah sengsara.
Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk memaki-maki diri sendiri, namun sebagai bagian dari evaluasi, “memaki” diri adalah di antara cara yang perlu dilakukan agar tidak menjadi orang yang selalu merasa benar, merasa hebat, lalu kehilangan kesadaran akan kekurangan yang melekat pada diri. Alquran mengatakan orang seperti ini sebagai manusia fasik yang lupa kepada Allah, lupa diri, lalu berbuat kefasikan di atas bumi. Evaluasi akan kemasalaluan untuk menyadari kekinian dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik adalah perintah Allah dalam Alquran (QS. 59:14).
Maka, sangat mudah untuk dipahami bila Jokowi berkeinginan agar para menteri dalam kabinetnya kelak bukan orang-orang yang berasal dari petinggi partai politik, apalagi ketua partai politik. Pengalaman selama 15 tahun masa pemerintahan pasca reformasi menjadi bukti betapa kebanyakan dari orang-orang seperti itu lebih banyak mudharatnya didudukkan di jabatan eksekutif dibanding manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan negara. Pemimpin negara (al-wilayah al-tanfiziyyah, eksekutif) mengedepankan kewajiban malaksanakan amanah yang diberi rakyat, sementara parpol mengedepankan kepentingan untuk mengejar dan meluaskan kekuasaan. Menteri yang juga ketua parpol akan menjadi pemimpin yang dalam dirinya terjadi pertarungan antara kewajiban dan kepentingan. Akibatnya, ia akan bekerja setengah-setengah hati, tidak fokus, lalu khianat kepada yang memberi amanah kepadanya.***
Alaiddin Koto
Guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

