Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rahasia Pribadi dalam Akta Otentik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
ADA tiga jenis informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi dikecualikan untuk diakses publik. Boleh-boleh saja menyebutnya sebagai informasi rahasia. Tiga jenis informasi yang dimaksud adalah rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. Walaupun dinyatakan sebagai informasi rahasia, akan tetapi sebenarnyalah, tingkat pengecualiannya tidaklah absolut. Tidak bersifat permanen. Tetap memiliki masa ruang, tempat, waktu, situasi dan kondisi yang tepat dan legal bagi publik untuk dapat mengaksesnya. Syaratnya; mekanisme dan prosedurnya mesti sesuai peraturan perundang-undangan.

Di antara rahasia pribadi yang kerahasiaannya dilindungi oleh negara adalah akta otentik yang isinya bersifat pribadi. Pengertian tentang akta otentik (authentieke akte) dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer/Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sesuai definisinya, ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk suatu akta sehingga disebut sebagai akta otentik. Pertama, akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Kata “bentuk” di sini bermakna bahwa mulai dari proses pembuatan hingga sistematika aktanya, harus memenuhi ketentuan yang diatur undang-undang.

Kedua, akta otentik adalah keharusan pembuatnya di hadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata “di hadapan” menegaskan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum lebih disebabkan karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya. Sedangkan syarat ketiga akta otentik adalah bahwa pejabat yang membuatnya harus berwenang untuk maksud itu. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuat dengan kepastian hari,  tanggal dan tempat pembuatan akta.

Mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi serta kepentingan para pihak yang termuat dalam suatu akta otentik, telah banyak dinyatakan di dalam undang-undang lebih khusus (specialist). Misalnya, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta beberapa perundang-undangan lainnya. Di antara contoh akta otentik yang bersifat pribadi adalah: akta notaris, akta nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, paspor, serta berbagai akta otentik lainnya yang mulai dari bentuk akta hingga pejabat pembuatnya sudah ditentukan undang-undang.

Isi akta otentik yang bersifat pribadi, menjadi diantara informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik. Sebagaimana dimaktub pada Pasal 17 huruf g Undang-undang No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

Dengan demikian, akta otentik yang di dalamnya beirisi tentang data dan kepentingan pribadi —misalnya perikatan para pihak pada akta notaris— merupakan akta bersifat privacy. Publik tidaklah dengan mudah bisa mengaksesnya. Yang diberikan hak langsung untuk mengakesnya hanyalah ahli waris dan orang yang diberi kuasa oleh pemilik informasi/ahli warisnya. Tegasnya, hak pemberian izin untuk mengakses isi akta yang bersifat pribadi berada pada pribadi bersangkutan. Akses terhadap rahasia pribadi bisa langsung dilakukan penyelenggara negara dalam situasi dan kondisi tertentu. Di antara kondisi yang dimaksud adalah ketika membuka rahasia pribadi berkenaan dengan kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Namun, mekanisme dan prosedur aksesnya tentu tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Selain isi akta otentik yang bersifat pribadi, informasi lainnya yang masuk kategori rahasia pribadi dan dikecualikan untuk diakses publik menurut UUKIP adalah: kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Rahasia pribadi lainnya yang juga termasuk informasi dikecualikan untuk diakses publik, adalah riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Lantas, bagaimana dengan dokumen-dokumen di badan publik yang di dalamnya terdapat informasi berkategori rahasia pribadi? Yang pasti, terhadap dokumen yang di dalamnya memuat informasi dikecualikan, bukan berarti dokumennya yang serta-merta menjadi dokumen rahasia. Sebab, hanya materi di dalam dokumen itu saja yang bersifat rahasia. Maka mekanisme pengecualiannya —setelah melakukan uji konsekwensi dan uji kepentingan—  adalah dengan menghitamkan ataupun mengaburkan materi yang dimaksud. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik dalam melakukan uji konsekwensi dan uji kepentingan publik terhadap suatu informasi publik.

PPID di Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Menilik Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), bahwa akses rahasia pribadi hanya dapat dilakukan antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Oleh karenanya, bila terjadi pembobolan akses terhadap data pribadi seseorang, hal tersebut tentu merupakan tindak pidana —yang berimplikasi perkara pidana— serta juga merupakan perbuatan melawan hukum —dengan implikasi gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan. Konsekwensi lainnya adalah sanksi administratif bagi pejabat pembuat akta yang nyata-nyata membocorkan kerahasiaan isi akta otentik yang bersifat pribadi.***


Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer