Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sebagaimana yang telah diagendakan dan publikasi lewat pemberitaan ke tengah kita, bahwa sedianya pada Sabtu (6/9) anggota DPRD Riau terpilih periode 2014-2019 yang berjumlah 65 orang akan dilantik. Dalam hal ini, berangkat dari transisi anggota dewan masa bakti 2009-2014 ke 2014-2019, tentu saja menuai banyak harapan ke depannya.
Fokus Lokal
Untuk itu, bila diinventarisir, ada sejumlah isu penting lokal yang diharapkan dapat jadi perhatian bersama pihak penyelanggara pemerintah daerah. Pertama, Diawali dengan mengawal implementasi dokumen-dokumen blueprint rekayasa arah kebijakan dan program-program pembangunan ke depan. Di antara dokumen dimaksud yang bernilai fundamental bagi provinsi ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga (2014-2019) yang secara komplementer punya benang merah dengan pengejawantahan Visi dan Misi Riau 2020 dan yang tak kalah urgennya secara bermitra dengan eksekutif (pihak Pemerintah Provinsi Riau) untuk mengawal komitmen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Terkait RPJMD tahap ketiga, melihat kedudukannya sebagai konsep arah kebijakan dan program pembangunan sekaligus merupakan hasil kesepakatan stakeholder dan lintas sektoral ini pantas untuk digarisbawahi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No: 9/ 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau tahun 2005–2025, pada tahap ketiga RPJMD fokus terhadap dimensi ekonomi dan pembangunan SDM.
Kedua sektor ini berkaitkelindan. Bicara pembangunan SDM, pekerjaan rumah adalah bagaimana dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Seperti yang telah disampaikan, provinsi ini magnit bagi SDM yang berasal dari luar Riau. Berkaca pada situasi tersebut, keterbatasan dan ketidakberdayaan SDM dari segi pengetahuan dan skill tentu akan memperlemah daya saing.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Secara angka-angka telah menyiratkan kekhawatiran ke arah dimaksud. Dalam paparan nota keuangan Ranperda Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, angka pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2013 meningkat 5,50 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,40 persen. Beragam faktor melatarbelakangi, salah satunya terpulang pada kualitas SDM.
Sayangnya ekses kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada daya saing yang tak pelak akan menggusur potensi SDM lokal. Ekses lain pun bakal ikut menyertai adalah semakin tingginya pertumbuhan penduduk di Riau. Kompleksitas persoalan pun bertambah seiring kajian sosiologis.
Selain SDM yang menjadi kata kunci dalam RPJMD tahap ketiga, ekonomi sebagai arus utama kebijakan pembangunan ke depan. Untuk itu, perlu kiranya memperbanyak ruang akses bagi masyarakat lokal ke modal kapital. Termasuk diantaranya berupa rekayasa kebijakan agraria yang representatif dan akomodatif. Seringnya lahan menjadi pemicu munculnya konflik terbuka beberapa tahun belakangan merupakan sinyal, bahwa lahan merupakan salah satu penggerak ekonomi yang dipandang menjanjikan.
Dan tentu saja ada asap ada api. Konflik hadir ketika ada ketidakseimbangan. Kecenderungan kebijakan agraria yang mengakomodir pemilik modal besar dan pengusaha jelas semakin mempersempit ruang gerak masyarakat mengakses sumber-sumber kapital dan ekonomi untuk kehidupan sehari-harinya. Maka, kesolidan pihak penyelenggara pemerintah Provinsi Riau, eksekutif dan legislatif sangat menentukan.
Khusus bagi para anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) agraria bisa jadi bentuk nyata dalam rangka menunjukkan keberpihakan pada masyarakat marjinal. Dengan tujuan, agar membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan dan memajukan provinsi ini lewat komoditas-komoditas dan pemanfaatan lahan.
Kedua, di samping kualitas SDM lewat anggaran pro peningkatan kualitas pendidikan, kebijakan lain yang jadi perhatian anggota legislatif provinsi ke depan adalah bermitra strategis dengan pihak Pemprov dalam upaya pemerataan infrastruktur segala dimensi, terutama di pedesaan dan daerah pinggiran. Sehingga tidak terlalu jauh jurang kesenjangan.
Apa yang disebut terakhir tadi adalah sesuatu yang marak mendasari tuntutan masyarakat. Khususnya dalam bentuk pemekaran. Desakan yang cukup intens belakangan diharapkan dapat disikapi secara bijak. Selain perlunya mengevaluasi pendekatan selama ini dan menelurkan kebijakan anggaran yang berbasis pembangunan desa sebagaimana tagline Gubernur Riau, pihak pemerintah daerah jangan alergi dulu mencermati tuntutan pemekaran.
Karena tuntutan tersebut secara esensial merupakan simbol atas substansi perkara yang belum terpecahkan di tengah masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana mengawal tuntutan tersebut tetap pada rel berupa ketentuan-ketentuan yang telah mengatur pemekaran. Sehingga cita-cita di belakangnya dapat terwujud, yakni distribusi kemakmuran dan kebutuhan-kebutuhan mendasar semisal urusan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
Ketiga, menjaga unsur budaya sebagai identitas. Budaya Melayu sebagai pondasi pembangunan hanya akan bisa mengemuka sebagai tataran nilai bila terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan. Supaya nilai Melayu bisa dihargai dan tampak sebagai identitas, caranya harus mengeksploitasinya secara massif.
Dalam hal ini, industrialisasi budaya merupakan opsi yang paling menjanjikan. Sehingga tidak hanya lewat pagelaran-pagelaran insidentil dan iven-iven sesaat. Akan tetapi hendaknya secara berkesinambungan lewat pengembangan potensi wisata yang bertebaran di pelosok provinsi ini. Dan ini semua berpulang pada komitmen para legislator ke depan.
Kepada para anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019, semoga periode ini menjadi periode lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi kinerja dan warisan pemikiran dan produk yang dihasilkan bagi masyarakat provinsi Riau.***
Indra Isnaini
Anggota DPRD Riau Masa Bakti 2009-2014
Fokus Lokal
Untuk itu, bila diinventarisir, ada sejumlah isu penting lokal yang diharapkan dapat jadi perhatian bersama pihak penyelanggara pemerintah daerah. Pertama, Diawali dengan mengawal implementasi dokumen-dokumen blueprint rekayasa arah kebijakan dan program-program pembangunan ke depan. Di antara dokumen dimaksud yang bernilai fundamental bagi provinsi ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga (2014-2019) yang secara komplementer punya benang merah dengan pengejawantahan Visi dan Misi Riau 2020 dan yang tak kalah urgennya secara bermitra dengan eksekutif (pihak Pemerintah Provinsi Riau) untuk mengawal komitmen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Terkait RPJMD tahap ketiga, melihat kedudukannya sebagai konsep arah kebijakan dan program pembangunan sekaligus merupakan hasil kesepakatan stakeholder dan lintas sektoral ini pantas untuk digarisbawahi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No: 9/ 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau tahun 2005–2025, pada tahap ketiga RPJMD fokus terhadap dimensi ekonomi dan pembangunan SDM.
Kedua sektor ini berkaitkelindan. Bicara pembangunan SDM, pekerjaan rumah adalah bagaimana dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Seperti yang telah disampaikan, provinsi ini magnit bagi SDM yang berasal dari luar Riau. Berkaca pada situasi tersebut, keterbatasan dan ketidakberdayaan SDM dari segi pengetahuan dan skill tentu akan memperlemah daya saing.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Secara angka-angka telah menyiratkan kekhawatiran ke arah dimaksud. Dalam paparan nota keuangan Ranperda Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, angka pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2013 meningkat 5,50 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,40 persen. Beragam faktor melatarbelakangi, salah satunya terpulang pada kualitas SDM.
Sayangnya ekses kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada daya saing yang tak pelak akan menggusur potensi SDM lokal. Ekses lain pun bakal ikut menyertai adalah semakin tingginya pertumbuhan penduduk di Riau. Kompleksitas persoalan pun bertambah seiring kajian sosiologis.
Selain SDM yang menjadi kata kunci dalam RPJMD tahap ketiga, ekonomi sebagai arus utama kebijakan pembangunan ke depan. Untuk itu, perlu kiranya memperbanyak ruang akses bagi masyarakat lokal ke modal kapital. Termasuk diantaranya berupa rekayasa kebijakan agraria yang representatif dan akomodatif. Seringnya lahan menjadi pemicu munculnya konflik terbuka beberapa tahun belakangan merupakan sinyal, bahwa lahan merupakan salah satu penggerak ekonomi yang dipandang menjanjikan.
Dan tentu saja ada asap ada api. Konflik hadir ketika ada ketidakseimbangan. Kecenderungan kebijakan agraria yang mengakomodir pemilik modal besar dan pengusaha jelas semakin mempersempit ruang gerak masyarakat mengakses sumber-sumber kapital dan ekonomi untuk kehidupan sehari-harinya. Maka, kesolidan pihak penyelenggara pemerintah Provinsi Riau, eksekutif dan legislatif sangat menentukan.
Khusus bagi para anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) agraria bisa jadi bentuk nyata dalam rangka menunjukkan keberpihakan pada masyarakat marjinal. Dengan tujuan, agar membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan dan memajukan provinsi ini lewat komoditas-komoditas dan pemanfaatan lahan.
Kedua, di samping kualitas SDM lewat anggaran pro peningkatan kualitas pendidikan, kebijakan lain yang jadi perhatian anggota legislatif provinsi ke depan adalah bermitra strategis dengan pihak Pemprov dalam upaya pemerataan infrastruktur segala dimensi, terutama di pedesaan dan daerah pinggiran. Sehingga tidak terlalu jauh jurang kesenjangan.
Apa yang disebut terakhir tadi adalah sesuatu yang marak mendasari tuntutan masyarakat. Khususnya dalam bentuk pemekaran. Desakan yang cukup intens belakangan diharapkan dapat disikapi secara bijak. Selain perlunya mengevaluasi pendekatan selama ini dan menelurkan kebijakan anggaran yang berbasis pembangunan desa sebagaimana tagline Gubernur Riau, pihak pemerintah daerah jangan alergi dulu mencermati tuntutan pemekaran.
Karena tuntutan tersebut secara esensial merupakan simbol atas substansi perkara yang belum terpecahkan di tengah masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana mengawal tuntutan tersebut tetap pada rel berupa ketentuan-ketentuan yang telah mengatur pemekaran. Sehingga cita-cita di belakangnya dapat terwujud, yakni distribusi kemakmuran dan kebutuhan-kebutuhan mendasar semisal urusan administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
Ketiga, menjaga unsur budaya sebagai identitas. Budaya Melayu sebagai pondasi pembangunan hanya akan bisa mengemuka sebagai tataran nilai bila terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan. Supaya nilai Melayu bisa dihargai dan tampak sebagai identitas, caranya harus mengeksploitasinya secara massif.
Dalam hal ini, industrialisasi budaya merupakan opsi yang paling menjanjikan. Sehingga tidak hanya lewat pagelaran-pagelaran insidentil dan iven-iven sesaat. Akan tetapi hendaknya secara berkesinambungan lewat pengembangan potensi wisata yang bertebaran di pelosok provinsi ini. Dan ini semua berpulang pada komitmen para legislator ke depan.
Kepada para anggota DPRD Provinsi Riau 2014-2019, semoga periode ini menjadi periode lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi kinerja dan warisan pemikiran dan produk yang dihasilkan bagi masyarakat provinsi Riau.***
Indra Isnaini
Anggota DPRD Riau Masa Bakti 2009-2014
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

