Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kerahasiaan Akta Notaris

R
Penulis: Rindra Yasin❯
APAKAH fotokopi salinan akta notaris yang menjadi bagian dokumen kontrak merupakan informasi publik? Pertanyaan itu terungkap dalam suatu diskusi terbatas dengan teman-teman mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Andalas (Unand), Padang. Saya ditanya mengenai kerahasiaan akta notaris dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Pertanyaan tersebut mengemuka berdasar fakta, bahwa fotokopi salinan akta notaris yang isinya tentu saja sama dengan minuta akta menjadi di antara kelengkapan administratif dan bagian dari dokumen kontrak kerja di badan publik.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan, bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setali mata uang, melalui UUJN, negara mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan akta pula, sehingga membuat notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta ataupun  kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Merahasiakan isi akta dan keterangan  baik lisan maupun tertulis  yang diperoleh guna pembuatan akta, menjadikan hal tersebut sebagai rahasia jabatan notaris. Kewajiban merahasiakan akta yang diperintahkan undang-undang (mandatory) tersebut diperkuat dengan sumpah/janji jabatan notaris, bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan kata lain, alasan pembenaran membuka kerahasiaan isi akta notaris mesti ditentukan undang-undang.

Selain sebagai perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan warga negara, kewajiban merahasiakan isi akta oleh notaris, tentu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas kerahasiaan kepentingan dan rahasia pribadi para pihak  menurut tatanan hukum  yang termuat di dalam akta. Dalam konteks kepentingan pribadi (keperdataan), sudah jelas bahwa isi akta merupakan kehendak dan pernyataan para pihak. Sementara pada tatanan rahasia pribadi, diantaranya adalah dalam bentuk data perseorangan sebagaimana kerahasiaannya juga dinyatakan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Perbankan juncto Undang-Undang Perbankan Syraiah serta berbagai perundang-undangan lainnya. Data perseorangan yang dilindungi kerahasiaanya di dalam akta notaris, jelas saja tidak terbatas pada data peseorangan para penghadap yang terdapat di dalam komparisi suatu akta. Tapi juga terhadap data perseorangan para saksi. Rahasia pribadi lainnya yang terdapat di dalam suatu akta notaris, misalnya mengenai aset pribadi.

Adanya perintah merahasiakan isi akta oleh notaris, secara implisit tentu memberi makna bahwa pihak lainnya  yang tidak berkepentingan dengan akta notaris  tidak diperkenankan membocorkan isi akta notaris. Logikanya, notaris saja yang lebih tahu tentang isi akta  mulai dari keterangan, kehendak, keinginan dan pernyataan para pihak  dilarang  untuk membukanya. Apalagi, pihak lain yang tidak berkompeten dengan akta. Selain notaris, yang juga terkena kewajiban merahasiakan isi akta termasuk kehendak dan pernyataan para pihak dalam pembuatan akta adalah  calon notaris magang, notaris pengganti, notaris pensiun, saksi notaris, saksi pengenal, karyawan notaris, penerima kuasa menghadap notaris, majelis pengawas daerah, serta pihak lain —termasuk badan publik— yang menguasai kopian dari salinan ataupun kutipan akta.

Isi akta autentik yang bersifat pribadi, menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Undang-Undang Kearsipan, termasuk informasi rahasia dan dikecualikan. Jikapun harus dibuka, maka alasan dan mekanisme serta prosedur aksesnya harus sesuai ketentuan undang-undang. Misalnya harus mendapat persetujuan tertulis dari para pihak yang berkompeten dengan akta atau menyangkut posisi seorang dalam jabatan publik. Contoh lainnya, pembukaan kerahasiaan akta adalah untuk kepentingan negara dan kepentingan penegakan hukum. Maka, sesungguhnyalah, merupakan tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak membocorkan rahasia pribadi orang lain.***


Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer