Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden dan Perppu

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kamis (2/10) lalu, Presiden SBY mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Salah satunya adalah Perppu No 1 / 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mencabut Undang-undang (UU) No 22/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu ini lahir sebagai bentuk penolakan Presiden SBY dengan dilabuhkannya pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD oleh UU No 22/ 2014 tersebut.

Menolak Usulan Sendiri
Kalau kita tarik jauh ke belakang, penolakan Presiden SBY terhadap UU No 22/ 2014 tersebut dilihat dari optik Hukum Tata Negara adalah tidak beralasan dan tidak etis. Mengapa? Pasal 20 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “ (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) tersebut, maka setiap UU termasuk juga UU UU No 22/ 2014 merupakan produk bersama dari DPR dan presiden. Kalau itu hanya merupakan produk sepihak dari DPR, maka itu bukanlah UU, namun inilah yang disebut dengan Peraturan DPR. Begitu juga dengan presiden, kalau hanya produk sepihak presiden, maka bisa saja wujudnya itu adalah Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Yang jelas itu bukanlah UU.

Harus diingat, penolakan presiden terhadap RUU untuk menjadi sebuah UU itu baru masuk akal manakala RUU itu berasal dari DPR. Ketika RUU itu berasal dari presiden, maka tidak ada alasan presiden untuk menolaknya, sebab RUU itu sendiri dia yang mengusulkan ke DPR untuk menjadi UU.  Yang terakhir inilah yang terjadi pada UU No 22 Tahun 2014. RUU-nya berasal dari presiden, kemudian disetujui oleh DPR kendati pun lewat voting, namun presiden pula yang menolaknya yang kemudian berujung pada Perppu. Bukankah hal ini aneh?

Persyaratan Perppu
Mengeluarkan Perppu adalah hak presiden, namun di sisi lain ada persyaratannya. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Jadi persyaratannya itu adalah kegentingan yang memaksa. Lebih lanjut mengenai kegentingan yang memaksa ini, sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan MK No138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu: “(1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yangcukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.

Jadi, ketika Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1/ 2014  sebagai bentuk perlawanan terhadap UU No 22 Tahun 2014 yang melabuhkan pilkada melalui DPR adalah tidak tepat. Mengapa? Pertama, Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY tersebut adalah tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Artinya negara tidak sedang darurat. Kedua, UU No 22 Tahun 2014 yang disetujui oleh DPR itu,  RUU-nya berasal dari Presiden. Dilihat dari sisi etika bernegara hal ini adalah sesuatu yang tidak etis. Sebab Presiden yang mengusulkan, Presiden pula yang menolaknya.

Ketiga, di sisi yang lain, siapa yang bisa menjamin Perppu ini kemudian menjadi UU. Sebab Perppu itu sifatnya sementara. Bukankah Pasal 21 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”? Apakah mayoritas anggota DPR periode 2014-2019 mendukung Perppu itu? Sebab “ujung-ujungnya” juga, ya voting. Jika ternyata mayoritas anggota DPR mementahkannya, maka konsekwensinya bedasarkan Pasal 21 Ayat (3) UUD 1945, Perppu tersebut harus dicabut. Dengan demikian Perppu itu, ya mubazir. Terlebih lagi di DPR periode 2014-2019 dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pilkada melalui DPRD. Bukankah Partai Demokrat (PD) bagian dari KMP? Bukankah KMP memberikan jatah satu kursi pimpinan DPR ke PD ?

Dengan penjelasan di atas, di penghujung tulisan ini saya tutup dengan syair lagu Rhoma Irama, “Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengingkari”.***


Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer