Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dinamika politik di lingkungan parlemen, sampai dilantiknya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan pelantikan kabinet kerja Jokowi sangat dinamis. Pertentangan keras, sisa-sisa pilpres terus menghiasi DPR RI itu, tampaknya masih dalam koridor demokrasi ala Indonesia.
Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya yang akan terjadi, jika dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Apa dampaknya nyata dari perseteruan politik ini untuk gerak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah.
Namun, sejarah buruk terjadi, bahwa api dalam sekam yang terjadi di parlemen tidak bisa diredam, dan harus keluar menjadi konsumsi publik. Seperti yang ditulis koran ini, ‘’Interupsi Tak Digurbris, Paripurna Ricuh’’ menjadi pemandangan yang miris.
Jangan katakan peristiwa yang dipertontonkan di parlemen itu adalah sebuah trend, bahwa sikap anggota dewan di negara kawasan Asia cenderung seperti itu. Dan jangan katakan pula sikap seperti itu adalah hal biasa persidangan. Kita semua harus menilai hal itu adalah yang paling buruk, yang tidak mencerminkan budaya bangsa.
Bukankah anggota dewan akan semakin terhormat, jika sikap, perkataan dan tindakan mereka menjadi teladan di hadapan rakyatnya? Bukan untuk menjeneralisir, namun patut dipertanyakan, apa yang telah terjadi dengan tokoh-tokoh politik ini, tidak segan-segan mempertontonkan sikap tidak terpuji di depan publik.
Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, tentu peristiwa ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan pembelajaran buruk demokrasi di negeri ini.
Sebab, seluruh anggota dewan yang duduk di Senayan hari ini, adalah hasil dari pilihan rakyat secara langsung. Bahwa mereka yang duduk di sana adalah pembawa amanah rakyat sekaligus menjunjung martabat bangsa.
Menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: Pertama, bahwa peristiwa seperti ini cukup hanya sekali, bahwa perdebatan mempertahankan pendapat harus dihindarkan dari tindakan fisik yang menghilangkan simpati. Pertentangan politik di parlemen tidak harus sampai mempertontonkan keburukan sikap sampai keluar parlemen.
Kedua, masyarakat yang terlanjur melihat insiden ini, tidak harus langsung menghukumi bahwa anggota dewan sudah jauh menyimpang dari sikap santun dan sopan. Masih ada waktu untuk berubah. Selain harus menjadi tekad dari anggota dewan sendiri, masyarakat juga mendoakan agar anggota dewan tetap berperan sebagai pilar demokrasi yang berbudaya Indonesia.
Ketiga, harus ada upaya pimpinan partai politik untuk evaluasi agar insiden seperti ini menjadi penyakit yang bisa menjalar sampai wakil rakyat di daerah.
Peristiwa ini tentu harus menjadi renungan semua wakil rakyat dari pusat hingga pusat. Sebesar apa pun pertentangan, tidak harus mempertontonkan sikap yang tak terpuji ini. Sebab, di era ini, sekecil apa pun peristiwa yang terjadi di parlemen, dengan hitungan detik, seluruh rakyat tahu. Nah!***
Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya yang akan terjadi, jika dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Apa dampaknya nyata dari perseteruan politik ini untuk gerak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah.
Namun, sejarah buruk terjadi, bahwa api dalam sekam yang terjadi di parlemen tidak bisa diredam, dan harus keluar menjadi konsumsi publik. Seperti yang ditulis koran ini, ‘’Interupsi Tak Digurbris, Paripurna Ricuh’’ menjadi pemandangan yang miris.
Jangan katakan peristiwa yang dipertontonkan di parlemen itu adalah sebuah trend, bahwa sikap anggota dewan di negara kawasan Asia cenderung seperti itu. Dan jangan katakan pula sikap seperti itu adalah hal biasa persidangan. Kita semua harus menilai hal itu adalah yang paling buruk, yang tidak mencerminkan budaya bangsa.
Bukankah anggota dewan akan semakin terhormat, jika sikap, perkataan dan tindakan mereka menjadi teladan di hadapan rakyatnya? Bukan untuk menjeneralisir, namun patut dipertanyakan, apa yang telah terjadi dengan tokoh-tokoh politik ini, tidak segan-segan mempertontonkan sikap tidak terpuji di depan publik.
Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, tentu peristiwa ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan pembelajaran buruk demokrasi di negeri ini.
Sebab, seluruh anggota dewan yang duduk di Senayan hari ini, adalah hasil dari pilihan rakyat secara langsung. Bahwa mereka yang duduk di sana adalah pembawa amanah rakyat sekaligus menjunjung martabat bangsa.
Menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: Pertama, bahwa peristiwa seperti ini cukup hanya sekali, bahwa perdebatan mempertahankan pendapat harus dihindarkan dari tindakan fisik yang menghilangkan simpati. Pertentangan politik di parlemen tidak harus sampai mempertontonkan keburukan sikap sampai keluar parlemen.
Kedua, masyarakat yang terlanjur melihat insiden ini, tidak harus langsung menghukumi bahwa anggota dewan sudah jauh menyimpang dari sikap santun dan sopan. Masih ada waktu untuk berubah. Selain harus menjadi tekad dari anggota dewan sendiri, masyarakat juga mendoakan agar anggota dewan tetap berperan sebagai pilar demokrasi yang berbudaya Indonesia.
Ketiga, harus ada upaya pimpinan partai politik untuk evaluasi agar insiden seperti ini menjadi penyakit yang bisa menjalar sampai wakil rakyat di daerah.
Peristiwa ini tentu harus menjadi renungan semua wakil rakyat dari pusat hingga pusat. Sebesar apa pun pertentangan, tidak harus mempertontonkan sikap yang tak terpuji ini. Sebab, di era ini, sekecil apa pun peristiwa yang terjadi di parlemen, dengan hitungan detik, seluruh rakyat tahu. Nah!***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

