Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ANCAMAN aksi besar-besaran bakal mewarnai Jakarta mulai hari ini hingga menjelang sidang keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada 25 September 2014 mendatang. Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gepala) mengancam akan mengepung gedung DPR. Ya, massa rakyat yang mendukung Pilkada langsung mengancam akan turun ke jalan, menolak wacana sejumlah elite DPR yang ingin Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD.
Aksi yang sederhana dapat digambarkan sebagai penentangan oleh rakyat terhadap sejumlah wakilnya yang duduk di parlemen ini menarik untuk dicermati.
Kita menilai wajar rakyat menyatakan sikap demikian. Sebab, mereka yang dulu dipilih untuk duduk di kursi legislatif, dalam kampanyenya nyaris tidak pernah menawarkan untuk mengembalikan pilkada langsung ke pemilihan oleh segelintir orang di DPRD. Tidak ada teriakan di panggung kampanye maupun visi-misi mereka atau partainya akan menghapus pilkada langsung. Mereka pasti sudah memperhitungkan, kalau menawarkan program tersebut, baik dalam Pemilu 2008 maupun 2014, suara mereka akan mengempis.
Sangat mengherankan, ketika duduk di DPR, mereka memunculkan amandemen undang-undang strategis yang substansinya tidak ditawarkan ke publik dalam kampanyenya dulu. Apalagi aspirasi ‘’siluman’’ elitis tersebut muncul pada fase krusial transisi pemerintahan. DPR yang segera berubah komposisi setelah anggota baru dilantik 1 Oktober nanti tak selazimnya mengambil keputusan strategis, terlebih menyangkut pengurangan kadar demokrasi dalam berbangsa.
Memang ada kritik bahwa sejak pilkada langsung ada sekitar 291 kepala daerah yang terseret kasus hukum dari 2004 sampai Februari 2013. Tak seimbang rasanya kalau hanya itu yang dipandang. Semestinya dicermati juga data Ditjen Otonomi Daerah, bahwa ada 431 anggota DPRD kabupaten/kota dan 2.545 anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum. Cukup ironis bila pilkada nanti dialihkan ke DPRD di mana tidak sedikit dari mereka juga bermasalah
Lebih dari itu, kita menyayangkan munculnya kini sikap pro-kontra antara rakyat justru dengan wakilnya yang dulu sebenarnya dipilih untuk menyalurkan, bukan membajak aspirasi mereka. Pada poin ini, kita wajib mengingatkan kaum elite di DPR itu, sebenarnya mewakili siapa mereka duduk di Senayan?***
Aksi yang sederhana dapat digambarkan sebagai penentangan oleh rakyat terhadap sejumlah wakilnya yang duduk di parlemen ini menarik untuk dicermati.
Kita menilai wajar rakyat menyatakan sikap demikian. Sebab, mereka yang dulu dipilih untuk duduk di kursi legislatif, dalam kampanyenya nyaris tidak pernah menawarkan untuk mengembalikan pilkada langsung ke pemilihan oleh segelintir orang di DPRD. Tidak ada teriakan di panggung kampanye maupun visi-misi mereka atau partainya akan menghapus pilkada langsung. Mereka pasti sudah memperhitungkan, kalau menawarkan program tersebut, baik dalam Pemilu 2008 maupun 2014, suara mereka akan mengempis.
Sangat mengherankan, ketika duduk di DPR, mereka memunculkan amandemen undang-undang strategis yang substansinya tidak ditawarkan ke publik dalam kampanyenya dulu. Apalagi aspirasi ‘’siluman’’ elitis tersebut muncul pada fase krusial transisi pemerintahan. DPR yang segera berubah komposisi setelah anggota baru dilantik 1 Oktober nanti tak selazimnya mengambil keputusan strategis, terlebih menyangkut pengurangan kadar demokrasi dalam berbangsa.
Memang ada kritik bahwa sejak pilkada langsung ada sekitar 291 kepala daerah yang terseret kasus hukum dari 2004 sampai Februari 2013. Tak seimbang rasanya kalau hanya itu yang dipandang. Semestinya dicermati juga data Ditjen Otonomi Daerah, bahwa ada 431 anggota DPRD kabupaten/kota dan 2.545 anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum. Cukup ironis bila pilkada nanti dialihkan ke DPRD di mana tidak sedikit dari mereka juga bermasalah
Lebih dari itu, kita menyayangkan munculnya kini sikap pro-kontra antara rakyat justru dengan wakilnya yang dulu sebenarnya dipilih untuk menyalurkan, bukan membajak aspirasi mereka. Pada poin ini, kita wajib mengingatkan kaum elite di DPR itu, sebenarnya mewakili siapa mereka duduk di Senayan?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

