Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemandirian Anggaran Daerah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Secara teoritis pengukuran kemandirian anggaran daerah dapat diukur dari jumlah prosentase pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri daerah melaksanakan pembangunannya. Kemandirian anggaran daerah dinilai bukan hanya pada satu sisi pendapatan saja, tetapi juga bagaimana daerah menggunakan anggaran dengan efesien, efektif dan akuntabilitas.
         
Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen pokok dalam instrument pungutan pendapatan asli daerah, pajak daerah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. UU No 28/ 2009 memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memaksimal penerimaan khususnya melalui instrumen pajak dan retribusi daerah. Salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU No 28/ 2009 adalah menetapkan PBB dan BPHTB sebagai pajak daerah.

PBB-P2 dan BPHTB memiliki potensi yang sangat besar untuk digali di daerah, jika kedua potensi pajak ini dimaksimalkan pendapatannya tentu akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB tidaklah semudah yang dibayangkan, di daerah yang menjadi kendala utamanya adalah terbatasnya akses data serta jumlah subjek dan objek pajak. Selama ini daerah menerima data dan objek pajak dari Kantar Pelayanan Pajak, dengan diberlakukannya Undang Undang ini daerah memiliki kewajiban untuk menyempurnakan data objek dan subjek pajak yang ada demi peningkatan pelayanan dan akuntabilitas penerimaan.

Khusus mengenai objek pajak PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karateristik berbeda dari daerah lain di Provinsi Riau, di Kabupaten Kepulauan Meranti satuan harga khususnya bangunan biayanya hampir dua kali lipat di banding dari daerah lain di Provinsi Riau. Sebagai contoh harga satuan permeter bangunan di Kota Pekanbaru misalnya 1 juta, di Selatpanjang harga satuan meter bangunan diperkiraan bisa mencapai angka 2 jutaan, hal ini terjadi karena hampir semua bahan bangunan didatangkan dari luar daerah seperti dari Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun dan berbagai kota disekitar Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan contoh kasus di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa harga satuan meter bangunan di Kota Selatpanjang lebih tinggi dari daerah lain, hal ini tentu berdampak pada dasar pengenaan PBB-P2 khusus objek pajak bangunan sehingga total NJOP juga mengalami peningkatan.

Berbagai potensi pajak daerah yang masih dapat ditingkatkan penerimaannya seperti pajak penerangan jalan (PPJ), pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah dan yang paling berpotensi adalah pajak sarang burung walet.

Pajak penerangan jalan memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah. UU No 28/ 2009 memberi peluang untuk menggali pendapatannya dari listrik yang dihasilkan sendiri seperti listrik perusahaan swasta dan berbagai listrik lain yang dihasilkan selain oleh PT PLN. Menurut penulis khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada beberapa perusahaan besar yang dapat dijadikan subjek dan objek pajak PPJ  seperti PT Kondour Petroleum, PT Sumatera Riang Lestari dan beberapa perusahaan besar lainnya.

Berkah dari UU No 28/ 2009 bagi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ditetapkan Pajak Sarang Burung Walet sebagai objek pajak baru. Kita semua paham, sarang burung walet memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan sebagian besar hasil sarang walet di ekspor ke luar negeri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak sarang burung walet seperti: Pendataan yang akurat terhadap subjek dan objek pajak sarang burung walet. Melakukan koordinasi antara lintas sektor, seperti dengan karantina sebagai lembaga negara yang memberikan rekomendasi ekspor dan Bea Cukai sebagai lembaga negara yang memberi izin laluan barang keluar negeri. Kerja sama ini dapat berbentuk pemberian izin oleh instansi terkait dengan syarat pengusaha walet telah melunasi seluruh kewajiban pajaknya. Kerja sama pemerintah daerah dengan asosiasi sarang burung walet tentang regulasi subjek dan objek baru pajak daerah serta pembinaan mutu dan kwalitas produksi sarang walet.

Di samping berbagai pajak diatas, pendapatan asli daerah dapat digali dari retribusi, retribusi daerah yang memiliki potensi masih dapat ditingkatkan penerimaannya seperti retribusi parkir. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi parkir, salah satu adalah dengan membayar retribusi parkir berjangka dan prabayar. Dalam praktik di lapangan retribusi parkir dapat dibayar pada saat perpanjangan pajak kendaraan bermotor, retribusi dapat dibayar berjangka misalnya per enam bulan atau pertahun. Asumsi jika kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti jumlahnya 10.000 unit dikalikan retribusi parkir pertahun sebesar Rp100.000 maka retribusi yang dapat dipungut sebesar Rp1 miliar.

Pertanyaan selanjutnya apakah cara ini efektif untuk diterapkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: Pertama, regulasi berupa peraturan daerah yang dijadikan dasar pemungutan. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat untuk berperan aktif membangun daerah salah satu caranya adalah membayar pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir secara tepat waktu. Ketiga,  melakukan tindakan represif berupa penegakan hukum dengan memberi sanksi tegas bagi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya. Keempat, bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk bersama sama melakukan penindakan bagi pemilik kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap dan resmi melalui kegiatan rasia kendaraan rutin.

Tulisan di atas hanya sebagian kecil yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, masih banyak pajak dan retribusi daerah yang dapat digali dan ditingkatkan penerimaannya. Perlu kreativitas, kerja keras serta sistim pelayanan yang terus ditingkatkan.***


Budi Hartoyo
Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kepulauan Meranti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer