Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dominasi KMP Harus Diimbangi Program Merakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pertarungan politik di parlemen, pascapemilihan presiden secara langsung 9 Juli lalu mencapai puncak. Jokowi-JK memang mendapat tempat di mata rakyat, dengan pembuktian menang dalam pilpres lalu. Namun, di parlemen —laman wakil rakyat Senayan— Jokowi-JK —Koalisi Indonesia Hebat (KIH)— dibuat tidak berdaya.

Dalam catatan koran ini, mulai dari berhasilnya KMP mengubah Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mengubah UU Pilkada langsung menjadi melalui DPRD, merebut paket pimpinan DPR dan terahir, merebut paket pimpinan MPR.
 
Semua kekuasaan parlemen itu diperoleh KMP setelah berhasil mengubah dasar pijakan, yaitu undang-undang yang membuka jalan untuk perubahan itu. Melihat kenyataan politik yang demikian, maka berbagai kekhawatiran mulai menghinggapi kubu Jokowi-JK, yang pada 20 Oktober ini akan dilantik dan secara resmi menjalankan pemerintahannya.

Kondisi ini, perlahan dan pasti juga dicemaskan oleh rakyat. Apakah kerja pemerintah tetap lancar, sehingga tidak ada satu pun proses pembangunan yang terganggu? Untuk tahap awal, paling tidak ada tiga bentuk kekhawatiran yang bisa saja terjadi pada kubu KIH, yaitu: Pertama, soal pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), yang dilantik oleh ‘’lawan’’ politik. Tentu saja kondisi yang diciptakan pimpinan MPR menjadi tolok ukur kepemimpinan Jokowi-JK sebelumnya.

Kedua, dengan dominasi yang begitu kuat, KMP bisa saja mengutak-atik amandemen UUD 1945, yang membuka jalan untuk penggulingan presiden terpilih Jokowi nantinya.

Ketiga, dengan pembuktian dominasi KMP, maka sangat dikhawatirkan akan selalu terjadi gesekan yang membuat suhu politik menjadi panas, sehingga terganggu proses pembangunan negara dan bangsa ini.

Lalu, apakah kita sebagai rakyat harus pesimis melihat kondisi ini? Jawabannya tentu tidak. Nilai positif harus selalu menjadi pandangan rakyat ini. Kita percaya, justru kondisi ini telah terjadi sebuah keseimbangan.

Bahwa pemerintah tidak bisa ”seenaknya’’ membuat kebijakan, karena setiap saat mereka akan menghadapi betapa garangnya parlemen, sehingga berbagai kasus korupsi yang diawali dengan nepotisme dan kelompok, ke depan akan semakin terkikis.
Namun demikian, kita tentu berharap KMP yang kini menguasai parlemen tidak jumawa dan lupa diri, bahwa mereka dapat kursi empuk di parlemen, adalah karena rakyat sudah mempercayai mereka. Janganlah khianati kepercayaan itu.

Tetaplah rakyat sebagai dasar bertindak, bukan dendam politik, ego partai politik dan kelompok dan pribadi.

Kepada Pemerintah Jokowi-JK yang bertekat memperbanyak sosok profesionalisme di jajaran kementerian, tetap dapat memberikan harapan yang sangat baik ke depan.

Asal tidak ‘’macam-macam’’ dengan program pembangunan, dan murni untuk rakyat dan bersih dari tindakan hukum, maka program Jokowi-JK pasti akan diterima rakyat, bahkan pemerintah dengan sendirinya mendapat energi penguat dari rakyat. Selamat berjuang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer