Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
AKHIR tahun anggaran 2014 hanya kurang dari dua bulan. Waktu yang tersisa, jelas sangat singkat untuk merealisasikan program pembangunan yang sudah direncanakan dengan dana yang sudah disiapkan.
Rendahnya penyerapan anggaran daerah, khususnya Provinsi Riau pada tahun 2014, ditambah pula badai yang menerpa Gubri Annas Maamun yang tersangkut kasus hukum menjadi masalah tersendiri dalam menggesa realisasi APBD yang maksimal. Sebagai pelaksana tugas Gubri, Arsyadjuliandi Rahman yang saat ini memegang kendali pemerintahan dihadapkan pada dua persoalan besar.
Di satu sisi, realisasi penggunaan anggaran masih sangat rendah dan harus digesa dalam waktu tersisa sehingga pencapaiannya menjadi lebih maksimal. Di sisi lain dituntut kualitas pembangunan yang dilaksanakan.
Dalam kerja besar ini, semua komponen pelaksana harus bekerja maksimal dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini penting, mengingat dalam waktu yang sudah sangat singkat ini, terbuka kemungkinan pengerjaan proyek asal jadi. Sangat terbuka peluang kongkalikong pengawas dengan pihak kontraktor khususnya untuk proyek-proyek fisik.
Pengerjaan proyek yang asal jadi, tidak saja akan berdampak pada kualitas hasil kerja, tapi juga pada pemubaziran anggaran daerah. Proyek asal jadi akan lebih cepat rusak dan untuk perbaikannya memerlukan anggaran yang cukup besar.
Untuk meminimalisir terjadinya pemubaziran anggaran, pengawasan yang benar, menjadi hal yang sangat menentukan. Jangan sampai pegawai yang ditugaskan untuk mengawasi pengerjaan proyek bermain mata dengan pihak pelaksana.
Realita membuktikan, banyak kasus main mata dalam pengerjaan proyek telah menyeret banyak oknum pejabat ke balik jeruji penjara. Proyek dikerjakan asal jadi sehingga di saat ada pemeriksaan, terjadi temuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya, pejabat bersangkutan harus berurusan dengan konsekuensi hukum.
Fakta sejumlah oknum pejabat daerah yang terseret kasus hukum karena bermasalah dengan penggunaan anggaran hendaklah menjadi pelajaran. Cukuplah sejumlah kasus yang ada telah mencoreng muka kita di Bumi Lancang Kuning ini. Jangan lagi ada kasus-kasus penyalahgunaan anggaran lainnya yang kembali menambah daftar panjang pejabat publik di Riau yang terseret kasus hukum.
Dalam waktu tersisa, masyarakat sangat berharap berbagai program pembangunan yang sudah dianggarkan dapat segera dilaksanakan. Tentu saja, harapan masyarakat, realisasi pembangunan yang dilaksanakan disertai kualitas yang baik.***
Rendahnya penyerapan anggaran daerah, khususnya Provinsi Riau pada tahun 2014, ditambah pula badai yang menerpa Gubri Annas Maamun yang tersangkut kasus hukum menjadi masalah tersendiri dalam menggesa realisasi APBD yang maksimal. Sebagai pelaksana tugas Gubri, Arsyadjuliandi Rahman yang saat ini memegang kendali pemerintahan dihadapkan pada dua persoalan besar.
Di satu sisi, realisasi penggunaan anggaran masih sangat rendah dan harus digesa dalam waktu tersisa sehingga pencapaiannya menjadi lebih maksimal. Di sisi lain dituntut kualitas pembangunan yang dilaksanakan.
Dalam kerja besar ini, semua komponen pelaksana harus bekerja maksimal dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini penting, mengingat dalam waktu yang sudah sangat singkat ini, terbuka kemungkinan pengerjaan proyek asal jadi. Sangat terbuka peluang kongkalikong pengawas dengan pihak kontraktor khususnya untuk proyek-proyek fisik.
Pengerjaan proyek yang asal jadi, tidak saja akan berdampak pada kualitas hasil kerja, tapi juga pada pemubaziran anggaran daerah. Proyek asal jadi akan lebih cepat rusak dan untuk perbaikannya memerlukan anggaran yang cukup besar.
Untuk meminimalisir terjadinya pemubaziran anggaran, pengawasan yang benar, menjadi hal yang sangat menentukan. Jangan sampai pegawai yang ditugaskan untuk mengawasi pengerjaan proyek bermain mata dengan pihak pelaksana.
Realita membuktikan, banyak kasus main mata dalam pengerjaan proyek telah menyeret banyak oknum pejabat ke balik jeruji penjara. Proyek dikerjakan asal jadi sehingga di saat ada pemeriksaan, terjadi temuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya, pejabat bersangkutan harus berurusan dengan konsekuensi hukum.
Fakta sejumlah oknum pejabat daerah yang terseret kasus hukum karena bermasalah dengan penggunaan anggaran hendaklah menjadi pelajaran. Cukuplah sejumlah kasus yang ada telah mencoreng muka kita di Bumi Lancang Kuning ini. Jangan lagi ada kasus-kasus penyalahgunaan anggaran lainnya yang kembali menambah daftar panjang pejabat publik di Riau yang terseret kasus hukum.
Dalam waktu tersisa, masyarakat sangat berharap berbagai program pembangunan yang sudah dianggarkan dapat segera dilaksanakan. Tentu saja, harapan masyarakat, realisasi pembangunan yang dilaksanakan disertai kualitas yang baik.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

