Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, dalam kedatangannya ke Riau beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan sempat mengatakan bahwa dengan diundangkannya undang-undang pemerintahan daerah yang baru (UU No 23/2014), maka usulan pemekaran daerah yang sedang berproses ketika undang-undang itu keluar harus kembali ke titik nol. Artinya harus dimulai kembali dari awal atau tingkatan paling bawah untuk mengikuti perubahan mekanisme yang dipersyaratkan undang-undang baru itu.
Kontan saja pernyataan tersebut cukup membuat geger, khususnya di Riau. Bagaimana tidak, sebagaimana diketahui ada empat usulan daerah otonom baru (DOB) kabupaten/kota yang sudah beproses cukup panjang ketika undang-undang itu keluar, yakni; Indragiri Selatan, Gunung Sahilan Darussalam, Rokan Darussalam, dan Duri. Ditambah satu usulan DOB Provinsi Riau Pesisir, kesemuanya itu telah mendapat persetujuan dari DPRD Riau. Bahkan untuk Indragiri Selatan telah sampai di DPR RI.
Menurut saya pernyataan Djohermansyah Djohan itu tidak tepat. Setidaknya ada dua alasan mengapa saya katakan pernyataan Djohermansyah Djohan itu tidak tepat. Pertama, tidak ada ketentuan peralihan dalam UU No.23/2014 yang memerintahkan untuk menerapkan persyaratan pemekaran daerah dalam undang-undang tersebut terhadap usulan pemekaran daerah yang sedang berproses ketika undang-undang itu keluar. Setidaknya untuk setakat ini pernyataan itu hanya tafsiran pribadi Djohermasyah Djohan terhadap undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu.
Kedua, secara teori, undang-undang harus tunduk pada asas-asas peraturan perundang-undangan, salah satunya asas tidak boleh berlaku surut (non retroaktif). Bahkan ahli hukum Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto dalam buku mereka yang berjudul Perundang-undangan Yurispundensi menempatkan asas non retroaktif pada urutan pertama dalam asas-asas perundang-undangan. Ahli hukum lainnya Andi Hamzah mengatakan hanya dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary) saja dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan berlaku surut. Berdasarkan pengamatan saya, dalam hal pemekaran daerah tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa.
Pendapat yang mengatakan bahwa asas non retroaktif hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana sudah ketinggalan zaman. Saya melihat filosofi dari asas non retroaktif adalah untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan baru. Oleh karenanya bila suatu peraturan perundang-undangan diluar ranah hukum pidana (misalnya dalam hal ini hukum administrasi negara) berpotensi merugikan orang atau pihak tertentu, maka terhadapnya juga berlaku asas non retroaktif. Dalam hal kaitannya dengan pemekaran daerah, terhadap usulan yang tengah berproses (setidaknya telah disetujui satu institusi DPRD/kepala daerah), maka tetap berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU No.32/2004) dan PP No.78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Beranjak dari dua alasan diatas, setidaknya ada dua hal pula yang bisa dilakukan oleh para pejuang usulan pemekaran daerah yang tengah berproses. Pertama, mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang mengecualikan pemberlakuan persyaratan administratif pemekaran daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No 23/2014 bagi usul pemekaran daerah yang tengah berproses ketika undang-undang itu diundangkan. Untuk diketahui, undang-undang baru itu mensyaratkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, sedangkan undang-undang yang lama persetujuannya masing-masing secara tersendiri.
Kedua, judicial review berupa uji materiil ke MK atau MA. Judicial review ke MK bila UU No.23/2014 yang di uji, Pasal 28D UUD 1945 bisa dijadikan sebagai batu uji, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan uji materiil ke MA bila nanti keluar PP yang memberlakukan persyaratan administratif dalam UU No.23/2014 terhadap usulan pemekaran daerah yang sebelumnya telah mendapatkan seluruh atau sebagian persetujuan dari DPRD dan kepala daerah.
Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa semangat untuk lebih selektif terhadap usulan pemekaran daerah patut diapresiasi. Namun, tentunya tidak mesti dengan cara yang melanggar asas-asas hukum. Iimplikasi negatif dari pemekaran yang bersifat kasuistik tidak patut di generalisir untuk dijadikan pembenar tindakan itu. Masih Cukup banyak pemekaran daerah yang lebih berdampak positif, baik terhadap daerah yang dimekarkan, maupun daerah asal. Di Riau misalnya, semua daerah pemekaran melesat maju tanpa mematikan daerah induknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya DPRD dan kepala daerah tidak menghalangi usulan pemekaran, sepanjang daerah itu secara objektif memang telah layak dimekarkan. Sudah saatnya para politisi bertransformasi menjadi negarawan yang memikirkan kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas.***
Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR
Kontan saja pernyataan tersebut cukup membuat geger, khususnya di Riau. Bagaimana tidak, sebagaimana diketahui ada empat usulan daerah otonom baru (DOB) kabupaten/kota yang sudah beproses cukup panjang ketika undang-undang itu keluar, yakni; Indragiri Selatan, Gunung Sahilan Darussalam, Rokan Darussalam, dan Duri. Ditambah satu usulan DOB Provinsi Riau Pesisir, kesemuanya itu telah mendapat persetujuan dari DPRD Riau. Bahkan untuk Indragiri Selatan telah sampai di DPR RI.
Menurut saya pernyataan Djohermansyah Djohan itu tidak tepat. Setidaknya ada dua alasan mengapa saya katakan pernyataan Djohermansyah Djohan itu tidak tepat. Pertama, tidak ada ketentuan peralihan dalam UU No.23/2014 yang memerintahkan untuk menerapkan persyaratan pemekaran daerah dalam undang-undang tersebut terhadap usulan pemekaran daerah yang sedang berproses ketika undang-undang itu keluar. Setidaknya untuk setakat ini pernyataan itu hanya tafsiran pribadi Djohermasyah Djohan terhadap undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu.
Kedua, secara teori, undang-undang harus tunduk pada asas-asas peraturan perundang-undangan, salah satunya asas tidak boleh berlaku surut (non retroaktif). Bahkan ahli hukum Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto dalam buku mereka yang berjudul Perundang-undangan Yurispundensi menempatkan asas non retroaktif pada urutan pertama dalam asas-asas perundang-undangan. Ahli hukum lainnya Andi Hamzah mengatakan hanya dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary) saja dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan berlaku surut. Berdasarkan pengamatan saya, dalam hal pemekaran daerah tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa.
Pendapat yang mengatakan bahwa asas non retroaktif hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana sudah ketinggalan zaman. Saya melihat filosofi dari asas non retroaktif adalah untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan baru. Oleh karenanya bila suatu peraturan perundang-undangan diluar ranah hukum pidana (misalnya dalam hal ini hukum administrasi negara) berpotensi merugikan orang atau pihak tertentu, maka terhadapnya juga berlaku asas non retroaktif. Dalam hal kaitannya dengan pemekaran daerah, terhadap usulan yang tengah berproses (setidaknya telah disetujui satu institusi DPRD/kepala daerah), maka tetap berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU No.32/2004) dan PP No.78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Beranjak dari dua alasan diatas, setidaknya ada dua hal pula yang bisa dilakukan oleh para pejuang usulan pemekaran daerah yang tengah berproses. Pertama, mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang mengecualikan pemberlakuan persyaratan administratif pemekaran daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No 23/2014 bagi usul pemekaran daerah yang tengah berproses ketika undang-undang itu diundangkan. Untuk diketahui, undang-undang baru itu mensyaratkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, sedangkan undang-undang yang lama persetujuannya masing-masing secara tersendiri.
Kedua, judicial review berupa uji materiil ke MK atau MA. Judicial review ke MK bila UU No.23/2014 yang di uji, Pasal 28D UUD 1945 bisa dijadikan sebagai batu uji, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan uji materiil ke MA bila nanti keluar PP yang memberlakukan persyaratan administratif dalam UU No.23/2014 terhadap usulan pemekaran daerah yang sebelumnya telah mendapatkan seluruh atau sebagian persetujuan dari DPRD dan kepala daerah.
Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa semangat untuk lebih selektif terhadap usulan pemekaran daerah patut diapresiasi. Namun, tentunya tidak mesti dengan cara yang melanggar asas-asas hukum. Iimplikasi negatif dari pemekaran yang bersifat kasuistik tidak patut di generalisir untuk dijadikan pembenar tindakan itu. Masih Cukup banyak pemekaran daerah yang lebih berdampak positif, baik terhadap daerah yang dimekarkan, maupun daerah asal. Di Riau misalnya, semua daerah pemekaran melesat maju tanpa mematikan daerah induknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya DPRD dan kepala daerah tidak menghalangi usulan pemekaran, sepanjang daerah itu secara objektif memang telah layak dimekarkan. Sudah saatnya para politisi bertransformasi menjadi negarawan yang memikirkan kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas.***
Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

