Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Anas Urbaningrum sudah divonis majelis hakim delapan tahun penjara. Ketika seorang koruptor divonis hakim terbukti secara sah melanggar hukum maka berikutnya adalah berapa hukuman yang pantas diterima. Inilah masalahnya.
Fakta selama ini hukum ternyata memang belum memberi efek jera pada koruptor.
Sebagai contoh koruptor Hartati Murdaya menyuap Bupati Buol dan mendapatkan konsesi gratis mengurus dan mendapatkan hutan yang sangat luas di sana. Hartati tersenyum manja penuh pesona begitu putusan hakim disampaikan hanya dua tahun delapan bulan penjara.
Hukuman terhadap Angelina Sondakh pun melukai keadilan masyarakat. Angie tersenyum lebar saat vonis dibaca ia hanya dihukum empat tahun enam bulan jauh dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun, namun setelah kasasi di MA hukumannya ditambah 12 tahun. Mengapa para koruptor itu dihukum ringan? Boleh jadi ada analisis menyebutkan bahwa selama ini ada konspirasi melemahkan upaya KPK memberantas korupsi di negeri ini.
Semua koruptor kasus Bank Indonesia terkait kolusi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) seperti Aulia Pohan dan komplotannya dihukum ringan sekitar 1-18 bulan maksimal 2 tahun 6 bulan dan dikurangi remisi yang akhirnya hanya sekitar 10 bulan menjalani hukuman. Para anggota DPR dari partai rezim kuno Orde Baru selalu dihukum ringan seperti Paskah Suzetta dan kawan-kawan. Demikian pula Said Agil Munawar pun dihukum kurang dari 3 tahun dan menjalani hukuman kurang dari satu setengah tahun.
KPK bersusah payah bekerja menangkap koruptor. Namun pada akhirnya para koruptor itu dihukum ringan. Kesan yang muncul pemberantasan korupsi menjadi permainan para elite penguasa saja. Rakyat hanya menjadi penonton. Tapi inilah realitasnya.
Tontonan perilaku korup ini sebenarnya berdampak buruk bagi rakyat, muncul rasa geram, benci dan rasa lainnya. Bahayanya jika perilaku ini malah dicontoh oleh sebagian rakyat, karena merasa prustasi. Semoga perilaku buruk itu tidak menjalar ke wilayah yang lebih luas lagi di negeri ini.***
Fakta selama ini hukum ternyata memang belum memberi efek jera pada koruptor.
Sebagai contoh koruptor Hartati Murdaya menyuap Bupati Buol dan mendapatkan konsesi gratis mengurus dan mendapatkan hutan yang sangat luas di sana. Hartati tersenyum manja penuh pesona begitu putusan hakim disampaikan hanya dua tahun delapan bulan penjara.
Hukuman terhadap Angelina Sondakh pun melukai keadilan masyarakat. Angie tersenyum lebar saat vonis dibaca ia hanya dihukum empat tahun enam bulan jauh dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun, namun setelah kasasi di MA hukumannya ditambah 12 tahun. Mengapa para koruptor itu dihukum ringan? Boleh jadi ada analisis menyebutkan bahwa selama ini ada konspirasi melemahkan upaya KPK memberantas korupsi di negeri ini.
Semua koruptor kasus Bank Indonesia terkait kolusi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) seperti Aulia Pohan dan komplotannya dihukum ringan sekitar 1-18 bulan maksimal 2 tahun 6 bulan dan dikurangi remisi yang akhirnya hanya sekitar 10 bulan menjalani hukuman. Para anggota DPR dari partai rezim kuno Orde Baru selalu dihukum ringan seperti Paskah Suzetta dan kawan-kawan. Demikian pula Said Agil Munawar pun dihukum kurang dari 3 tahun dan menjalani hukuman kurang dari satu setengah tahun.
KPK bersusah payah bekerja menangkap koruptor. Namun pada akhirnya para koruptor itu dihukum ringan. Kesan yang muncul pemberantasan korupsi menjadi permainan para elite penguasa saja. Rakyat hanya menjadi penonton. Tapi inilah realitasnya.
Tontonan perilaku korup ini sebenarnya berdampak buruk bagi rakyat, muncul rasa geram, benci dan rasa lainnya. Bahayanya jika perilaku ini malah dicontoh oleh sebagian rakyat, karena merasa prustasi. Semoga perilaku buruk itu tidak menjalar ke wilayah yang lebih luas lagi di negeri ini.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

