Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Salah satu amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012 yang menjadi dasar pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ketika itu adalah agar pembentuk undang-undang segera melakukan penataan kembali pengelolaan migas Indonesia dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Nasionalisasi migas juga merupakan bagian dari amanat konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Secara inplisit pasal tersebut menghendaki SDA yang strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola secara langsung oleh negara atau badan usaha yang dimiliki negara Indonesia. Fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tafsir konstitusi tersebut sejalan dengan tulisan Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Bung Hatta Menjawab. Hatta yang notabene arsitek Pasal 33 UUD 1945 itu mengemukakan bahwa cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh negara. Pengelolaan SDA strategis oleh pihak asing atau swasta hanya dibenarkan apabila kondisi negara belum memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan, baik itu dalam modal, teknologi, dan manajemen. Artinya, pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh asing atau swasta itu harus bersifat sementara waktu.
Akibat liberalisasi sektor migas melalui UU No.22/2001 itu, maka terbukalah peluang besar kepada korporasi di luar Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina) untuk leluasa merambah bisnis migas di Indonesia, baik itu di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun di sektor hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga). Di sektor hulu, kuasa pertambangan (KP) yang sebelumnya diberikan kepada Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) kemudian diberikan kepada BP Migas, lalu oleh BP Migas “dijual” bebas kepada para pelaku usaha. Penyerahan KP kepada koorporasi asing atau swasta tentu saja menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan pengelolaan dan pengusahaan migas di sektor hulu. Walaupun BP Migas kini telah dibubarkan, tetapi itu tidak serta merta menyelesaikan persoalan karena semua kontrak kerja sama (KKS) yang telah ditandatangani antara BP Migas dan pelaku usaha harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Di sektor hilir lebih parah lagi, semuanya diliberalkan dengan mekanisme izin.
Dengan mekanisme seperti itu, terciptalah persaingan antar pelaku usaha migas untuk mendapatkan izin dengan segala bentuk dan penamaannya. Beragam cara pun mereka tempuh untuk mendapatkannya, termasuk dengan menyuap pihak pemberi izin. Akibatnya kemudian mereka yang telah mengantongi izin menerapkan praktik-praktik usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan yang berorientasi pada maksimasi laba, padahal jelas-jelas sektor ini menguasai hajat hidup orang banyak, terutama soal harga.
Pemerintah sebagai pemberi izin pun nampaknya sudah ketagihan dengan mekanisme pasar tersebut, buktinya walaupun melalui putusan No.002/PUU-I/2003 MK telah menyarankan agar diterbitkan peraturan pemerintah untuk memberikan jaminan prioritas kepada badan usaha milik negara BUMN dalam pengusahaan migas, namun itu tidak kunjung dilakukan pemerintah.
Masa jabatan DPR 2014-2019 hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jika undang-undang Migas tidak berhasil disahkan oleh DPR periode ini, maka tentu kita sangat berharap pada DPR baru nanti agar bisa segera menggesa RUU Migas menjadi undang-undang, undang-undang Migas yang “merah putih” tentunya, yakni undang-undang Migas yang bisa mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang energi, undang-undang yang mengarahkan pada efektivitas dan efisiensi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh para stakeholder (pemangku kepentingan) di sektor migas agar welfare state (negara kesejahteraan) Indonesia berangsur-angsur bisa diwujudkan.
