Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dan sekarang berubah menjadi Islamic State (IS) sesungguhnya adalah gerakan Islam politik yang bercita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara atau mendirikan sebuah negara yang berazaskan Islam. Sebagai sebuah cita-cita, dalam level ini maka ISIS tidak berlebihan, karena selain ISIS masih banyak organisasi baik berbentuk partai politik maupun bukan partai politik baik di negara-negara mayoritas muslim di luar negeri maupun di Indonesia, atau organisasi lintas negara yang menjadikan pembentukan negara Islam sebagai cita-citanya atau platform perjuangan mereka.
Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), maka setiap orang berhak untuk bercita-cita, berpendapat dan berpendirian berbeda dengan apa yang dianut oleh penguasa negara atau mayoritas warga negara. Masalahnya kemudian adalah memisahkan kapan suatu organisasi dianggap sebagai teroris, makar atau masih dianggap sebagai hak asasi manusia.
Kekerasan
Sebagai HAM, maka negara tidak berhak mengadili pemikiran warganya, apalagi sampai menjatuhkan pidana. Memang pada masa lalu, khususnya di era Orde Baru (termasuk dalam beberapa hal juga berlaku di Orde Lama) pikiran yang berbeda dengan penguasa dapat dihukum dan dikategorikan sebagai delik politik, suatu delik yang patut dihormati yang karenanya dapat diperlakukan berbeda dengan pelaku delik pada umumnya.
Di era reformasi, kebijakan negara untuk menghakimi mereka yang berbeda pendapat dengan penguasa telah ditinggalkan. Negara sedapat-dapatnya justru menjamin dan melindungi hak asasi warga negara khususnya hak untuk berpendapat, berpikir dan menyatakan pendapat tersebut. Jika ISIS sebatas cita-cita mendirikan negara Islam bagaimana halnya dengan partai politik dan ormas Islam yang menganut Islam sebagai azasnya yang sebagiannya juga bertujuan mendirikan negara Islam atau setidaknya negara dengan azas Islam. Perlukan gagasan tersebut dikriminalisasi atau setidaknya dilarang dan dibatasi sebagaimana terjadi dalam kebijakan azas tunggal di Era Orde Baru?
Jika ISIS yang didirikan di Irak dan Suriah mempunyai cabang di Indonesia sebatas cita-cita, maka ISIS bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika fakta menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan cita-citanya, ISIS menggunakan kekerasan yang menargetkan negara, aparatur negara dan rakyat sipil sebagai korbannya. Ini lah yang membedakan ISIS dengan gerakan khilafah misalnya yang tetap berjuang namun dengan cara-cara damai dan dakwah dan beberapa partai politik Islam yang berjuang melalui jalur politik yang konstitusional.
Fakta menunjukkan bahwa ISIS telah memakan korban. Menyimak cita-cita dan nama ISIS, maka dapat disimpulkan bahwa ISIS dalam perspektif hukum pidana Indonesia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana terorisme dan sekaligus tindakan makar berdasarkan KUHP jika ternyata di kemudian hari bagian dari ISIS yang ada di Indonesia terbukti melakukan sejumlah kekerasan baik kepada masyarakat maupun terhadap aparat dan fasilitas negara.
Bendera dan Simbol
Adanya fakta berkibarnya bendera ISIS seperti di Jambi baru-baru ini, dapat dikemukakan argumen apakah pengibaran bendera ISIS sudah dapat digolongkan teroris atau makar? Keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kegiatan tindak pidana teroris dan makar adalah kegiatan tersebut tidak harus berupa kegiatan tindak pidana yang selesai. Dalam tindak pidana, tidak dikenal istilah percobaan tindak pidana karena percobaan seperti merencanakan satu perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai dan karenanya dapat dihukum sebagai perbuatan yang selesai.
Dalam sejumlah kasus makar terhadap wilayah yang lazim dikenal dengan kegiatan separatis pengibaran bendera telah diputus bersalah oleh pengadilan sebagai kegiatan makar terhadap wilayah negara dengan menggunakan pasal 106 KUHP. Meskipun belum ada kegiatan kekerasan di dalamnya, proses pengibaran bendera saja sudah dianggap sebagai makar yang telah selesai. Dalam sejumlah kasus tindak pidana terorisme, terbukti memiliki dan menyimpan alat peledak saja sudah dapat membuat hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada para pelaku.
Di Negeri Belanda, untuk dapat terpenuhinya unsur makar harus terlebih dahulu ada perbuatan kekerasan di dalamnya. Ini berbeda dengan praktik di Indonesia di mana unsur kekerasan tidak menjadikan syarat. Oleh karena itu memang terbuka peluang terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, karena tidak tegas kapan suatu perbuatan telah dianggap memenuhi unsur makar atau belum.
Mengatasi problem ini, dalam disertasi yang saya tulis tentang makar, saya mengusulkan bahwa penerapan pasal-pasal makar dan terorisme yang dilakukan oleh warga negara baru dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai jika telah terjadi perbuatan permulaan yang tidak mesti telah ada perbuatan kekerasan sepanjang, penegak hukum dapat membuktikan keterkaitan suatu perbuatan atau pelaku perbuatan tersebut dengan organisasi yang pernah melakukan kekerasan sebagai ciri gerakan politiknya.
Sebagai contoh adalah pengibaran bendera OPM di Papua dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar karena dalam faktanya OPM adalah gerakan pro kemerdekaan Papua telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan jika penegak hukum dapat membuktikan bahwa pengibar adalah bagian dari organisasi OPM. Dalam kasus pengibaran bendera ISIS, jika penegak hukum dapat membuktikan bahwa pengibar bendera ISIS adalah bagian atau jaringan ISIS yang di Timur Tengah telah melakukan aksi kekerasan, maka pelaku pengibar bendera ISIS dapat dikategorikan juga sebagai pelaku makar dan atau terorisme.***
Erdianto Effendi
Doktor Hukum Pidana, mengajar di Pascasarjana Unri dan UIR
Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), maka setiap orang berhak untuk bercita-cita, berpendapat dan berpendirian berbeda dengan apa yang dianut oleh penguasa negara atau mayoritas warga negara. Masalahnya kemudian adalah memisahkan kapan suatu organisasi dianggap sebagai teroris, makar atau masih dianggap sebagai hak asasi manusia.
Kekerasan
Sebagai HAM, maka negara tidak berhak mengadili pemikiran warganya, apalagi sampai menjatuhkan pidana. Memang pada masa lalu, khususnya di era Orde Baru (termasuk dalam beberapa hal juga berlaku di Orde Lama) pikiran yang berbeda dengan penguasa dapat dihukum dan dikategorikan sebagai delik politik, suatu delik yang patut dihormati yang karenanya dapat diperlakukan berbeda dengan pelaku delik pada umumnya.
Di era reformasi, kebijakan negara untuk menghakimi mereka yang berbeda pendapat dengan penguasa telah ditinggalkan. Negara sedapat-dapatnya justru menjamin dan melindungi hak asasi warga negara khususnya hak untuk berpendapat, berpikir dan menyatakan pendapat tersebut. Jika ISIS sebatas cita-cita mendirikan negara Islam bagaimana halnya dengan partai politik dan ormas Islam yang menganut Islam sebagai azasnya yang sebagiannya juga bertujuan mendirikan negara Islam atau setidaknya negara dengan azas Islam. Perlukan gagasan tersebut dikriminalisasi atau setidaknya dilarang dan dibatasi sebagaimana terjadi dalam kebijakan azas tunggal di Era Orde Baru?
Jika ISIS yang didirikan di Irak dan Suriah mempunyai cabang di Indonesia sebatas cita-cita, maka ISIS bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika fakta menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan cita-citanya, ISIS menggunakan kekerasan yang menargetkan negara, aparatur negara dan rakyat sipil sebagai korbannya. Ini lah yang membedakan ISIS dengan gerakan khilafah misalnya yang tetap berjuang namun dengan cara-cara damai dan dakwah dan beberapa partai politik Islam yang berjuang melalui jalur politik yang konstitusional.
Fakta menunjukkan bahwa ISIS telah memakan korban. Menyimak cita-cita dan nama ISIS, maka dapat disimpulkan bahwa ISIS dalam perspektif hukum pidana Indonesia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana terorisme dan sekaligus tindakan makar berdasarkan KUHP jika ternyata di kemudian hari bagian dari ISIS yang ada di Indonesia terbukti melakukan sejumlah kekerasan baik kepada masyarakat maupun terhadap aparat dan fasilitas negara.
Bendera dan Simbol
Adanya fakta berkibarnya bendera ISIS seperti di Jambi baru-baru ini, dapat dikemukakan argumen apakah pengibaran bendera ISIS sudah dapat digolongkan teroris atau makar? Keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kegiatan tindak pidana teroris dan makar adalah kegiatan tersebut tidak harus berupa kegiatan tindak pidana yang selesai. Dalam tindak pidana, tidak dikenal istilah percobaan tindak pidana karena percobaan seperti merencanakan satu perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai dan karenanya dapat dihukum sebagai perbuatan yang selesai.
Dalam sejumlah kasus makar terhadap wilayah yang lazim dikenal dengan kegiatan separatis pengibaran bendera telah diputus bersalah oleh pengadilan sebagai kegiatan makar terhadap wilayah negara dengan menggunakan pasal 106 KUHP. Meskipun belum ada kegiatan kekerasan di dalamnya, proses pengibaran bendera saja sudah dianggap sebagai makar yang telah selesai. Dalam sejumlah kasus tindak pidana terorisme, terbukti memiliki dan menyimpan alat peledak saja sudah dapat membuat hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada para pelaku.
Di Negeri Belanda, untuk dapat terpenuhinya unsur makar harus terlebih dahulu ada perbuatan kekerasan di dalamnya. Ini berbeda dengan praktik di Indonesia di mana unsur kekerasan tidak menjadikan syarat. Oleh karena itu memang terbuka peluang terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, karena tidak tegas kapan suatu perbuatan telah dianggap memenuhi unsur makar atau belum.
Mengatasi problem ini, dalam disertasi yang saya tulis tentang makar, saya mengusulkan bahwa penerapan pasal-pasal makar dan terorisme yang dilakukan oleh warga negara baru dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai jika telah terjadi perbuatan permulaan yang tidak mesti telah ada perbuatan kekerasan sepanjang, penegak hukum dapat membuktikan keterkaitan suatu perbuatan atau pelaku perbuatan tersebut dengan organisasi yang pernah melakukan kekerasan sebagai ciri gerakan politiknya.
Sebagai contoh adalah pengibaran bendera OPM di Papua dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar karena dalam faktanya OPM adalah gerakan pro kemerdekaan Papua telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan jika penegak hukum dapat membuktikan bahwa pengibar adalah bagian dari organisasi OPM. Dalam kasus pengibaran bendera ISIS, jika penegak hukum dapat membuktikan bahwa pengibar bendera ISIS adalah bagian atau jaringan ISIS yang di Timur Tengah telah melakukan aksi kekerasan, maka pelaku pengibar bendera ISIS dapat dikategorikan juga sebagai pelaku makar dan atau terorisme.***
Erdianto Effendi
Doktor Hukum Pidana, mengajar di Pascasarjana Unri dan UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

