Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upah Minimum Naik, Gaji Guru Siapa Peduli?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Berita gembira bagi sebagian orang sebab upah minimum provinsi (UMP) Riau naik. Harian Riau Pos edisi 30 Oktober 2014 mewartakan UMP Riau naik menjadi Rp1.878.000. Kenaikan ini telah disetujui oleh Dewan Pengupahan Provinsi Riau dan menunggu persetujuan Gubernur Riau. Sebelumnya, UMP Riau sebesar Rp1.700.000. Kenaikan ini mencapai 11,47 persen. Dasar utama kenaikan UMP adanya pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk tahun 2015, yakni sebesar Rp1.872.000. Penghitungan KHL tentu saja didasarkan pada berbagai indikator yang berkaitan dengan standar hidup layak di Provinsi Riau. Maknanya, jika UMP telah melebihi angka KHL, maka penerima upah dianggap telah hidup secara layak. Sebaliknya, jika UMP kurang dari KHL, maka penerima upah belum hidup secara layak. Peningkatan UMP menunjukkan adanya perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh di Provinsi Riau.

Bagaimana dengan gaji guru non-PNS? Apakah guru non-PNS telah menerima gaji di atas UMP atau KHL? Gaji guru PNS tidak menjadi persoalan sebab pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan peraturan terkait gaji guru PNS. Gaji guru PNS tentu saja di atas KHL. Kondisi ini berbeda bagi guru non-PNS. Tampaknya guru non-PNS dianggap sebagai guru kelas dua sedangkan guru PNS dianggap anak emas negara. Padahal keduanya sama-sama pendidik yang bertugas untuk mendidik anak bangsa. Ada ketidakadilan dalam penetapan gaji guru PNS dan non-PNS. Gaji guru PNS jelas pengaturannya, sedangkan gaji guru non-PNS tidak ada. Seyogyanya standar gaji guru PNS dan non-PNS sama sebab keduanya memiliki peran yang sama dalam memajukan bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, guru dipandang sebagai pendidik  profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan anak usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar, dan pendidikan menengah. Artinya, guru tidak sama dengan buruh.

Ironisnya guru non-PNS yang menjalankan peran strategisnya dalam bidang pendidikan tidak memiliki standar gaji yang jelas seperti buruh. Standar gaji guru non-PNS di berbagai sekolah negeri dan swasta tidak jelas. Besar gajinya terserah pihak sekolah. Bila sekolahnya tergolong sekolah elit, maka gaji gurunya pasti sudah di atas KHL. Tetapi bila sekolahnya tergolong menengah ke bawah maka gaji guru non-PNS di bawah standar hidup layak. Padahal pekerjaan guru bersifat profesional bila mengacu pada konsep profesional seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta memerlukan pendidikan profesi. Artinya, bila seseorang menjadi guru, maka pekerjaan itu menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Pemerintah belum memberikan perhatian secara serius pada gaji guru non-PNS. Para buruh diberikan standar tetapi para guru non-PNS tidak dipedulikan. Tidak ada kebijakan yang mengatur standar gaji guru non-PNS. Ketidakpedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada standar layak gaji guru non-PNS mungkin disebabkan oleh mitos “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Guru dianggap tidak akan berbuat macam-macam meskipun gajinya di bawah KHL. Berbeda dengan buruh. Buruh akan melakukan berbagai aksi dan gerakan untuk memaksa ditetapkannya upah atau gaji berdasarkan hidup layak. Sebagai seorang profesional, guru non-PNS memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak.

Ketiadaan standar gaji minimum bagi guru non-PNS membuktikan bahwa kesejahteraan guru cenderung diabaikan dan tenaga guru cenderung dieksploitasi atas nama pendidikan anak-anak bangsa. Kondisi ini sangat tidak adil sebab guru memiliki beban tugas yang berat dan sangat penting bagi kemajuan bangsa tetapi kesejahteraan guru tidak diperhatikan. Harapan kita sangat besar kepada guru tetapi kita tidak memberikan gaji yang layak kepada mereka. Bahkan karena sangat besarnya harapan kita kepada guru, kita sering menyalahkan guru. Ironisnya, meskipun kita mempunyai harapan yang besar kepada guru, kita tidak mempedulikan kesejahteraan mereka. Kita biarkan mereka hidup di bawah standar hidup layak.   

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS di Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan No. 12 Tahun 2013, yakni pasal 39: Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mengamanatkan bahwa pemberian penghasilan guru non-PNS (termasuk tenaga kependidikan) harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persoalannya adalah belum ada peraturan yang secara khusus mengatur standar gaji guru non-PNS. Padahal peraturan tersebut harus ada dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusunnya.  

Selanjutnya, pasal 40 secara lebih tegas menyatakan: (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Ayat 1 menegaskan bahwa para guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak melebihi batas kebutuhan hidup minimum dan memperoleh jaminan sosial. Sedangkan ayat 2 menyatakan peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi kepada guru non-PNS. Selanjutnya, ayat tiga secara khusus memberikan perintah kepada pemerintah daerah untuk menyusun standar gaji guru non-PNS di Provinsi Riau.

Realitasnya, amanat untuk memberikan gaji yang layak, jaminan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua bagi guru non-PNS belum terwujud. Padahal ayat terakhir pada pasal 40 telah menegaskan bahwa perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur standar gaji guru berdasarkan kebutuhan hidup layak. Ketentuan standar gaji guru non-PNS harus segera ditetapkan oleh pemerintah daerah karena sudah terlalu lama guru non-PNS berharap untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Mereka berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan untuk memperoleh kesejahteraan yang layak sebab mereka telah mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak bangsa.  Para guru non-PNS tidak iri dengan kenaikan upah buruh. Mereka hanya menuntut hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak karena mereka telah mengabdi untuk negeri ini. Bagaimana mungkin kita menuntut guru non-PNS bekerja secara profesional bila gaji mereka di bawah standar hidup layak? Masih adakah orang yang peduli kepada guru non-PNS? Jangan sampai pemerintah berutang kepada guru non-PNS?***


Junaidi
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer