Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)
Penolakan Nahdlatul Ulama atas gerakan Khilafah sebenarnya juga didasari pada kesadaran bahwa nasionalisme dan NKRI adalah buah pemikiran dan kerja keras NU khususnya dari kalangan pesantren. Nasionalisme Indonesia berakar dari tradisi Islam nusantara, yakni pesantren.
Sejak terusan Suez dibuka (1859), jalur pelayaran dari Eropa ke Nusantara kian ramai dan Pelabuhan Jeddah menjadi salah satu persinggahan penting. Maka sejak paruh akhir abad 19, terjadi lonjakan perjalanan haji dari Borneo, Jawa, Andalas, Celebes, Maluku, Sumbawa dan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Kebersamaan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun bermukim di Hijaz (Makkah-Madinah) membuat para kader-kader unggulan pondok pesantren itu lantas menimbulkan rasa senasib seperjuangan, persaudaraan dan “tekad sebangsa” yang terus tertanam sampai mereka kembali ke tanah air.
Pada tahun 1912, Haji Oemar Said Tjokroaminoto (keturunan Kyai Kasan Besari, Ponpes Tegalsari, Jetis, Ponorogo) mendirikan Syarikat Islam (SI) sebuah organisasi politik pertama yang berorientasi pada perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Langkah itu diikuti KH Wahab Chasbullah (Ponpes Tambak Beras Jombang) yang masih belajar di Makkah dengan mendirikan SI cabang Makkah. KH Wahab Chasbullah ini kemudian hari menginisiasi lahirnya Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Pada dua tahun kemudian 1918, KH Mas Mansur yang merupakan santri Kyai Kholil Bangkalan, Madura bersama KH Wahab Chasbullah membentuk Taswir Al Afkar (Cakrawala Pemikiran) yang mendiskusikan banyak hal termasuk perlawanan terhadap penjajah.
Upaya kaum santri terus berlanjut dengan didirikannya Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Kaum Saudagar) yang bergerak di bidang koperasi dan perekonomian. Organisasi ini langsung dipimpin oleh KH Hasyim Asyari yang juga menjadi pemimpin akbar organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan tahun 1926. Sejak pendiriannya, NU terus bergerak dalam upaya perjuangan mensyiarkan Islam Ahlus sunnah wal jamaah dan membangitkan semangat nasionalisme keindonesiaan. Yang paling nyata adalah dikeluarkannya Resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945 saat Belanda masuk lagi ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan berniat menggagalkan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Resolusi Jihad NU itu menjawab pertanyaan Soekarno ketika itu tentang apa hukumnya membela tanah air? Dan KH Hasyim As’ary menjawab bahwa hukumnya membela tanah air adalah wajib. Resolusi jihad itulah yang kemudian memompa semangat perlawanan kaum santri dan ulama dan pejuang di Surabaya yang memicu Pertempuran 10 Nopember yang kemudian diperingati sebagai “Hari Pahlawan”.
Jadi sungguh sangat jelas mengapa kemudian NU menolak gerakan HTI yang masuk ke Indonesia jauh setelah bangsa ini melalui masa-masa pahit perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum penjajah. Jika saja para ulama beranggapan NKRI yang didirikan pendiri bangsa ini (founding father) kita 17 Agustus 1945 adalah sebuah pemerintahan yang tidak sesuai syariat Islam tentulah para ulama khususnya Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari tidak akan mengeluarkan Fatwa Jihad NU yang berhasil memukul telak pendudukan Sekutu dan Belanda di Surabaya ketika itu.
Menilik sejarah panjang bangsa Indonesia sejak era Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanudin, Cut Nyak Dien, Sulthan Syarif Kasim (Siak) dan para pemimpin Islam di zaman itu yang berkorban melawan penjajahan di Nusantara dan komitmen para pendiri bangsa akan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila maka, perlu menjadi perenungan bagi kalangan terpelajar hari ini, khsususnya para mahasiswa untuk bersikap arif dalam menyikapi masuknya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI yang berarti mengabaikan proses panjang perjuangan Bangsa Indonesia oleh para pahlawannya. Perlu diingat bahwa yang paling penting itu adalah kita memiliki tanah air sendiri, tumpah darah kita, tempat kita lahir dan tempat kelah kita menutup mata yaitu Indonesia. Bahwa masih ada banyak kekurangan dalam sistem demokrasi kita, tapi tidak akan pernah kita sampai kepada masa kejayaan tanpa kita mau memperbaiki diri.***
Purwaji
Wakil Ketua GP Ansor Riau
Penolakan Nahdlatul Ulama atas gerakan Khilafah sebenarnya juga didasari pada kesadaran bahwa nasionalisme dan NKRI adalah buah pemikiran dan kerja keras NU khususnya dari kalangan pesantren. Nasionalisme Indonesia berakar dari tradisi Islam nusantara, yakni pesantren.
Sejak terusan Suez dibuka (1859), jalur pelayaran dari Eropa ke Nusantara kian ramai dan Pelabuhan Jeddah menjadi salah satu persinggahan penting. Maka sejak paruh akhir abad 19, terjadi lonjakan perjalanan haji dari Borneo, Jawa, Andalas, Celebes, Maluku, Sumbawa dan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Kebersamaan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun bermukim di Hijaz (Makkah-Madinah) membuat para kader-kader unggulan pondok pesantren itu lantas menimbulkan rasa senasib seperjuangan, persaudaraan dan “tekad sebangsa” yang terus tertanam sampai mereka kembali ke tanah air.
Pada tahun 1912, Haji Oemar Said Tjokroaminoto (keturunan Kyai Kasan Besari, Ponpes Tegalsari, Jetis, Ponorogo) mendirikan Syarikat Islam (SI) sebuah organisasi politik pertama yang berorientasi pada perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Langkah itu diikuti KH Wahab Chasbullah (Ponpes Tambak Beras Jombang) yang masih belajar di Makkah dengan mendirikan SI cabang Makkah. KH Wahab Chasbullah ini kemudian hari menginisiasi lahirnya Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Pada dua tahun kemudian 1918, KH Mas Mansur yang merupakan santri Kyai Kholil Bangkalan, Madura bersama KH Wahab Chasbullah membentuk Taswir Al Afkar (Cakrawala Pemikiran) yang mendiskusikan banyak hal termasuk perlawanan terhadap penjajah.
Upaya kaum santri terus berlanjut dengan didirikannya Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Kaum Saudagar) yang bergerak di bidang koperasi dan perekonomian. Organisasi ini langsung dipimpin oleh KH Hasyim Asyari yang juga menjadi pemimpin akbar organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan tahun 1926. Sejak pendiriannya, NU terus bergerak dalam upaya perjuangan mensyiarkan Islam Ahlus sunnah wal jamaah dan membangitkan semangat nasionalisme keindonesiaan. Yang paling nyata adalah dikeluarkannya Resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945 saat Belanda masuk lagi ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan berniat menggagalkan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Resolusi Jihad NU itu menjawab pertanyaan Soekarno ketika itu tentang apa hukumnya membela tanah air? Dan KH Hasyim As’ary menjawab bahwa hukumnya membela tanah air adalah wajib. Resolusi jihad itulah yang kemudian memompa semangat perlawanan kaum santri dan ulama dan pejuang di Surabaya yang memicu Pertempuran 10 Nopember yang kemudian diperingati sebagai “Hari Pahlawan”.
Jadi sungguh sangat jelas mengapa kemudian NU menolak gerakan HTI yang masuk ke Indonesia jauh setelah bangsa ini melalui masa-masa pahit perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum penjajah. Jika saja para ulama beranggapan NKRI yang didirikan pendiri bangsa ini (founding father) kita 17 Agustus 1945 adalah sebuah pemerintahan yang tidak sesuai syariat Islam tentulah para ulama khususnya Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari tidak akan mengeluarkan Fatwa Jihad NU yang berhasil memukul telak pendudukan Sekutu dan Belanda di Surabaya ketika itu.
Menilik sejarah panjang bangsa Indonesia sejak era Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanudin, Cut Nyak Dien, Sulthan Syarif Kasim (Siak) dan para pemimpin Islam di zaman itu yang berkorban melawan penjajahan di Nusantara dan komitmen para pendiri bangsa akan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila maka, perlu menjadi perenungan bagi kalangan terpelajar hari ini, khsususnya para mahasiswa untuk bersikap arif dalam menyikapi masuknya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI yang berarti mengabaikan proses panjang perjuangan Bangsa Indonesia oleh para pahlawannya. Perlu diingat bahwa yang paling penting itu adalah kita memiliki tanah air sendiri, tumpah darah kita, tempat kita lahir dan tempat kelah kita menutup mata yaitu Indonesia. Bahwa masih ada banyak kekurangan dalam sistem demokrasi kita, tapi tidak akan pernah kita sampai kepada masa kejayaan tanpa kita mau memperbaiki diri.***
Purwaji
Wakil Ketua GP Ansor Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

