Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Pemerintahan Baru Bekerja

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KEBERHASILAN Koalisi Merah Putih (KMP)  menguasai lembaga DPR dan MPR berjumlah mayoritas dan menguasai perangkat pimpinan secara politik memang sebuah pukulan telak bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi pendukung Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun jika komitmen membangun Indonesia secara bersama-sama dipegang oleh kedua kubu, maka dalam lima tahun ke depan masyarakat tak perlu takut karena dua kekuatan ini sama-sama kuat di posisinya.

Jokowi-JK yang didukung KIH sebagai eksekutif, memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Sementara KMP yang merupakan koalisi beberapa partai dengan perolehan kursi lebih besar di parlemen, akan menjadi oposisi penyeimbang pemerintah.

Banyak orang tak yakin partai-partai yang selama ini masuk dalam pemerintahan seperti Golkar, Demokrat atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bertahan di KMP. Sebab, selama ini ketiga partai ini —plus PKS—  tak pernah menjadi oposisi. Mereka terbiasa berada dalam pemerintahan, mendapat jatah menteri, ikut menentukan kebijakan, dan yang lainnya.

Tanda-tanda mulai “pecahnya” KMP sudah terlihat ketika PPP ngambek karena tak diberi jatah sebagai pimpinan di DPR dan MPR. PPP kemudian menyeberang ke KIH. Meski dalam voting pemilihan pimpinan MPR kalah selisih 17 suara dari KMP, tetapi ini menjadi sinyal akan adanya perubahan komposisi koalisi. Jika ini terjadi —termasuk menunggu arah angin Golkar pasca-Munas nanti  maka akan ada perimbangan di parlemen dari kedua koalisi.

Tetapi di luar dari kegaduhan politik yang bakal terus terjadi, pemerintahan baru Jokowi-JK tak perlu takut. Jika kegaduhan politik menjadi perhatian terus-menerus dan melupakan pembangunan masyarakat yang menjadi tujuan utama, maka masa depan Indonesia akan menjadi buruk.

Tetapi jika pemerintahan baru tetap memikirkan pembangunan dan membuat kebijakan yang pro-rakyat, maka rakyat akan menilai sendiri. Ketakutan akan dijegal di parlemen atau dijegal di semua lini seperti yang diancamkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, akan memperlihatkan kelemahan pemerintahan baru dan koalisinya.

Memperlihatkan kelemahan dan kepanikan karena tekanan kepada rakyat, tak perlu terjadi. Jika rakyat diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang mempermudah rakyat, pasti mereka akan berada di belakang pemerintahan. Tetapi jika banyak kebijakan yang justru menjauhkan pemerintahan dari rakyat, maka mereka akan memilih merada di seberang dan bersikap apatis. People power bisa terjadi untuk dua sisi: mendukung pemerintahan atau justru ikut dalam oposisi menentang.

Pemerintahan harus bekerja untuk rakyat, itu yang penting. Jika sudah bekerja dengan baik tetap diganggu, maka, sekali lagi, rakyat yang cerdas akan bisa menilai dan memilih.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer