Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pembahasan tentang usul perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan oleh DPRD memang sudah lama berkembang di publik. Hanya saja, gagasan ini semakin kencang mengemuka, ketika bangsa ini baru saja mendapatkan presiden baru dan belum pula dilantik dan berjalan. Publik semua tahu bagaimana ”pertempuran’’ politik antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK saat Pilpres lalu yang melibatkan dua kekuatan koalisi dari gedung DPR.
Tentu saja, dalam pandangan publik, gagasan ini memiliki makna ganda, yaitu baik dan ada maksud lain di belakangnya. Meski pun, jika perubahan itu benar-benar dijalankan dan mendapat perkembangan yang lebih baik, namun tetap saja saatnya tidak pas, karena sangat kental dengan nuansa politik.
Sejarah sudah mencatat, bahwa sistem tidak langsung ini sudah pernah dipergunakan di negeri ini. Hanya saja perlu diingat bahwa sistem ini juga menyebabkan suburnya tingkat korupsi, meskipun ketika itu pemberantasan dan isunya tidak terlalu merebak hingga ke telinga rakyat. Artinya, jangan sampai mengubah sistem ini membuka selebar-lebarnya ruang untuk korupsi yang pada kenyataan saat ini sudah sangat banyak, sulit dan lama masa pemberantasannya.
Meskipun, secara politik, juga tidak bisa dipungkiri bahwa komposisi dewan yang menjadi penentu kebijakan terutama dalam mengambil keputusan. Kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) plus Partai Demokrat yang memiliki enam fraksi dan 421 atau 75 persen solid mendukung mekanisme tersebut dalam RUU Pilkada. Di pilak “lawan” yang mendukung pilkada langsung, kekuatan mereka hanya tiga fraksi dan 139 kursi.
Terlepas dari pertimbangan, perkembangan dan konsekuensi perpolitikan yang ada di pusat, tentu kebijakan juga mendapat tempat yang cukup untuk dicerna oleh publik, dari semua kelompok bersentuhan langsung dengan dampak maupun tidak, dari pusat hingga daerah, sehingga kebijakan yang akan mengubah seluruh tatanan kehidupan bangsa ini akhirnya lahir atas nama bersama.
Bagi daerah ini, keputusan apa pun yang akan keluar dari senayan, tentu secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan. Sekali lagi kita berharap, para wakil rakyat yang akan mengambil kebijakan bukan karena aksi ‘’balas dendam’’ politik, tapi benar-benar untuk memperbaiki negeri ini menjadi lebih baik.***
Tentu saja, dalam pandangan publik, gagasan ini memiliki makna ganda, yaitu baik dan ada maksud lain di belakangnya. Meski pun, jika perubahan itu benar-benar dijalankan dan mendapat perkembangan yang lebih baik, namun tetap saja saatnya tidak pas, karena sangat kental dengan nuansa politik.
Sejarah sudah mencatat, bahwa sistem tidak langsung ini sudah pernah dipergunakan di negeri ini. Hanya saja perlu diingat bahwa sistem ini juga menyebabkan suburnya tingkat korupsi, meskipun ketika itu pemberantasan dan isunya tidak terlalu merebak hingga ke telinga rakyat. Artinya, jangan sampai mengubah sistem ini membuka selebar-lebarnya ruang untuk korupsi yang pada kenyataan saat ini sudah sangat banyak, sulit dan lama masa pemberantasannya.
Meskipun, secara politik, juga tidak bisa dipungkiri bahwa komposisi dewan yang menjadi penentu kebijakan terutama dalam mengambil keputusan. Kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) plus Partai Demokrat yang memiliki enam fraksi dan 421 atau 75 persen solid mendukung mekanisme tersebut dalam RUU Pilkada. Di pilak “lawan” yang mendukung pilkada langsung, kekuatan mereka hanya tiga fraksi dan 139 kursi.
Terlepas dari pertimbangan, perkembangan dan konsekuensi perpolitikan yang ada di pusat, tentu kebijakan juga mendapat tempat yang cukup untuk dicerna oleh publik, dari semua kelompok bersentuhan langsung dengan dampak maupun tidak, dari pusat hingga daerah, sehingga kebijakan yang akan mengubah seluruh tatanan kehidupan bangsa ini akhirnya lahir atas nama bersama.
Bagi daerah ini, keputusan apa pun yang akan keluar dari senayan, tentu secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan. Sekali lagi kita berharap, para wakil rakyat yang akan mengambil kebijakan bukan karena aksi ‘’balas dendam’’ politik, tapi benar-benar untuk memperbaiki negeri ini menjadi lebih baik.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

