Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
INDONESIA dikenal dengan negara penuh keberagaman. Dalam banyak hal, selalu ada beda pendapat, selalu berujung perbedaan sikap. Selama perbedaan itu dimaknai sebagai keragaman untuk kebersamaan, selama itu pula perbedaan yang ada akan menjadi dinamika.
Sejak diputuskan oleh Dewan Perwakil Rakyat bahwa ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, berbagai pendapat pun mengemuka. Intinya, pro dan kontra.
Di satu pihak mendukung adanya pilkada langsung dengan landasan pemikiran mengakomodir suara rakyat. Di pihak lain pendukung pilkada melalui DPRD, menganggap pilkada langsung ajang pemborosan uang negara. Dua pendapat itu, masing-masing berpedoman pada argumen sendiri yang jelas sulit dipaksakan kepada kelompok lainnya.
Cara terbaik menyikapi persoalan ini, menganggap perbedaan yang ada tetap dalam koridor keberagaman dan kebebasan berpendapat. Selama teguh dalam koridor ini, perbedaan yang ada tidak akan meluas hingga memicu perpecahan.
Dalam masyarakat muslim di Indonesia, keberagaman dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan juga muncul. Dalam penetapan 1 Syawal dan Idul Adha misalnya, selalu terjadi dualisme keputusan. Sebut saja perbedaan antara keputusan pemerintah dengan penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Seperti Idul Adha 1435 H tahun ini, penetapan pemerintah dan Muhammadiyah terjadi perbedaan. Muhammadiyah telah memutuskan Idul Adha pada Sabtu, 4 Oktober 2014, sementara pemerintah sehari kemudian yakni 5 Oktober 2014.
Realita ini sudah terjadi beberapa kali dan selama itu pula tidak pernah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat muslim. Mengapa? Jawabannya karena kedewasaan umat Islam dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada.
Untuk itu, dalam berbagai keragaman yang ada, sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain menjadi dasar yang sangat penting. Dengan menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada, akan memunculkan kekuatan bersama dan akan jauh dari perpecahan.
Masyarakat yang menjadi objek berbagai kebijakan, diharapkan tetap patuh pada pemimpinnya. Di sisi lain, para pemimpin negeri yang mengendalikan kebijakan, harus pula benar-benar bersikap, bertindak atas nama kepentingan rakyat. Jangan jadikan rakyat sebagai tameng kebijakan untuk kepentingan tertentu yang pada hakikatnya jauh dari sikap memihak kepada rakyat.
Dengan cara itulah, masyarakat akan tetap bisa menghargai berbagai perbedaan dan keberagaman berlandaskan nilai-nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.***
Sejak diputuskan oleh Dewan Perwakil Rakyat bahwa ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, berbagai pendapat pun mengemuka. Intinya, pro dan kontra.
Di satu pihak mendukung adanya pilkada langsung dengan landasan pemikiran mengakomodir suara rakyat. Di pihak lain pendukung pilkada melalui DPRD, menganggap pilkada langsung ajang pemborosan uang negara. Dua pendapat itu, masing-masing berpedoman pada argumen sendiri yang jelas sulit dipaksakan kepada kelompok lainnya.
Cara terbaik menyikapi persoalan ini, menganggap perbedaan yang ada tetap dalam koridor keberagaman dan kebebasan berpendapat. Selama teguh dalam koridor ini, perbedaan yang ada tidak akan meluas hingga memicu perpecahan.
Dalam masyarakat muslim di Indonesia, keberagaman dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan juga muncul. Dalam penetapan 1 Syawal dan Idul Adha misalnya, selalu terjadi dualisme keputusan. Sebut saja perbedaan antara keputusan pemerintah dengan penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Seperti Idul Adha 1435 H tahun ini, penetapan pemerintah dan Muhammadiyah terjadi perbedaan. Muhammadiyah telah memutuskan Idul Adha pada Sabtu, 4 Oktober 2014, sementara pemerintah sehari kemudian yakni 5 Oktober 2014.
Realita ini sudah terjadi beberapa kali dan selama itu pula tidak pernah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat muslim. Mengapa? Jawabannya karena kedewasaan umat Islam dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada.
Untuk itu, dalam berbagai keragaman yang ada, sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain menjadi dasar yang sangat penting. Dengan menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada, akan memunculkan kekuatan bersama dan akan jauh dari perpecahan.
Masyarakat yang menjadi objek berbagai kebijakan, diharapkan tetap patuh pada pemimpinnya. Di sisi lain, para pemimpin negeri yang mengendalikan kebijakan, harus pula benar-benar bersikap, bertindak atas nama kepentingan rakyat. Jangan jadikan rakyat sebagai tameng kebijakan untuk kepentingan tertentu yang pada hakikatnya jauh dari sikap memihak kepada rakyat.
Dengan cara itulah, masyarakat akan tetap bisa menghargai berbagai perbedaan dan keberagaman berlandaskan nilai-nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

