Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Agar pelayanan kepada masyarakat dan sistem administrasi di pemerintah Provinsi Riau tidak sampai terganggu, Mendagri telah menunjuk Wagubri Arsyadjuliandi Rahman sebagai Plt Gubernur Riau. Surat itu ditandatangani Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (6/10).
Berbekal surat yang dikeluarkan Mendagri ini, Arsyadjuliandi memiliki kewenangan lebih besar menjalankan roda pemerintahan dan memangkas kewenangan yang dimiliki Annas Maamun sebagai gubernur.
Dengan keputusan pemangkasan kewenangan ini pula, Gubri Annas Maamun bisa lebih berkonsentrasi menghadapi persoalan hukum yang kini tengah dihadapinya.
Sebagai pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman harus bekerja ekstra keras. Hal ini didasari berbagai pertimbangan. Selain waktu yang tersisa untuk penyelesaian berbagai program pemerintah sangat singkat, penyerapan APBD Riau hingga saat ini masih sangat rendah.
Sampai hari ini masyarakat sangat menantikan realisasi berbagai program pemerintah daerah. Selain hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat, bergulirnya anggaran daerah yang selama ini ‘’tertidur’’ dalam kas daerah, akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Saatnya, pelaksana tugas Gubernur Riau merealisasikan berbagai program pro-rakyat yang menjadi bagian dari visi dan misinya bersama Gubri Annas Maamun.
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, seorang wakil gubernur yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur juga dibatasi kewenangannya. Beberapa pembatasan itu di antaranya tidak boleh mengambil kebijakan strategis, seperti memutasi pejabat daerah atau membahas anggaran.
Namun demikian, sebagai pelaksana tugas Gubri, Arsyadjuliandi bisa memegang kendali untuk memimpin semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar bekerja merealisasikan semua program kerja tahun anggaran 2014 ini.
Wagubri juga harus memainkan perannya dalam melakukan pengawasan, mengevaluasi serta membina semua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai motivasi untuk mengejar target pencapaian realisasi APBD justru menabrak berbagai aturan, yang pada akhirnya berujung pula di penjara.
Cukuplah kasus yang selama ini terjadi. Jadikan pelajaran sekaligus motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih profesional dan senantiasa berpegang pada aturan yang berlaku.***
Berbekal surat yang dikeluarkan Mendagri ini, Arsyadjuliandi memiliki kewenangan lebih besar menjalankan roda pemerintahan dan memangkas kewenangan yang dimiliki Annas Maamun sebagai gubernur.
Dengan keputusan pemangkasan kewenangan ini pula, Gubri Annas Maamun bisa lebih berkonsentrasi menghadapi persoalan hukum yang kini tengah dihadapinya.
Sebagai pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman harus bekerja ekstra keras. Hal ini didasari berbagai pertimbangan. Selain waktu yang tersisa untuk penyelesaian berbagai program pemerintah sangat singkat, penyerapan APBD Riau hingga saat ini masih sangat rendah.
Sampai hari ini masyarakat sangat menantikan realisasi berbagai program pemerintah daerah. Selain hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat, bergulirnya anggaran daerah yang selama ini ‘’tertidur’’ dalam kas daerah, akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Saatnya, pelaksana tugas Gubernur Riau merealisasikan berbagai program pro-rakyat yang menjadi bagian dari visi dan misinya bersama Gubri Annas Maamun.
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, seorang wakil gubernur yang diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur juga dibatasi kewenangannya. Beberapa pembatasan itu di antaranya tidak boleh mengambil kebijakan strategis, seperti memutasi pejabat daerah atau membahas anggaran.
Namun demikian, sebagai pelaksana tugas Gubri, Arsyadjuliandi bisa memegang kendali untuk memimpin semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar bekerja merealisasikan semua program kerja tahun anggaran 2014 ini.
Wagubri juga harus memainkan perannya dalam melakukan pengawasan, mengevaluasi serta membina semua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai motivasi untuk mengejar target pencapaian realisasi APBD justru menabrak berbagai aturan, yang pada akhirnya berujung pula di penjara.
Cukuplah kasus yang selama ini terjadi. Jadikan pelajaran sekaligus motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih profesional dan senantiasa berpegang pada aturan yang berlaku.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

