Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jadi tersangkanya Menteri ESDM Jero Wacik (JW) oleh KPK terkait kasus korupsi Rudi Rubiandini menambah panjangnya daftar korupsi kakap yang diiungkap KPK.
Pertanyaan sederhananya, mengapa korupsi tiada henti di negeri ini? Padahal yang korupsi jelas-jelas bukan orang yang kekurangan. Ada apa? Seorang pengamat sosial dari UKM Malaysia bernama Musni Umar punya analisa menarik. Menurutnya JW sebenarnya orang baik. Tetapi orang baik mudah menjadi alat untuk kepentingan dari kekuasaan.
Pertanyaannya, apakah benar Jero Wacik diperalat atau dijadikan alat untuk meraup dana di kementerian yang dipimpinnya untuk kepentingan politik dari partainya (corruption by political interest)? Jawabnya bisa ya bisa tidak. Menurut Musni, JW dari latar belakangnya adalah pengusaha. Kalau JW dikatakan hidup bermewah-mewah, wajar saja seperti layaknya para pengusaha. JW tak kekurangan. Musni justru curiga JW hanya jadi ATM.
Masalahnya saat ini parpol telah menjadi seperti industri atau perusahaan besar yang mempunyai banyak ”karyawan” dan kantor cabang di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Akan tetapi, partai politik yang telah menjadi industri atau perusahaan besar tidak menghasilkan profit (keuntungan) untuk mendanai atau menggaji karyawan yang bekerja di partai politik. Kalau mereka yang menjadi anggota parlemen (anggota DPRD atau DPR RI) tidak jadi masalah, tetapi staf harus digaji sebab mereka bukan malaikat.
Begitu pula biaya operasional kantor untuk membayar listrik, kebersihan dan lain sebagainya, serta biaya komunikasi dan operasional partai politik, dari mana sumber dananya.
Selain itu, yang memerlukan dana besar ialah kampanye pemilu legislatif yang harus diikuti partai politik, dari mana mengambil dana untuk membiayai semua yang dikemukakan di atas. Dari iuran anggota parlemen jelas tidak cukup, begitu pula iuran anggota partai politik belum berjalan maksimal, sehingga satu-satunya jalan mendapatkan dana untuk membiayai semua kegiatan partai politik ialah dari kader-kader partai politik yang duduk di parlemen dan eksekutif (pemerintahan) tentu saja dengan —maaf, segala cara. Sampai kapan? Entahlah.***
Pertanyaan sederhananya, mengapa korupsi tiada henti di negeri ini? Padahal yang korupsi jelas-jelas bukan orang yang kekurangan. Ada apa? Seorang pengamat sosial dari UKM Malaysia bernama Musni Umar punya analisa menarik. Menurutnya JW sebenarnya orang baik. Tetapi orang baik mudah menjadi alat untuk kepentingan dari kekuasaan.
Pertanyaannya, apakah benar Jero Wacik diperalat atau dijadikan alat untuk meraup dana di kementerian yang dipimpinnya untuk kepentingan politik dari partainya (corruption by political interest)? Jawabnya bisa ya bisa tidak. Menurut Musni, JW dari latar belakangnya adalah pengusaha. Kalau JW dikatakan hidup bermewah-mewah, wajar saja seperti layaknya para pengusaha. JW tak kekurangan. Musni justru curiga JW hanya jadi ATM.
Masalahnya saat ini parpol telah menjadi seperti industri atau perusahaan besar yang mempunyai banyak ”karyawan” dan kantor cabang di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Akan tetapi, partai politik yang telah menjadi industri atau perusahaan besar tidak menghasilkan profit (keuntungan) untuk mendanai atau menggaji karyawan yang bekerja di partai politik. Kalau mereka yang menjadi anggota parlemen (anggota DPRD atau DPR RI) tidak jadi masalah, tetapi staf harus digaji sebab mereka bukan malaikat.
Begitu pula biaya operasional kantor untuk membayar listrik, kebersihan dan lain sebagainya, serta biaya komunikasi dan operasional partai politik, dari mana sumber dananya.
Selain itu, yang memerlukan dana besar ialah kampanye pemilu legislatif yang harus diikuti partai politik, dari mana mengambil dana untuk membiayai semua yang dikemukakan di atas. Dari iuran anggota parlemen jelas tidak cukup, begitu pula iuran anggota partai politik belum berjalan maksimal, sehingga satu-satunya jalan mendapatkan dana untuk membiayai semua kegiatan partai politik ialah dari kader-kader partai politik yang duduk di parlemen dan eksekutif (pemerintahan) tentu saja dengan —maaf, segala cara. Sampai kapan? Entahlah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

