Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mutasi, Pemberdayaan dan Resistensi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kebijakan alih tugas, baik dalam bentuk mutasi maupun promosi pada struktur birokrasi pemerintah merupakan kebijakan yang sangat sehat dan mencerdaskan. Kebijakan tersebut diambil dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap pegawai dan sekaligus meningkatkan kinerja. Namun anehnya di kalangan birokrasi pemerintah itu sendiri banyak pihak yang tidak percaya terhadap kerja keras dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) dalam rangka menata birokrasi yang profesional.

Mereposisi Jabatan
Banyak pihak yang menilai kebijakan alih tugas identik dengan pemberian “hadiah jabatan” atau sebaliknya “sebagai hukuman”. Pertanyaannya, mungkinkah jabatan pada birokrasi pemerintah bisa diartikan dan diberikan sebagai sebuah hadiah? Apa dasarnya mereka mendapatkan hadiah jabatan? Rasanya sulit bagi kita membayangkan mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Baperjakat yang diberikan wewenang untuk melakukan penataan birokrasi. Mungkinkah Baperjakat bekerja seperti mencabut undian berhadiah gerak jalan atau sepeda santai? Semua peserta yang masuk garis finis menyerahkan nomor kupon berhadiah dan dimasukkan dalam satu tempat, lalu diaduk dan dikocok untuk selanjutnya diminta pada pemimpin tertinggi untuk mengambil salah satu kupon. Siapa yang nama/nomornya terambil oleh sang pemimpin, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa jabatan? Sungguh sangat memilukan jika kebijakan alih tugas di identikkan dengan undian berhadiah gerak jalan atau sepeda santai.

Demikian juga masih banyak pihak yang menilai kebijakan alih tugas sebagai sebuah hukuman. Banyak pihak yang menilai kebijakan reposisi yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk hukuman, sehingga ketika nama-nama pejabat yang direposisi dari jabatan strategis ke jabatan kurang populer, tepuk tangan sinis pun terjadi. Bahkan ironisnya lagi ada pejabat yang di kandangkan alias di-non job-kan. Mengapa mereka non job? Secara logis dan realistis dasarnya tentu karena yang bersangkutan membuat kesalahan fatal yang bisa merugikan pemerintah jika yang bersangkutan terus dipertahankan. Jika ada pejabat yang di-non job-kan namun yang bersangkutan tidak memiliki kesalahan fatal dan tidak mengetahui apa kesalahannya dan apa dasarnya ia di-non job-kan ? Di sini akan menimbulkan banyak pertanyaan misterius? Apa dasar mereka di-non job-kan? Mengapa di-non job-kan, mungkinkah muncul pembisik misterius yang bisa mengalahkan logika berpikir sehat? Bukankah yang bersangkutan pada awal akan dilantik sebagai pemegang jabatan telah melalui proses seleksi oleh Baperjakat?

Namun mengapa tiba-tiba di-non job-kan? Suatu fakta yang memerlukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam oleh para petinggi di negeri ini “khususnya persoalan non job”. Secara psiokologis pejabat yang non job akan terhukum dan terpasung nama baiknya, dan penyakit psikologis tersebut akan menyerang kepada keluarganya. Bayangkan saja ada pejabat yang baru dilantik beberapa bulan, entah apa sebabnya secara mendadak di-non job-kan? Apakah masalahnya sangat fatal dan tidak bisa dibina, sehingga mendadak dibinasakan.

Program Pemberdayaan
Terdapat enam tahap proses pemberdayaan yang efektif. Pertama, desire, mendelegasikan dan melibatkan pekerja.  Kedua, trust, yakni membangun kepercayaan antara  manajemen dan karyawan dengan cara memberi kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan serta memfasilitasi pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja serta menyediakan akses informasi  yang cukup.

Ketiga, confident. Hal  yang termasuk tindakan  yang dapat menimbulkan confident antara lain mendelegasikan tugas  yang penting kepada karyawan. Menggali ide dan sasaran dari karyawan serta memperluas tugas dan membangun jaringan antardepartmen. Keempat, credibility, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja  yang mendorong kompetisi  yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki performance yang tinggi. Upaya yang dilakukan dengan cara memandang karyawan  sebagai partner strategis.

Kelima, accountability. Pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan. Dengan menggunakan jalur training dalam mengevaluasi  kinerja karyawan, memberikan tugas yang jelas dan ukuran yang jelas. Melibatkan karyawan dalam penentuan standar dan ukuran serta memberikan bantuan kepada karyawan  dalam penyelesaian beban kerja.

Keenam, communication. Adanya komunikasi  yang terbuka  untuk  menciptakan saling memahami antara karyawan  dan  manajemen. Menetapkan kebijakan open door communication. Menyediakan waktu  untuk  mendapatkan informasi serta  mendiskusikan permasalahan secara terbuka untuk mencari solusi.

Resistensi
Jika program alih tugas tidak didasarkan pada upaya melakukan pemberdayaan terhadap karyawan, suatu ketika akan menimbulkan reaksi keras dari orang-orang yang dialih tugaskan, apalagi jika mereka dicopot dari jabatannya. Jika kebijakan ini terus menerus dilakukan dan semakin banyak orang yang kecewa, mereka akan melawan melakukan pembelaan dan membawa ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas perlakuan yang dinilai dan dirasakan tidak adil.

Karena itu tindakan pencopotan pejabat semestinya harus dikaji secara teliti dan hati-hati, jangan sampai keputusan pencopotan jabatan berujung pada tindakan resistensi dan perlawanan yang bisa berdampak buruk pada kesehatan organisasi. Untuk itu dasar keputusan melakukan reposisi pegawai harus jelas dan tegas yakni diarahkan pada tiga perspektif, yaitu: perspektif performance management, pengembangan dan pelatihan (training and development), serta perspektif manajemen dan pengembangan karier.***


Susi Hendriani
Ketua Program Studi Manajemen Strata Dua Fekon Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer