Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengembalikan Kekuasaan Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PENGEMBALIAN pemilihan kepala daerah kepada DPRD, memang menimbulkan pro dan kontra. Menurut partai-partai pendukung pilkada DPRD yang juga pendukung mantan calon presiden Prabowo Subiyanto (Golkar, Gerindra, PPP, PAN, dan PKS) plus Demokrat yang mengaku sebagai “penyeimbang”,  UU Pilkada yang sudah disahkan itu merupakan perwujudan nyata dari sila keempat Pancasila. Argumentasinya, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi perwakilan.

Di seberang, partai-partai yang tak setuju dan semuanya adalah partai pendukung Presiden Indonesia Terpilih Joko Widodo, memiliki argumen yang berbeda. Pilkada langsung yang diusulkan dan kemudian disetujui di masa awal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemajuan demokrasi yang bahkan banyak negara demokrasi maju tak berani mengambil keputusan itu. Pilkada langsung adalah perwujudan dari “kekuasaan” rakyat yang secara langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpinnya di berbagai tingkatan.

Namun, semangat mengembalikan Pilkada langsung kembali ke DPRD, memang penuh kontroversi dan teka-teki.

Jika SBY kemudian menyesali mengapa pilkada DPRD yang kemudian diputuskan setelah menang dalam voting —padahal dia mengaku Pilkada DPRD adalah kemunduran demokrasi—  mengapa dia sebagai presiden menyertakan dua opsi dalam RUU itu.

 Jika saja tak ada opsi “langsung” dan “DPRD”, pasti hasilnya bisa berbeda. Artinya, dari awal pengusulan RUU ini juga membuat bingung masyarakat. Yang kedua, mengapa Demokrat, partai yang dipimpinnya memilih walk out (WO) saat voting.
 
Padahal, jika seluruh anggota Fraksi Demokrat tetap berada di ruang sidang dan ikut dalam voting (dan seluruhnya mengikuti keinginan SBY) kemungkinan besar UU Pilkada akan disahkan dengan opsi “langsung”.

Yang terjadi kemudian, negara seperti dipakai untuk guyonan. Di berbagai media sosial, SBY diserang kanan-kiri, dianggap sebagai biang keladi dari kekalahan opsi “langsung”, padahal dari awal Demokrat selalu mengatakan bahwa mereka akan memilih opsi “langsung”.

Saat keputusan sudah diambil dan diputuskan, dari Washington SBY mengatakan kemarahan dan kekecewaannya dengan aksi WO anak buahnya.

Entah dalam konteks bergurau atau serius, yang muncul di media sosial kemudian adalah bahwa anggota Fraksi Demokrat salah dalam memahami perintah SBY yang menyuruh all out  (kerja keras, mati-matian berjuang).

Karena ditandatangani atau tidak UU Pilkada akan tetap berlaku, SBY kemudian “menjanjikan” akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang akan mengembalikan ke pilkada langsung.

Banyak praktisi, pengamat, dan akademisi menilai, langkah ini baik, tetapi juga akan menghadapi ganjalan berat di DPR yang seluruh perangkat pimpinan dikuasai koalisi pendukung Prabowo.

Jika benar SBY melakukannya, iktikat untuk mengembalikan kekuasaan ke rakyat, ditunggu.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer