Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Harga minyak dunia di pasar internasional terus bergerak dengan dinamisnya, hingga tulisan ini diturunkan menyentuh harga 86,16 dolar AS per barrel. Pemerintahan baru berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menjaga jebolnya dan defisitnya anggaran, karena tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, maka beban subsidi akan membengkak dan berimbas terhadap ketidak-seimbangannya alokasi belanja pemerintah lainnya yang juga tidak kalah penting.
Tidak ada yang akan menyanggah bahwa pengguna BBM bersubsidi saat itu didominasi dengan sebagian besar adalah orang yang mampu, sedangkan secara ”teori” subsidi itu diperuntukkan bagi orang yang tidak/kurang mampu sehingga dapat dikatakan bahwasanya subsidi pemerintah saat ini memang telah salah sasaran.
Terkait masalah ekonomi nasional saat ini, memang ketika minyak mahal, biaya produksi akan naik, dan pada akhirnya harga barang pun juga ikut naik karena dipicu dengan terjadinya inflasi.
Yang selama ini dikhawatirkan tentunya adalah usaha menengah bahkan usaha rakyat kecil pun bisa gulung tikar karena tidak mampu menutupi biaya produksi, ditambah dengan kebiasaan masyarakat kita yang lebih cenderung mengkonsumsi barang impor daripada produksi lokal meskipun dengan kualitas yang sama, serta diperparah lagi dengan telah di ambang pintunya Masyarakat Economy Asean (MEA) yang telah penulis bahas pada tulisan terdahulu.
Dengan adanya perubahan asumsi makro tersebut tentang pengurangan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan hendaknya perlu sesegera mungkin ditetapkan dan di-adjustment dengan dirumuskan secara komprehensif dan sinergi terhadap berbagai komponen. Karena apabila menyangkut alokasi dana kompensasi terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tentunya akan berdampak langsung terhadap psikologi, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah saat ini tentunya sudah menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi untuk rakyat miskin atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dirumuskan bersama dengan legislatif, di antaranya transfer dana tunai melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Walau dirasakan masih banyaknya kekurangan yang terjadi di lapangan namun hal itu kita harapkan dapat diminimalisir dengan beberapa cara seperti memperketat distribusi dan pengawasan agar sesuai dengan peruntukannya.
Kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak juga pada kenaikan harga produk dan jasa yang komponen biayanya relevansi dengan BBM, oleh sebab itu solusi lain yang harus diambil pemerintah adalah memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi, yaitu dengan menyalurkan kepada kegiatan infrastruktur padat karya, dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif dan produktif.
Langkah alternatif yang juga dirasa perlu dilakukan pemerintah dalam menekan inflasi di daerah dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, adalah pengalihan subsidi untuk membiayai eksplorasi dan eksploitasi energi alternatif.
Dengan kata lain anggaran yang seharusnya untuk subsidi BBM, dialokasikan untuk dapat membangun dan memperbanyak kilang minyak milik kita sendiri terutama pada basis-basis daerah potensial tertentu layaknya Riau dan Kepri, NAD, Kalimantan, dan banyak daerah lainnya.
Walau dalam perhitungan jangka pendeknya keuntungan yang akan dihasilkan kecil, namun dapat bermanfaat dan dinikmati dalam jangka panjang oleh masyarakat, daripada diserahkan kepada asing dengan keuntungan yang besar tetapi hanya bermanfaat dalam jangka pendek dan penderitaan masyarakat terus berkepanjangan karena terus merasa ketergantungan pada fluktuasi harga minyak luar negeri.
Kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak juga pada kenaikan harga produk dan jasa yang komponen biayanya relevansi berasal dari BBM, oleh sebab itu solusi lain yang harus diambil pemerintah adalah memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi, yaitu dengan menyalurkan kepada kegiatan infrastruktur padat karya dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha ekonomi produktif, serta pengembangan berbagai energi alternatif.
Reformasi pada birokrasi, terutama terkait isu perizinan yang hingga kini dinilai masih menjadi hambatan utama dalam berinvestasi, karena proses yang berbelit dan kerumitan dalam menjalankan usaha, tentunya juga dapat menjadi katalisator dalam sukses tidaknya pembangunan nasional yang selama ini telah kita cita-citakan.***
Ryan Pahlawan
Dosen Fakultas Ekonomi Unilak
Tidak ada yang akan menyanggah bahwa pengguna BBM bersubsidi saat itu didominasi dengan sebagian besar adalah orang yang mampu, sedangkan secara ”teori” subsidi itu diperuntukkan bagi orang yang tidak/kurang mampu sehingga dapat dikatakan bahwasanya subsidi pemerintah saat ini memang telah salah sasaran.
Terkait masalah ekonomi nasional saat ini, memang ketika minyak mahal, biaya produksi akan naik, dan pada akhirnya harga barang pun juga ikut naik karena dipicu dengan terjadinya inflasi.
Yang selama ini dikhawatirkan tentunya adalah usaha menengah bahkan usaha rakyat kecil pun bisa gulung tikar karena tidak mampu menutupi biaya produksi, ditambah dengan kebiasaan masyarakat kita yang lebih cenderung mengkonsumsi barang impor daripada produksi lokal meskipun dengan kualitas yang sama, serta diperparah lagi dengan telah di ambang pintunya Masyarakat Economy Asean (MEA) yang telah penulis bahas pada tulisan terdahulu.
Dengan adanya perubahan asumsi makro tersebut tentang pengurangan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan hendaknya perlu sesegera mungkin ditetapkan dan di-adjustment dengan dirumuskan secara komprehensif dan sinergi terhadap berbagai komponen. Karena apabila menyangkut alokasi dana kompensasi terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tentunya akan berdampak langsung terhadap psikologi, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah saat ini tentunya sudah menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi untuk rakyat miskin atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dirumuskan bersama dengan legislatif, di antaranya transfer dana tunai melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Walau dirasakan masih banyaknya kekurangan yang terjadi di lapangan namun hal itu kita harapkan dapat diminimalisir dengan beberapa cara seperti memperketat distribusi dan pengawasan agar sesuai dengan peruntukannya.
Kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak juga pada kenaikan harga produk dan jasa yang komponen biayanya relevansi dengan BBM, oleh sebab itu solusi lain yang harus diambil pemerintah adalah memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi, yaitu dengan menyalurkan kepada kegiatan infrastruktur padat karya, dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif dan produktif.
Langkah alternatif yang juga dirasa perlu dilakukan pemerintah dalam menekan inflasi di daerah dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, adalah pengalihan subsidi untuk membiayai eksplorasi dan eksploitasi energi alternatif.
Dengan kata lain anggaran yang seharusnya untuk subsidi BBM, dialokasikan untuk dapat membangun dan memperbanyak kilang minyak milik kita sendiri terutama pada basis-basis daerah potensial tertentu layaknya Riau dan Kepri, NAD, Kalimantan, dan banyak daerah lainnya.
Walau dalam perhitungan jangka pendeknya keuntungan yang akan dihasilkan kecil, namun dapat bermanfaat dan dinikmati dalam jangka panjang oleh masyarakat, daripada diserahkan kepada asing dengan keuntungan yang besar tetapi hanya bermanfaat dalam jangka pendek dan penderitaan masyarakat terus berkepanjangan karena terus merasa ketergantungan pada fluktuasi harga minyak luar negeri.
Kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak juga pada kenaikan harga produk dan jasa yang komponen biayanya relevansi berasal dari BBM, oleh sebab itu solusi lain yang harus diambil pemerintah adalah memanfaatkan sebagian anggaran untuk subsidi, yaitu dengan menyalurkan kepada kegiatan infrastruktur padat karya dan dana bergulir bagi masyarakat miskin dalam usaha ekonomi produktif, serta pengembangan berbagai energi alternatif.
Reformasi pada birokrasi, terutama terkait isu perizinan yang hingga kini dinilai masih menjadi hambatan utama dalam berinvestasi, karena proses yang berbelit dan kerumitan dalam menjalankan usaha, tentunya juga dapat menjadi katalisator dalam sukses tidaknya pembangunan nasional yang selama ini telah kita cita-citakan.***
Ryan Pahlawan
Dosen Fakultas Ekonomi Unilak
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

