Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFORMASI melegakan, ketika di Riau Pos edisi Sabtu (23/8) muncul berita dengan judul ‘’Tekan SPP Kuliah, Kemendikbud Naikkan BOPTN.’’ BOPTN adalah bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Menarik, karena kendati ada penurunan anggaran untuk program pendidikan tinggi, Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan program-program unggulan tetap dijalankan, seperti BOPTN yang diusulkan naik dari Rp3,2 triliun menjadi Rp4 triliun pada tahun depan.
Menurutnya, program BOPTN efektif menekan biaya kuliah atau SPP. Dengan adanya BOPTN itu, kampus-kampus negeri wajib menjalankan uang kuliah tunggal (UKT), yang nominalnya dibagi beberapa kelompok, sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa. Masing-masing kelompok UKT terendah itu, minimal harus diberikan kepada 5 persen kuota mahasiswa di PTN. Di Unri misalnya, UKT paling rendah dipatok Rp500 ribu per semester dan di atasnya dipatok Rp1 Juta per semester, hingga yang tertinggi Rp27 juta per semester untuk program Kedokteran S1.
Memang, kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi favorit, salah satunya karena biaya murah dengan kualitas yang tidak murahan. Meskipun, sebenarnya, pengertian biaya murah di PTN itu telah bergeser. Sebab, jika yang diperhitungkan hanya biaya, ada kampus negeri yang mematok harga sama dengan kampus swasta. Bahkan kadang lebih mahal.
Sesungguhnya, kita tetap menginginkan, kampus negeri adalah tempat belajar yang harus bisa dijangkau oleh semua pelajar yang memiliki kemampuan akademik tertentu. Kendati soal biaya sekolah, fakta saat ini bahkan ada SD swasta dengan biaya pendidikan setara kuliah, di mana motivasi para wali murid untuk menyekolahkan anak mereka di sana lebih disebabkan faktor emosional.
Karena itu, rencana Kemendikbud menaikkan anggaran BOPTN, yang bermuara pada konsistensi penerapan batasan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa di PTN, sudah sepatutnya didukung. Baik itu oleh kalangan dewan maupun para pengelola PTN.
Bahkan, kita mendorong agar batasan biaya pendidikan itu terus diperkuat dengan pengaturan yang ketat dan mengikat, agar otonomi kampus yang diberikan selama ini tidak liar. Kita tekankan lagi, bahwa sudah semestinya biaya kuliah di PTN tidak dipatok mahal. Artinya, perlombaan mahal-mahalan biaya pendidikan tidak boleh dibiarkan terus terjadi.***
Menurutnya, program BOPTN efektif menekan biaya kuliah atau SPP. Dengan adanya BOPTN itu, kampus-kampus negeri wajib menjalankan uang kuliah tunggal (UKT), yang nominalnya dibagi beberapa kelompok, sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa. Masing-masing kelompok UKT terendah itu, minimal harus diberikan kepada 5 persen kuota mahasiswa di PTN. Di Unri misalnya, UKT paling rendah dipatok Rp500 ribu per semester dan di atasnya dipatok Rp1 Juta per semester, hingga yang tertinggi Rp27 juta per semester untuk program Kedokteran S1.
Memang, kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi favorit, salah satunya karena biaya murah dengan kualitas yang tidak murahan. Meskipun, sebenarnya, pengertian biaya murah di PTN itu telah bergeser. Sebab, jika yang diperhitungkan hanya biaya, ada kampus negeri yang mematok harga sama dengan kampus swasta. Bahkan kadang lebih mahal.
Sesungguhnya, kita tetap menginginkan, kampus negeri adalah tempat belajar yang harus bisa dijangkau oleh semua pelajar yang memiliki kemampuan akademik tertentu. Kendati soal biaya sekolah, fakta saat ini bahkan ada SD swasta dengan biaya pendidikan setara kuliah, di mana motivasi para wali murid untuk menyekolahkan anak mereka di sana lebih disebabkan faktor emosional.
Karena itu, rencana Kemendikbud menaikkan anggaran BOPTN, yang bermuara pada konsistensi penerapan batasan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa di PTN, sudah sepatutnya didukung. Baik itu oleh kalangan dewan maupun para pengelola PTN.
Bahkan, kita mendorong agar batasan biaya pendidikan itu terus diperkuat dengan pengaturan yang ketat dan mengikat, agar otonomi kampus yang diberikan selama ini tidak liar. Kita tekankan lagi, bahwa sudah semestinya biaya kuliah di PTN tidak dipatok mahal. Artinya, perlombaan mahal-mahalan biaya pendidikan tidak boleh dibiarkan terus terjadi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

