Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Melalui proses yang melelahkan, akhirnya pemilu 2014 melahirkan pemimpin baru, yang sering disebut representasi “presiden wong cilik”. Ungkapan ini muncul karena beberapa faktor yang mendukung, Pertama, partai pengusung utama, PDIP adalah simbol partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Namun di era reformasi sebagai pemenang pemilu hanya sebatas mencicipi kekuasaan atas pemerintahan Gus Dur yang berhenti di pertengahan jalan, itupun melahirkan kritik pedas dari rakyat atas kebijakan Presiden Megawati yang dianggap kurang nasionalisme dan prorakyat. Dampaknya, dua kali periode Megawati bertarung merebutkan kekuasaan, kalah telak oleh SBY.
Kedua, momen pemerintahan SBY dengan berbagai skandal kasus korupsi dalam pemerintahan gemuknya, telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Pada saat yang sama gencarnya media massa membangun opini pemimpin ideal dimunculkan kepala daerah yang merakyat, bersih dari karupsi, yang sering disebut dengan Mr Clean, seperti Jokowi, Ahok, dan Risma.
Ketiga, ketidakmampuan Megawati tampil sebagai petarung dalam pemilu 2014 menjadi kesadaran diri, bahwa harus mencari alternatif capres yang bisa dijual dan mampu merepresentasikan perjuangan PDIP sebagai simbol kedekatan terhadap rakyat. Atas berbagai pertimbangan mendalam, jatuh pilihan pada Jokowi atas keberhasilan menyumbangkan kosa kata blusukan sebagai promosi politiknya. Dan Jokowi effect atas sikap keluguan, sederhana, dan jujur, berwajah wong cilik mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia.
Megawati selalu mengingatkan kepada kader dan pendukungnya, kebahagiaan atas kemenangan ini, harus disambut dengan kerja nyata, dan memperjuangkan ide-ide Soekarno, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ini perlu diapresiasi dan dikritisi agar jangan sampai melahirkan ”taklid buta” atas kebijakan Jokowi. Kecintaan dan harapan besar pada Jokowi harus juga dilakukan dengan berbagai koreksi kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Kecintaan dan harapan besar berarti mengarahkan dan memberi petunjuk serta memperingatkan ketika presiden baru jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini.
Maka diperlukan oposisi yang kuat, agar pemerintahannya ada yang mengkontrol secara sehat. Kehadiran Koalisi Merah Putih (KMP) sesuatu yang sangat diperlukan, dan suatu keharusan dalam sebuah pemerintahan yang sehat. Sayangnya, sebagaian pengamat politik dan sebagian pendukungnya, selalu menerjemahkan sebagai usaha untuk menjegal dan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi-JK. Sungguh, cara berpikir yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bukankah demokrasi perwujudan dari sikap bebas dan bertanggung jawab?
Dalam alam demokrasi, kebebasan adalah kemandirian individu untuk melakukan apa saja, sebagai bentuk jaminan hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Kebebasan individu dalam menyalurkan hak politiknya, berarti kemandiriannya untuk melakukan apa saja, termasuk memberi masukan, mengkritik, dan juga memberi tahu kesalahan-kesalahan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Artinya, pemerintah sebagai individu, siap menerima kritikan, dan masukan sebagai bagian dari terjaminnya kebebasan diri sepanjang kritik dan masukan sesuai dengan prosedur. Karena itu, kebebasan tersebut dibatasi oleh sikap tanggung jawab.
Sikap tanggung jawab artinya kebebasan diri tidak boleh merampas kebebasan orang lain dengan cara anarkis, menjatuhkan martabatnya, dan membunuh kepribadiannya. Sikap tanggung jawab dibangun atas kesadaran diri melalui konsep” menghargai keberadan orang lain” sebagai bagian dari kehidupan bersama (zoon politicon). Kehidupan bersama bisa terwujud dengan baik apabila setiap individu saling menghargai esensi-esensi dasar dari setiap individu, yaitu menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti. Sikap ini melahirkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri atas segala perbuatannya melalui prosedur-prosedur yang benar, sebagai bentuk kecintaan diri sendiri atas nilai-nilai kebaikan, bukan nafsu dan juga kesenangan semata. Jika dikembangkan, tanggung jawab pada diri sendiri dikembangkan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara.
Dengan demikian, bangsa ini patut berbangga telah melahirkan presiden baru yang sering disebut “presiden rakyat”. Namun sekali lagi, jangan berlebih-lebihan mencintainya, karena sangat susah untuk mengkritik kebijakannya. Sejarah sebaiknya menjadi pelajaran berharga, Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat, ditelanjangi oleh rakyatnya sendiri. Gus Dur sebagai pembela rakyat kecil, malah dicaci-maki oleh orang-orang kecil. Dan Megawati selalu menganggap wakil dari rakyat malah kebijakan tidak merakyat. Haruskah ini terulang pada Jokowi dengan terlalu cinta buta yang kemudian membuat kesalahan sama sebagaimana para pendahulunya?
Mari kita sambut kemenangan ini dengan semangat kebersamaan, dan jangan saling menyalahkan. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus merangkul Koalisi Merah Putih (KMP) sambil membisikan, ”tolong kritik aku sekeras-kerasnya, biar saya bisa bekerja dan tidak tidur terus”. Dan pemerintah Jokowi juga harus “percaya diri” dengan “koalisi ramping”, sebagaimana yang dijanjikan. Jokowi dan tim-nya sudah saatnya berhenti melakukan monuver politiknya dan merusak hubungan baik antara pemerintah dan oposisi.
Secara pribadi, saya mengucapkan selamat menjadi presiden baru. Saya sebagai bagian rakyat kecil di awal pengangkatan sebagai presiden RI, hanya menagih janji atas kabinet yang dijanjikan, yaitu: profesional dan tidak ada transaksi politik dengan partai pendukunya. Benarkah terealisasikan janjinya? Wallahu a’lam.***
Imam Ghozali
Mahasiswa S3 UIN Suska Riau
Kedua, momen pemerintahan SBY dengan berbagai skandal kasus korupsi dalam pemerintahan gemuknya, telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Pada saat yang sama gencarnya media massa membangun opini pemimpin ideal dimunculkan kepala daerah yang merakyat, bersih dari karupsi, yang sering disebut dengan Mr Clean, seperti Jokowi, Ahok, dan Risma.
Ketiga, ketidakmampuan Megawati tampil sebagai petarung dalam pemilu 2014 menjadi kesadaran diri, bahwa harus mencari alternatif capres yang bisa dijual dan mampu merepresentasikan perjuangan PDIP sebagai simbol kedekatan terhadap rakyat. Atas berbagai pertimbangan mendalam, jatuh pilihan pada Jokowi atas keberhasilan menyumbangkan kosa kata blusukan sebagai promosi politiknya. Dan Jokowi effect atas sikap keluguan, sederhana, dan jujur, berwajah wong cilik mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia.
Megawati selalu mengingatkan kepada kader dan pendukungnya, kebahagiaan atas kemenangan ini, harus disambut dengan kerja nyata, dan memperjuangkan ide-ide Soekarno, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ini perlu diapresiasi dan dikritisi agar jangan sampai melahirkan ”taklid buta” atas kebijakan Jokowi. Kecintaan dan harapan besar pada Jokowi harus juga dilakukan dengan berbagai koreksi kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Kecintaan dan harapan besar berarti mengarahkan dan memberi petunjuk serta memperingatkan ketika presiden baru jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini.
Maka diperlukan oposisi yang kuat, agar pemerintahannya ada yang mengkontrol secara sehat. Kehadiran Koalisi Merah Putih (KMP) sesuatu yang sangat diperlukan, dan suatu keharusan dalam sebuah pemerintahan yang sehat. Sayangnya, sebagaian pengamat politik dan sebagian pendukungnya, selalu menerjemahkan sebagai usaha untuk menjegal dan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi-JK. Sungguh, cara berpikir yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bukankah demokrasi perwujudan dari sikap bebas dan bertanggung jawab?
Dalam alam demokrasi, kebebasan adalah kemandirian individu untuk melakukan apa saja, sebagai bentuk jaminan hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Kebebasan individu dalam menyalurkan hak politiknya, berarti kemandiriannya untuk melakukan apa saja, termasuk memberi masukan, mengkritik, dan juga memberi tahu kesalahan-kesalahan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Artinya, pemerintah sebagai individu, siap menerima kritikan, dan masukan sebagai bagian dari terjaminnya kebebasan diri sepanjang kritik dan masukan sesuai dengan prosedur. Karena itu, kebebasan tersebut dibatasi oleh sikap tanggung jawab.
Sikap tanggung jawab artinya kebebasan diri tidak boleh merampas kebebasan orang lain dengan cara anarkis, menjatuhkan martabatnya, dan membunuh kepribadiannya. Sikap tanggung jawab dibangun atas kesadaran diri melalui konsep” menghargai keberadan orang lain” sebagai bagian dari kehidupan bersama (zoon politicon). Kehidupan bersama bisa terwujud dengan baik apabila setiap individu saling menghargai esensi-esensi dasar dari setiap individu, yaitu menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti. Sikap ini melahirkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri atas segala perbuatannya melalui prosedur-prosedur yang benar, sebagai bentuk kecintaan diri sendiri atas nilai-nilai kebaikan, bukan nafsu dan juga kesenangan semata. Jika dikembangkan, tanggung jawab pada diri sendiri dikembangkan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara.
Dengan demikian, bangsa ini patut berbangga telah melahirkan presiden baru yang sering disebut “presiden rakyat”. Namun sekali lagi, jangan berlebih-lebihan mencintainya, karena sangat susah untuk mengkritik kebijakannya. Sejarah sebaiknya menjadi pelajaran berharga, Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat, ditelanjangi oleh rakyatnya sendiri. Gus Dur sebagai pembela rakyat kecil, malah dicaci-maki oleh orang-orang kecil. Dan Megawati selalu menganggap wakil dari rakyat malah kebijakan tidak merakyat. Haruskah ini terulang pada Jokowi dengan terlalu cinta buta yang kemudian membuat kesalahan sama sebagaimana para pendahulunya?
Mari kita sambut kemenangan ini dengan semangat kebersamaan, dan jangan saling menyalahkan. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus merangkul Koalisi Merah Putih (KMP) sambil membisikan, ”tolong kritik aku sekeras-kerasnya, biar saya bisa bekerja dan tidak tidur terus”. Dan pemerintah Jokowi juga harus “percaya diri” dengan “koalisi ramping”, sebagaimana yang dijanjikan. Jokowi dan tim-nya sudah saatnya berhenti melakukan monuver politiknya dan merusak hubungan baik antara pemerintah dan oposisi.
Secara pribadi, saya mengucapkan selamat menjadi presiden baru. Saya sebagai bagian rakyat kecil di awal pengangkatan sebagai presiden RI, hanya menagih janji atas kabinet yang dijanjikan, yaitu: profesional dan tidak ada transaksi politik dengan partai pendukunya. Benarkah terealisasikan janjinya? Wallahu a’lam.***
Imam Ghozali
Mahasiswa S3 UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

