Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto soal DPR rawan korupsi perlu jadi masukan berharga. Apalagi 560 anggota DPR RI baru saja dilantik. Intinya bagaimana DPR yang baru ini tidak lagi menjadi ajang korupsi berjamaah seperti yang telah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Ternyata selama ini KPK telah menyerahkan kajian terkait pencegahan korupsi di DPR. Namun di lapangan belum terealisasi sepenuhnya.
Dari kajian itu kita jadi tahu bahwa selama ini dewan belum punya supporting system yang profesional untuk perekrutan staf ahli anggota dewan. Akibatnya mekanisme rekrutmen tidak transparan dan akuntabel, maka orang-orang yang membantu anggota dewan itu bukan orang hebat. Tapi adalah orang-orang yang disukai oleh mereka. Padahal pekerjaan anggota dewan harus ditopang oleh orang-orang yang spesifik keahliannya.
Problem lainnya adalah menyangkut kewenangan legislasi yang memungkinkan adanya lobi-lobi. Memang harus ada sistem untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi. Jika tidak akan timbul potensi korupsi. Soalnya konflik kepentingan bisa terjadi pada setiap komisi. Misalnya ada anggota dewan yang memiliki bisnis tertentu yang itu berkaitan dengan tugasnya di dewan sebagai regulator. Pertanyaannya mekanisme kontrol bagaimana? Bukankah hal ini sama dengan wasit yang juga sekaligus pemain? Ini jelas-jelas celah rawan korupsi. Selama ini sejumlah kasus yang muncul adalah lewat celah ini.
Yang tak kalah penting mencegah korupsi di DPR adalah membangun integritas dan akuntabilitas di dalam tubuh DPR. Fungsi Badan Kehormatan (BK) yang kini digantikan dengan Dewan Kehormatan itu perlu dievaluasi sejauh mana kinerjanya. Kalau tidak dievaluasi nanti hanya upaya ganti nama tanpa perubahan kinerja.
Ini adalah fakta yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Semua aturan, perbaikan dan perubahan yang dibuat pada akhirnya terpulang pada integritas priadi seorang anggota dewan. Bila ia jujur dan profesional tugas yang diamanahkan padanya akan membawa kebaikan pada semua orang.***
Dari kajian itu kita jadi tahu bahwa selama ini dewan belum punya supporting system yang profesional untuk perekrutan staf ahli anggota dewan. Akibatnya mekanisme rekrutmen tidak transparan dan akuntabel, maka orang-orang yang membantu anggota dewan itu bukan orang hebat. Tapi adalah orang-orang yang disukai oleh mereka. Padahal pekerjaan anggota dewan harus ditopang oleh orang-orang yang spesifik keahliannya.
Problem lainnya adalah menyangkut kewenangan legislasi yang memungkinkan adanya lobi-lobi. Memang harus ada sistem untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi. Jika tidak akan timbul potensi korupsi. Soalnya konflik kepentingan bisa terjadi pada setiap komisi. Misalnya ada anggota dewan yang memiliki bisnis tertentu yang itu berkaitan dengan tugasnya di dewan sebagai regulator. Pertanyaannya mekanisme kontrol bagaimana? Bukankah hal ini sama dengan wasit yang juga sekaligus pemain? Ini jelas-jelas celah rawan korupsi. Selama ini sejumlah kasus yang muncul adalah lewat celah ini.
Yang tak kalah penting mencegah korupsi di DPR adalah membangun integritas dan akuntabilitas di dalam tubuh DPR. Fungsi Badan Kehormatan (BK) yang kini digantikan dengan Dewan Kehormatan itu perlu dievaluasi sejauh mana kinerjanya. Kalau tidak dievaluasi nanti hanya upaya ganti nama tanpa perubahan kinerja.
Ini adalah fakta yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Semua aturan, perbaikan dan perubahan yang dibuat pada akhirnya terpulang pada integritas priadi seorang anggota dewan. Bila ia jujur dan profesional tugas yang diamanahkan padanya akan membawa kebaikan pada semua orang.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

