Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
“Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama.”
Lirik lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” itu telah mendidik kita untuk patriotis dan nasionalis. Suatu kepribadian bangsa yang luhur tergambar nyata. Namun, lirik lagu ini tidak begitu hikmat ketika didendangkan para siswa. Bahkan, ada pula yang tidak hafal. Selanjutnya, peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, patut tersemat abadi dalam hati bangsa kita. Peristiwa heroik itu telah melahirkan maha karya bangsa. Para pemuda ketika itu memberikan penyadaran pikiran, tindakan, dan perasaan akan kedaulatan tanah air: tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Sebenarnya, inilah dasar terkuat NKRI yang didengung-dengungkan oleh bangsa kita.
Bahasa Indonesia merupakan salah satu jatidiri asli. Bahasa persatuan ini memiliki otentitas jatidiri bangsa. Meskipun kemajuan di berbagai segi keilmuan, bahasa kita ini mampu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi inilah menjadikannya terus berkembang, bukan menjauh dari keaslian. Pembakuan bahasa Indonesia menyangga kemampuan berkembangnya di tengah beragam perubahan. Otentitas bahasa Indonesia juga sangat bergantung pada sikap kita sebagai bangsa Indonesia.
Sikap bangsa sangat mempengaruhi sikap berbahasa. Bangsa Indonesia yang bersikap dan bercara pandang negatif terhadap bahasanya, tidak akan memberikan perkembangan maksimal terhadap bahasa kita. Sikap negatif ini —disadari atau tidak— akan membunuh bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan negara. Ke mana akan dibawa identitas otentik ini jika sikap-sikap destruktif masih terus berlanjut. Beberapa sikap destruktif yang masih ditemukan itu misalnya lebih bangga menggunakan istilah asing (yang belum baku) dalam berkomunikasi; meremehkan bahasa Indonesia; tidak mau tahu dengan perkembangan bahasa Indonesia. Karena itu, kita memerlukan pembela bahasa Indonesia. Pertama, pembela dimaksud, yaitu rakyat Indonesia yang melakukan pembelaan terhadap bahasa Indonesia dari segala sikap meremehkan. Kedua, pembela (baca e pepet), yaitu rakyat yang mau dan mampu menjaga dan mengembangkan otentitas bahasa Indonesia.
Pemerintah dan Media Massa
Pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki peran besar untuk membela bahasa Indonesia. Pejabat negara, dengan semua kemampuan dan kekuasaannya, merupakan tokoh rujukan. Mulai dari kepala negara hingga kepala desa, sikap berbahasa Indonesia yang benar harus diterapkan dengan konsekuen. Yang menjadi persoalan, sikap destruktif kita dalam berbahasa masih saja terjadi di kalangan elite pemerintahan. Sikap destruktif tersebut selalu berkaitan dengan pemilihan kata (diksi) ketika berkomunikasi (seperti berpidato dan korespondensi atau merespon pertanyaan pemberita).
Pejabat pemerintahan selalu berada dalam kondisi resmi. Kondisi ini menuntut pemakaian bahasa yang resmi pula. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini berwawasan kebangsaan. Pejabat pemerintahan seharusnya menyadari dan menerapkan dengan benar bahasa Indonesia sesuai dengan fungsinya.
Media massa pula tidak bisa terlepas dari pemerintahan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling memperindah. Sorotan atau liputan berita selalu memerlukan pernyataan dari pejabat yang berwewenang. Pertumbuhan media massa saat ini seperti tak terkendali. Tentu saja berdampak pada rekruitmen sumber dayanya. Di sini, kekhawatiran muncul terhadap mutu media massa yang kurang memerhatikan persoalan bahasa. Tidak sedikit media massa yang tidak mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang bermutu.
Masih banyak media massa yang masa bodoh dengan mutu bahasa Indonesia yang digunakan, terutama di daerah. Aspek kebahasaan tidak menjadi pertimbangan penting. Muncul dugaan, yang penting, bisa terbit dan bisa dibaca. Di media elektronik, iklan merajalela dengan bahasa hiperbolis, tentu saja ada yang bertentangan dengan nilai rasa bahasa. Kondisi ini diperparah oleh kehadiran bahasa gaul dan prokem di tengah-tengah media massa kita seperti tayangan sinetron dan media yang bernafas remaja. Sepintas lalu, kondisi ini tidak memunculkan masalah, tetapi secara bertahap berdampak negatif terhadap kemajuan bahasa persatuan kita.
Kita masih bersyukur masih banyak pejabat yang lebih bangga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kita juga masih bangga karena cukup banyak media massa yang lebih bangga memakai istilah/bahasa Indonesia dalam segmen liputannya. Mereka inilah yang tergolong sebagai pembela bahasa Indonesia.
Pusat/Balai Bahasa dan Pendidik
Ketika menjadi mahasiswa tahun 90-an, penulis sempat diikutsertakan dalam penulisan kamus bahasa Melayu-bahasa Indonesia. Upaya ini ditaja oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (P3BI) yang sekarang berganti Badan Bahasa (BB). BB memiliki perwakilan di setiap provinsi, yaitu balai bahasa/kantor bahasa. Penulisan kamus ini sangat mempengaruhi otentitas bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa asing.
Selain itu, sebagai pendidik, guru sangat penting dalam membina, membela, dan mengembangkan bahasa Indonesia (BI). Bukan cuma guru mata pelajaran BI, guru mata pelajaran lain pun berkedudukan penting membina dan mengembangkan BI. Ungkapan ini merupakan tanggung jawab guru BI, keliru. Ini merupakan tanggung jawab guru Indonesia. Artinya, guru mata pelajaran apapun harus memiliki kompetensi BI yang memadai. Jangan heran jika aspek kebahasaan guru pun masih harus dibina dan dikembangkan, terutama dalam pembuatan soal. Karena itu, dari aspek mana pun, BI patut dibela. Kitalah pembelanya!***
Musa Ismail
Pendidik di SMAN 3 Bengkalis
Lirik lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” itu telah mendidik kita untuk patriotis dan nasionalis. Suatu kepribadian bangsa yang luhur tergambar nyata. Namun, lirik lagu ini tidak begitu hikmat ketika didendangkan para siswa. Bahkan, ada pula yang tidak hafal. Selanjutnya, peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, patut tersemat abadi dalam hati bangsa kita. Peristiwa heroik itu telah melahirkan maha karya bangsa. Para pemuda ketika itu memberikan penyadaran pikiran, tindakan, dan perasaan akan kedaulatan tanah air: tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Sebenarnya, inilah dasar terkuat NKRI yang didengung-dengungkan oleh bangsa kita.
Bahasa Indonesia merupakan salah satu jatidiri asli. Bahasa persatuan ini memiliki otentitas jatidiri bangsa. Meskipun kemajuan di berbagai segi keilmuan, bahasa kita ini mampu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi inilah menjadikannya terus berkembang, bukan menjauh dari keaslian. Pembakuan bahasa Indonesia menyangga kemampuan berkembangnya di tengah beragam perubahan. Otentitas bahasa Indonesia juga sangat bergantung pada sikap kita sebagai bangsa Indonesia.
Sikap bangsa sangat mempengaruhi sikap berbahasa. Bangsa Indonesia yang bersikap dan bercara pandang negatif terhadap bahasanya, tidak akan memberikan perkembangan maksimal terhadap bahasa kita. Sikap negatif ini —disadari atau tidak— akan membunuh bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan negara. Ke mana akan dibawa identitas otentik ini jika sikap-sikap destruktif masih terus berlanjut. Beberapa sikap destruktif yang masih ditemukan itu misalnya lebih bangga menggunakan istilah asing (yang belum baku) dalam berkomunikasi; meremehkan bahasa Indonesia; tidak mau tahu dengan perkembangan bahasa Indonesia. Karena itu, kita memerlukan pembela bahasa Indonesia. Pertama, pembela dimaksud, yaitu rakyat Indonesia yang melakukan pembelaan terhadap bahasa Indonesia dari segala sikap meremehkan. Kedua, pembela (baca e pepet), yaitu rakyat yang mau dan mampu menjaga dan mengembangkan otentitas bahasa Indonesia.
Pemerintah dan Media Massa
Pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki peran besar untuk membela bahasa Indonesia. Pejabat negara, dengan semua kemampuan dan kekuasaannya, merupakan tokoh rujukan. Mulai dari kepala negara hingga kepala desa, sikap berbahasa Indonesia yang benar harus diterapkan dengan konsekuen. Yang menjadi persoalan, sikap destruktif kita dalam berbahasa masih saja terjadi di kalangan elite pemerintahan. Sikap destruktif tersebut selalu berkaitan dengan pemilihan kata (diksi) ketika berkomunikasi (seperti berpidato dan korespondensi atau merespon pertanyaan pemberita).
Pejabat pemerintahan selalu berada dalam kondisi resmi. Kondisi ini menuntut pemakaian bahasa yang resmi pula. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini berwawasan kebangsaan. Pejabat pemerintahan seharusnya menyadari dan menerapkan dengan benar bahasa Indonesia sesuai dengan fungsinya.
Media massa pula tidak bisa terlepas dari pemerintahan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling memperindah. Sorotan atau liputan berita selalu memerlukan pernyataan dari pejabat yang berwewenang. Pertumbuhan media massa saat ini seperti tak terkendali. Tentu saja berdampak pada rekruitmen sumber dayanya. Di sini, kekhawatiran muncul terhadap mutu media massa yang kurang memerhatikan persoalan bahasa. Tidak sedikit media massa yang tidak mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang bermutu.
Masih banyak media massa yang masa bodoh dengan mutu bahasa Indonesia yang digunakan, terutama di daerah. Aspek kebahasaan tidak menjadi pertimbangan penting. Muncul dugaan, yang penting, bisa terbit dan bisa dibaca. Di media elektronik, iklan merajalela dengan bahasa hiperbolis, tentu saja ada yang bertentangan dengan nilai rasa bahasa. Kondisi ini diperparah oleh kehadiran bahasa gaul dan prokem di tengah-tengah media massa kita seperti tayangan sinetron dan media yang bernafas remaja. Sepintas lalu, kondisi ini tidak memunculkan masalah, tetapi secara bertahap berdampak negatif terhadap kemajuan bahasa persatuan kita.
Kita masih bersyukur masih banyak pejabat yang lebih bangga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kita juga masih bangga karena cukup banyak media massa yang lebih bangga memakai istilah/bahasa Indonesia dalam segmen liputannya. Mereka inilah yang tergolong sebagai pembela bahasa Indonesia.
Pusat/Balai Bahasa dan Pendidik
Ketika menjadi mahasiswa tahun 90-an, penulis sempat diikutsertakan dalam penulisan kamus bahasa Melayu-bahasa Indonesia. Upaya ini ditaja oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia (P3BI) yang sekarang berganti Badan Bahasa (BB). BB memiliki perwakilan di setiap provinsi, yaitu balai bahasa/kantor bahasa. Penulisan kamus ini sangat mempengaruhi otentitas bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa asing.
Selain itu, sebagai pendidik, guru sangat penting dalam membina, membela, dan mengembangkan bahasa Indonesia (BI). Bukan cuma guru mata pelajaran BI, guru mata pelajaran lain pun berkedudukan penting membina dan mengembangkan BI. Ungkapan ini merupakan tanggung jawab guru BI, keliru. Ini merupakan tanggung jawab guru Indonesia. Artinya, guru mata pelajaran apapun harus memiliki kompetensi BI yang memadai. Jangan heran jika aspek kebahasaan guru pun masih harus dibina dan dikembangkan, terutama dalam pembuatan soal. Karena itu, dari aspek mana pun, BI patut dibela. Kitalah pembelanya!***
Musa Ismail
Pendidik di SMAN 3 Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

