Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PERISTIWA pelantikan Presiden-Wapres Jokowi-JK, 20 Oktober lalu merupakan peristiwa politik akbar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Namun, bagi bangsa-bangsa lain tentu saja disikapi secara beragam. Tergantung pada kepentingan masing-masing negara terutama secara politis.
Persis saat Presiden Jokowi diambil sumpahnya pada Sidang Umum MPR-RI, Jakarta, Senin (20/10) tepat pukul 10.27 WIB, sebagian warga kota Amsterdam masih terlelap. Waktu di negeri kincir angin ini baru menunjukkan pukul 5.27. Di kamar hotel, saya mempelototi layar televisi siaran negara-negara Eropa di antaranya BBC, NED2, DW berganti-ganti. Ternyata sebagian besar siaran televisi itu belum pemberitaan mengenai pelantikan Jokowi-JK. Baru 2-3 jam kemudian, stasiun televisi Belanda, NOS, memberitakan peristiwa penting itu dalam bahasa Belanda.
Pemberitaan pelantikan Presiden Indonesia yang fenomenal itu justru lebih mudah ditemukan lewat penelusuran media cyber. BBC dalam rubrik Asia menulis dengan judul Joko Widodo Sworn in as Indonesia’s New Presiden. Berita tersebut menjelaskan kehadiran Menlu AS John Kerry dan PM Australia, Tonny Abott dan sejumlah kepala negara lainnya. Foto yang ditampilkan saat Jokowi dilantik.
Sementara media Dutch Welle mengangkat Opinion: Jokowi Need to Make Compromise. Seperti bisa diduga, media ini mengulas bagaimana dinamika politik Indonesia saat menyelenggarakan pemilihan presiden yang menghadapkan kandidat pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Perbelahan yang terjadi di lapisan masyarakat cenderung berkepanjangan dalam eforia politik yang saling berhadapan, Situasi ini mesti diakhiri melalui langkah kompromistis bagi kedua belah kubu. Diperlukan sikap proaktif Jokowi-JK dalam menjalin hubungan baik dengan Prabowo-Hatta.
Saat berada di bandara Charles de Gaulle (Paris) menjelang terbang ke Amsterdam (Belanda) saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah orang. Semuanya orang Eropa. Saat ditanyakan apa yang diketahui mereka tentang Indonesia, rata-rata hanya bilang tak banyak tahu. Paling mereka cenderung lebih tahu tentang Bali dan Jakarta. Pulau Bali memang dinilai merupakan tempat tujuan wisata paling eksotik. Sedangkan Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia.
Hanya Michelle, perempuan Prancis, 35 tahun yang berkomentar berbeda tentang Indonesia. Waktu ditanyakan soal Indonesia, justru dia balik bertanya: “Ooo... saya tahu Indonesia. Di sana banyak illegal logging karena gila-gilaan membangun perkebunan sawit dan korupsi. Oknum pejabat di sana bisa disogok kan?” Dalam perbincangan lebih dalam di ruang tunggu bandara itu, Michelle mengaku termasuk pencinta lingkungan hidup.
Meski dia tidak terlibat aktif dalam berbagai NGO namun dia banyak berhubungan dengan aktivis WWF dan Green Peace. Oleh sebab itu, Michelle bercerita juga bagaimana pelestarian orang utan di Kalimantan dan sikap pribadinya tidak mengonsumsi minyak makan yang bersumber kelapa sawit. Sewaktu disampaikan bahwa Indonesia sedang menjalani proses suksesi dan pelantikan presiden baru, Michelle hanya berharap akan ada perubahan signifikan dalam praktik dan kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan hidup.
Dari kejauhan, saya hanya bisa meraba getar pelantikan Jokowi-JK lewat pemberitaan media cyber dan layar kaca asing. Tentu saja, terbersit harapan-harapan baru akan masa depan Indonesia. Terutama, meredanya hiruk-pikuk politik yang nyaris membuat bangsa ini “terbelah” karena perseteruan kubu Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Jokowi-JK atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kunjungan blusukan Jokowi ke kediaman Prabowo, tiga hari menjelang hari pelantikan tentu saja menyiratkan semakin cepatnya rekonsialiasi. Begitu pula, kehadiran Prabowo-Hatta dan sejumlah pemimpin parpol KMP memperlihatkan tanda-tanda situasi politik Indonesia dapat lebih baik.
Dalam pidato kenegaraan pelantikan, Jokowi juga memperlihatkan sikap membuka diri bagi semua komponen bangsa. Analogi dirinya sebagai nakhoda sebuah kapal raksasa yang mempersilakan semua rakyat Indonesia naik dan berlayar bersamanya merupakan cerminan sikap keterbukaan itu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penduduknya pun mendekati 300 juta jiwa. Potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa itu mestinya mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Indonesia sudah tak masanya lagi menjadi ‘pengekor’ negara besar sebab potensi yang besar dapat mengangkat martabat negeri khatulistiwa ini di mata dunia.
Pemerintahan baru Jokowi-JK kini menjadi tumpuan harapan 250 juta rakyat Indonesia. Semua orang menunggu. Apalagi janji-janji politik yang sudah disampaikan pada masa kampanye tentu saja merupakan utang yang harus dilunasi selama masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Tentu saja, seluruh rakyat hendaklah mendukung penguasa baru ini agar bangsa ini tak larut dengan urusan internal yang tak pernah selesai. Tampaknya kita lebih banyak berkeringat gara-gara urusan di dalam daripada meningkatkan harkat dan martabat di mata negara asing.***
Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan, sedang berada di Eropa.
Persis saat Presiden Jokowi diambil sumpahnya pada Sidang Umum MPR-RI, Jakarta, Senin (20/10) tepat pukul 10.27 WIB, sebagian warga kota Amsterdam masih terlelap. Waktu di negeri kincir angin ini baru menunjukkan pukul 5.27. Di kamar hotel, saya mempelototi layar televisi siaran negara-negara Eropa di antaranya BBC, NED2, DW berganti-ganti. Ternyata sebagian besar siaran televisi itu belum pemberitaan mengenai pelantikan Jokowi-JK. Baru 2-3 jam kemudian, stasiun televisi Belanda, NOS, memberitakan peristiwa penting itu dalam bahasa Belanda.
Pemberitaan pelantikan Presiden Indonesia yang fenomenal itu justru lebih mudah ditemukan lewat penelusuran media cyber. BBC dalam rubrik Asia menulis dengan judul Joko Widodo Sworn in as Indonesia’s New Presiden. Berita tersebut menjelaskan kehadiran Menlu AS John Kerry dan PM Australia, Tonny Abott dan sejumlah kepala negara lainnya. Foto yang ditampilkan saat Jokowi dilantik.
Sementara media Dutch Welle mengangkat Opinion: Jokowi Need to Make Compromise. Seperti bisa diduga, media ini mengulas bagaimana dinamika politik Indonesia saat menyelenggarakan pemilihan presiden yang menghadapkan kandidat pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Perbelahan yang terjadi di lapisan masyarakat cenderung berkepanjangan dalam eforia politik yang saling berhadapan, Situasi ini mesti diakhiri melalui langkah kompromistis bagi kedua belah kubu. Diperlukan sikap proaktif Jokowi-JK dalam menjalin hubungan baik dengan Prabowo-Hatta.
Saat berada di bandara Charles de Gaulle (Paris) menjelang terbang ke Amsterdam (Belanda) saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah orang. Semuanya orang Eropa. Saat ditanyakan apa yang diketahui mereka tentang Indonesia, rata-rata hanya bilang tak banyak tahu. Paling mereka cenderung lebih tahu tentang Bali dan Jakarta. Pulau Bali memang dinilai merupakan tempat tujuan wisata paling eksotik. Sedangkan Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia.
Hanya Michelle, perempuan Prancis, 35 tahun yang berkomentar berbeda tentang Indonesia. Waktu ditanyakan soal Indonesia, justru dia balik bertanya: “Ooo... saya tahu Indonesia. Di sana banyak illegal logging karena gila-gilaan membangun perkebunan sawit dan korupsi. Oknum pejabat di sana bisa disogok kan?” Dalam perbincangan lebih dalam di ruang tunggu bandara itu, Michelle mengaku termasuk pencinta lingkungan hidup.
Meski dia tidak terlibat aktif dalam berbagai NGO namun dia banyak berhubungan dengan aktivis WWF dan Green Peace. Oleh sebab itu, Michelle bercerita juga bagaimana pelestarian orang utan di Kalimantan dan sikap pribadinya tidak mengonsumsi minyak makan yang bersumber kelapa sawit. Sewaktu disampaikan bahwa Indonesia sedang menjalani proses suksesi dan pelantikan presiden baru, Michelle hanya berharap akan ada perubahan signifikan dalam praktik dan kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan hidup.
Dari kejauhan, saya hanya bisa meraba getar pelantikan Jokowi-JK lewat pemberitaan media cyber dan layar kaca asing. Tentu saja, terbersit harapan-harapan baru akan masa depan Indonesia. Terutama, meredanya hiruk-pikuk politik yang nyaris membuat bangsa ini “terbelah” karena perseteruan kubu Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Jokowi-JK atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kunjungan blusukan Jokowi ke kediaman Prabowo, tiga hari menjelang hari pelantikan tentu saja menyiratkan semakin cepatnya rekonsialiasi. Begitu pula, kehadiran Prabowo-Hatta dan sejumlah pemimpin parpol KMP memperlihatkan tanda-tanda situasi politik Indonesia dapat lebih baik.
Dalam pidato kenegaraan pelantikan, Jokowi juga memperlihatkan sikap membuka diri bagi semua komponen bangsa. Analogi dirinya sebagai nakhoda sebuah kapal raksasa yang mempersilakan semua rakyat Indonesia naik dan berlayar bersamanya merupakan cerminan sikap keterbukaan itu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penduduknya pun mendekati 300 juta jiwa. Potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa itu mestinya mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Indonesia sudah tak masanya lagi menjadi ‘pengekor’ negara besar sebab potensi yang besar dapat mengangkat martabat negeri khatulistiwa ini di mata dunia.
Pemerintahan baru Jokowi-JK kini menjadi tumpuan harapan 250 juta rakyat Indonesia. Semua orang menunggu. Apalagi janji-janji politik yang sudah disampaikan pada masa kampanye tentu saja merupakan utang yang harus dilunasi selama masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Tentu saja, seluruh rakyat hendaklah mendukung penguasa baru ini agar bangsa ini tak larut dengan urusan internal yang tak pernah selesai. Tampaknya kita lebih banyak berkeringat gara-gara urusan di dalam daripada meningkatkan harkat dan martabat di mata negara asing.***
Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan, sedang berada di Eropa.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