Terakhir, terkait kasus-kasus korupsi sektor Migas yang terungkap ke publik, kita sebagai rakyat harus ikut mengawasi dan mengawal perjalanannya sesuai kapasitas kita masing-masing, dengan tujuan agar gurita korupsi sektor Migas bisa dibongkar secara tuntas. Kendatipun episentrum korupsi Migas jauh dari kehidupan rakyat sehari-hari, tetapi sangat berpengaruh terhadap rakyat, ekonomi biaya tinggi yang kita hadapi berkaitan erat dengan kebobrokan dalam pengelolaan industri migas. Dengan kalimat lain, korupsi di sektor migas menjadi salah satu sumber utama penyengsara rakyat negeri ini.***
Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi Indonesia UIR
Nasionalisasi migas juga merupakan bagian dari amanat konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Secara inplisit pasal tersebut menghendaki SDA yang strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola secara langsung oleh negara atau badan usaha yang dimiliki negara Indonesia. Fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tafsir konstitusi tersebut sejalan dengan tulisan Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Bung Hatta Menjawab. Hatta yang notabene arsitek Pasal 33 UUD 1945 itu mengemukakan bahwa cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh negara. Pengelolaan SDA strategis oleh pihak asing atau swasta hanya dibenarkan apabila kondisi negara belum memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan, baik itu dalam modal, teknologi, dan manajemen. Artinya, pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh asing atau swasta itu harus bersifat sementara waktu.
Akibat liberalisasi sektor migas melalui UU No.22/2001 itu, maka terbukalah peluang besar kepada korporasi di luar Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina) untuk leluasa merambah bisnis migas di Indonesia, baik itu di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) maupun di sektor hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga). Di sektor hulu, kuasa pertambangan (KP) yang sebelumnya diberikan kepada Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) kemudian diberikan kepada BP Migas, lalu oleh BP Migas “dijual” bebas kepada para pelaku usaha. Penyerahan KP kepada koorporasi asing atau swasta tentu saja menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan pengelolaan dan pengusahaan migas di sektor hulu. Walaupun BP Migas kini telah dibubarkan, tetapi itu tidak serta merta menyelesaikan persoalan karena semua kontrak kerja sama (KKS) yang telah ditandatangani antara BP Migas dan pelaku usaha harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Di sektor hilir lebih parah lagi, semuanya diliberalkan dengan mekanisme izin.
Dengan mekanisme seperti itu, terciptalah persaingan antar pelaku usaha migas untuk mendapatkan izin dengan segala bentuk dan penamaannya. Beragam cara pun mereka tempuh untuk mendapatkannya, termasuk dengan menyuap pihak pemberi izin. Akibatnya kemudian mereka yang telah mengantongi izin menerapkan praktik-praktik usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan yang berorientasi pada maksimasi laba, padahal jelas-jelas sektor ini menguasai hajat hidup orang banyak, terutama soal harga.
Pemerintah sebagai pemberi izin pun nampaknya sudah ketagihan dengan mekanisme pasar tersebut, buktinya walaupun melalui putusan No.002/PUU-I/2003 MK telah menyarankan agar diterbitkan peraturan pemerintah untuk memberikan jaminan prioritas kepada badan usaha milik negara BUMN dalam pengusahaan migas, namun itu tidak kunjung dilakukan pemerintah.
Masa jabatan DPR 2014-2019 hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jika undang-undang Migas tidak berhasil disahkan oleh DPR periode ini, maka tentu kita sangat berharap pada DPR baru nanti agar bisa segera menggesa RUU Migas menjadi undang-undang, undang-undang Migas yang “merah putih” tentunya, yakni undang-undang Migas yang bisa mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang energi, undang-undang yang mengarahkan pada efektivitas dan efisiensi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh para stakeholder (pemangku kepentingan) di sektor migas agar welfare state (negara kesejahteraan) Indonesia berangsur-angsur bisa diwujudkan.
Terakhir, terkait kasus-kasus korupsi sektor Migas yang terungkap ke publik, kita sebagai rakyat harus ikut mengawasi dan mengawal perjalanannya sesuai kapasitas kita masing-masing, dengan tujuan agar gurita korupsi sektor Migas bisa dibongkar secara tuntas. Kendatipun episentrum korupsi Migas jauh dari kehidupan rakyat sehari-hari, tetapi sangat berpengaruh terhadap rakyat, ekonomi biaya tinggi yang kita hadapi berkaitan erat dengan kebobrokan dalam pengelolaan industri migas. Dengan kalimat lain, korupsi di sektor migas menjadi salah satu sumber utama penyengsara rakyat negeri ini.***
Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi Indonesia UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

