Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggapan Antidemokrasi dan Nasionalisme Kita

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Artikel saudara Purwaji yang berjudul, ”Anti Demokrasi dan Nasionalisme Kita (Baca juga bagian 2-nya, red)”, langsung menyasar ke arah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam dua bagian artikelnya, ia mengemukakan pandangan mengenai HTI yang antidemokrasi dan nasionalisme. Saya merasa perlu merespon artikel tersebut agar pembaca tahu bagaimana pandangan HTI mengenai demokrasi dan nasionalisme.

Mendudukkan Makna Demokrasi
Sebenarnya tidak hanya HTI yang mengkritik demokrasi. Banyak juga umat Islam yang mengkritik demokrasi. Para pemikir Barat yang seharusnya mendukung demokrasi juga mengkritik demokrasi. Gatano Mosca, Cilfrede Pareto, dan Robert Michels merupakan pemikir yang mengkritik demokrasi. Mereka cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas.

Dalam praktiknya yang berkuasa ialah sekelompok kecil orang atas kelompok besar. Dalam konteks Indonesia, kelompok mayoritas adalah muslim, tetapi kenyataannya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok di luarnya karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh mereka.

Benjamin Constan mengkritik demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen. Bahkan, mantan Presiden Amerika ke-2, John Adam mengatakan bahwa ingatlah demokrasi tidak akan bertahan lama.  Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi pasti akan bunuh diri. Demokrasi akan segera memburuk menjadi anarki (The works of John Adam, ed Charles Francis Adam, vol. 6, p. 484). Masih banyak lagi pemikir lain yang mengkritik demokrasi.

Demokrasi dirumuskan Abraham Lincoln sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Slogan ini diwujudkan demokrasi dalam bentuk kedaulatan ada di tangan rakyat. Slogan ini jelas bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syara’ (Allah SWT), bukan di tangan manusia.

Slogan vox populi vox dei sejalan dengan Friederich Nietzsche yang mengatakan ”Tuhan telah mati”. Tuhan tidak lagi mampu untuk berperan sebagai sumber dari semua aturan. Itulah mengapa HTI menjadi ormas terdepan menolak demokrasi. Karena demokrasi yang seperti ini pasti akan membahayakan NKRI karena bertentangan dengan azas negara Indonesia yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Pada bagian lain, demokrasi kerapkali menjadi alat kepentingan penjajah (kapitalis). Jika sesuai dengan kepentingannya maka akan didukung, sebaliknya jika bertentangan dengan kepentingannya akan ditolak. Contoh, Perda Syariah di Aceh. Kapitalis mentah-mentah menolak Perda Syariah. Demikian pula UU Pilkada yang ditolak kalangan liberal dan prodemokrasi. Tuduhan bahwa Islam, HTI, dan khilafah berbahaya bagi NKRI tidak sesuai fakta. Fakta menunjukkan sistem demokrasi yang telah mengakibat perpecahan negeri ini, terbukti lepasnya Provinsi Timor Timur menjadi Negara Timor Leste, separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menuntut Papua Merdeka, dan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang menuntut Maluku Merdeka.  Bahkan yang terbaru pernyataan Gubernur Kalbar, Cornelis, yang mengatakan akan melakukan referendum dan memisahkan diri jika memaksakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Masih banyak lagi fakta demokrasi yang menjadi ancaman keutuhan negeri ini.

Meluruskan Makna Nasionalisme
Pandangan saudara Purwaji mengenai istilah nasionalisme (kebangsaan) perlu diluruskan. Karena tanggapan terhadap sebuah istilah sangat bergantung pada pengertian istilah itu.

Sekarang ini, sering sebuah istilah dimaknai secara berbeda-beda, karena itu mutlak diberikan batasan pengertian dari sebuah istilah. Sebelum jelas pengertian nasionalisme itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang atau sebuah kelompok, termasuk HTI memiliki atau tidak memiliki nasionalisme.

Bila nasionalisme diartikan sebagai bentuk kepedulian dan pembelaan terhadap negara, maka HTI memang sedang bekerja untuk menjaga negara ini dari segala bentuk penjajahan. Namun, bila nasionalisme diartikan sebagai ketundukan pada sekularisme, maka HTI dengan tegas menolaknya. Saat ini, HTI terus bekerja untuk menjaga dan membebaskan negara ini dari segala bentuk penjajahan melalui penegakan syariah.

Karena penjajahan yang paling nyata, setelah penjajahan fisik (militer) berakhir ialah penerapan sistem sekular, utamanya di bidang ekonomi dengan penerapan ekonomi kapitalis yang menjadikan negara-negara asing menguasai kekayaan alam negeri ini dan di bidang politik dengan penerapan demokrasi yang terbukti telah menimbulkan berbagai bentuk kerusakan (fasad).

Sesungguhnya perjuangan penerapan syariah merupakan bentuk kepedulian HTI terhadap keadaan negeri ini dan masa depannya. Dengan semangat kecintaan pada negeri ini, HTI berjuang melalui dakwah fikriyah (menebarkan pemikiran Islam dan membantah ide yang tidak Islami), dakwah siyasiyah (membentuk kesadaran dan perubahan politik) dan la ‘unfiyah (nonkekerasan). Inilah juga merupakan bentuk syukur yang benar kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemerdekaan. Karena sangat sering kita mendengar seruan untuk bersyukur terhadap kemerdekaan yang telah didapat, tetapi bagaimana syukur itu harus diwujudkan tidak pernah ditunjukkan dengan jelas. Yang sering terjadi justeru banyak kegiatan untuk merayakan dan mengisi kemerdekaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT.

Selain itu, pihak yang menyatakan negara ini sudah final maka HTI berpandangan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang terus berproses, berkembang dan berubah. Hal ini dibuktikan dengan empat kali amandemen UUD 1945 yang berimplikasi terhadap banyak aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Logikanya, bila konstitusinya saja terus diubah, bagaimana bisa negara ini disebut sudah final? Lebih tepat negara ini disebut sedang terus berproses, berkembang dan berubah.  HTI berkiprah untuk menghela perubahan itu ke arah yang baik, yaitu ke arah Islam, bukan ke arah sosialisme ataupun kapitalisme. Di sinilah relevansi penegakan syariah. Mengapa harus penegakan syariah? Karena penegakan syariah akan menjadi ‘ilaju al-musykilati al-hayati al-insani (solusi persoalan hidup manusia).

Penegakan syariah juga merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah SWT.
Syariah pasti membawa rahmat, bagi muslim maupun nonmuslim. Perjuangan penegakan syariah sebagai bentuk kecintaan pada negeri ini untuk membawa negeri ini kepada penghambaan yang hakiki kepada Allah SWT yang telah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, milik Allah, maka mestinya ditata dengan aturan Allah (syariah).

Dari tanggapan ini jelas bahwa tudingan saudara Purwaji tidak berdasar. Justeru kehadiran HTI untuk melanjutkan perjuangan para ulama di negeri ini agar keutuhan wilayah negeri ini tetap terjaga.

Sehingga terwujud baldah thayyibah wa rabbun ghafur yang rahmatan lil alamin dengan tegaknya Islam, bukan dengan sekularisme dalam sistem demokrasi.***


Ardiansyah
Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia DPD 1 Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer