Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Karut Marut Transportasi Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Penyelenggaraan sistem transportasi yang baik merupakan pendukung utama produktivitas sebuah daerah. Sentra-sentra produksi sebagai andalan daerah untuk mengungkit pendapatan asli daerah harus terhubung dengan pasar melalui sebuah sistem transportasi. Dengan memperpendek rantai perjalanan, secara tidak langsung akan mempertinggi daya saing andalan barang produksi daerah tersebut di pasaran.

Tentunya daerah harus membuat suatu keberhasilan untuk pembangunan sistem transportasi yang baik agar terbukanya aksesbilitas terhadap daerah luar, di dalam keterjangkauan ke seluruh pelosok, transportasi massal yang representatif dan kepastian menyelenggarakan transportasi.

Kondisi
Pemberitaan dari pihak Polda Riau tercatat selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1435 H (2014) masih terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 56 kasus kecelakaan dengan korban tewas sebanyak 24 orang, sebanyak 45 orang mengalami luka berat, 58 pemudik mengalami luka ringan dan malah jika dibandingkan dengan tahun lalu 2013 lalu jumlah kasus kecelakaan lalu lintas justru lebih meningkat di tahun ini.

Berarti sampai sekarang untuk penyelengaraannya transportasi publik oleh pemerintah daerah masih karut marut tidak jelas arah tujuannya antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya tidak terintergrasi dan sinergis dengan baik seakan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak pernah kunjung terselesaikan permasalahan dan hambatan yang timbul padahal dana APBD yang digunakan oleh masing-masing daerah kabupaten/kota se Riau sudah cukup besar dikeluarkan.

Perlu diingat di dalam UU No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diterangkan secara jelas apabila penyelengara transportasi publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah apabila lalai tidak bisa memenuhi standar, kreteria serta prosedur untuk menyelenggarakan transportasi publik dengan baik seperti salah satunya adalah tidak memperbaiki jalan berlubang dan kurang memasang rambu-rambu lalu lintas sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan bisa diberikan sanksi pidana .

Belum lagi masalah lainnya seperti masyarakat banyak menjerit ketika mendapati kendaraan dan aktivitasnya terganggu karena terhalangnya kelancaran di jalan karena mengantre cukup panjang dengan waktu cukup lama seperti terjadi di pelabuhan Ro-Ro Dumai dan Bengkalis untuk menyeberang, kontur jalan terlalu miring, bertikungan tajam,  masih banyak mobil tidak laik jalan berkeliaran, dan juga pengalihan rute karena jembatan Siak III sampai saat ini belum beroperasi karena ada kesalahan teknis.. Sudah berapa banyak nyawa melayang, waktu dan uang terbuang sia-sia setiap harinya tanpa dapat berbuat apa-apa.

Ini adalah suatu bukti bahwa pemerintah daerah tidak ada kesiapan untuk membenahi carut marutnya transportasi publik di masing-masing daerah padahal dana yang terserap begitu besar ternyata tidak berbanding lurus dengan mutu dan kualitas penyelenggaraan transportasi publik.

Harapan ke Depan

Sudah saatnya sekarang masyarakat Riau harus bangkit dari tidur panjangnya karena dengan kondisi karut marut penyelenggaraan sistem transportasi publik oleh pemerintah daerah selama ini untuk bisa muncul dikategorikan sebagai daerah yang maju dengan masyarakatnya yang sejahtera rasanya tidak akan pernah terwujud.

Mimpi keberhasilan harus diwujudkan menjadi kenyataan dengan melakukan terutama kepada pemerintah daerah yang mempunyai anggaran yang cukup besar dan SDM yang memadai harus kembali kekomitmen awal dimana kepentingan masyarakat banyak harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau golongannya.

Dengan keberhasilan penyelenggaraan sistem transportasi publik yang aman, murah, nyaman dan tepat waktu, sebenarnya merupakan wujud dari cerminan atau refleksi keberhasilan sebuah pemerintahan daerah oleh kepala daerah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk itu ada baiknya segera mengevaluasi setiap pemerintahan daerah dari ketidaksiapan di dalam penyelenggaraan sistem transportasi publik dengan memulai menindaklanjuti dari semua laporan yang diterima baik berupa kejadian ataupun timbulnya permasalahan pada penyelengaraan sistem transportasi publik, untuk bisa mengetahui dimana kekuatan, kelemahan dan kesempatan serta ancaman (Teori SWOT).

Dengan demikian hasil dari teori SWOT bisa membuat keputusan penambahan anggaran kepada SKPD yang punya peran penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas lagi penyelenggara sistem transportasi publiknya dengan membangun dan pengadaan serta perawatan sarana dan prasarana transportasi publik bukan untuk menambah honor dan jumlah petugas posko penyelenggaraan transportasi publik agar lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian menjadi lebih banyak harapan ke depan menjadi daerah lebih maju dan dengan rakyat lebih sejahtera bukan lagi akan dikatakan menjadi daerah terbelakang dikarenakan masih belum terselesaikan karut marutnya sistem transportasi publik. Riau harus mewujudkan sebuah mimpinya dengan tindakan nyata bukan bermimpi apalagi berjanji kepada rakyatnya.***


Tri Leksono
Pegawai Dinas Perhubungan Kominfo Bengkalis

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer