Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang keberadaannya sangat terhormat, fatwanya dinanti, rancangan undang-undangnya ditunggu, kontrolnya terhadap pemerintah merupakan sebuah keharusan demi membela kepentingan dan berjuang atas nama rakyat. Sebagai lembaga tinggi negara, wibawa dan kehormatan DPR harus terjaga dengan baik di mata rakyat.
Namun kehormatan itu untuk sekian kalinya runtuh oleh perilaku tidak terpuji yang diperlihatkan oleh para penghuni gedung parlemen tersebut. Seolah tidak ada beban, anggota DPR yang terdiri dari wakil-wakil partai politik tersebut mencoreng wibawa mereka sendiri di depan ratusan juta mata rakyat Indonesia yang mereka wakili.
Dalam sejarah berdirinya republik, baru kali ini kita mendengar adanya pimpinan DPR tandingan, yang terbentuk atas dasar kekecewaan politik dari sebuah kompromi yang tidak tuntas. Benar adanya jika ada yang mengatakan politikus kita tidak siap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan kelompok dan pribadi. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai demokrasi terbukti moncoreng demokrasi itu sendiri.
Hal ini terjadi sebagai bentuk dari terbelahnya kekuatan politik dalam pilpres masa lalu yang telah mengotakkan mereka dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertarungan ternyata tidak berhenti pasca-lahirnya pemerintahan baru, namun diteruskan ke Senayan dengan motivasi sendiri-sendiri untuk memuluskan kepentiginan politik semata. Tidak ada lagi musyawarah mufakat yang seharusnya di kedepankan dalam mengambil keputusan saat legislator ini bersidang.
Sebelumnya kita juga melihat oknum anggota DPR dari salah satu fraksi mengamuk dan melakukan tindakan anarkis di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Tentunya semua memiliki argumentasi sendiri kenapa mereka melakukan itu. Yang menjadi masalah bagi kita adalah budaya ini sangat tidak relevan untuk diperlihatkan dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Berilah contoh yang baik, jangan sampai sidang anggota parlemen ini jauh lebih tertinggal dari lembaga OSIS yang ada disekolah setingkat SMP atau SMA, terbukti mereka lebih demokratis dalam bermusyawarah untuk mencari mufakat.
Sebagai rakyat kami sangat rindu akan hadirnya wajah perpolitikan yang elegan dan bermartabat dengan mendepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.***
Donk Ghanie
Komplek Pamulang Permai I B 33 No. 5 Pamulang Tangerang Selatan.
Namun kehormatan itu untuk sekian kalinya runtuh oleh perilaku tidak terpuji yang diperlihatkan oleh para penghuni gedung parlemen tersebut. Seolah tidak ada beban, anggota DPR yang terdiri dari wakil-wakil partai politik tersebut mencoreng wibawa mereka sendiri di depan ratusan juta mata rakyat Indonesia yang mereka wakili.
Dalam sejarah berdirinya republik, baru kali ini kita mendengar adanya pimpinan DPR tandingan, yang terbentuk atas dasar kekecewaan politik dari sebuah kompromi yang tidak tuntas. Benar adanya jika ada yang mengatakan politikus kita tidak siap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan kelompok dan pribadi. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai demokrasi terbukti moncoreng demokrasi itu sendiri.
Hal ini terjadi sebagai bentuk dari terbelahnya kekuatan politik dalam pilpres masa lalu yang telah mengotakkan mereka dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertarungan ternyata tidak berhenti pasca-lahirnya pemerintahan baru, namun diteruskan ke Senayan dengan motivasi sendiri-sendiri untuk memuluskan kepentiginan politik semata. Tidak ada lagi musyawarah mufakat yang seharusnya di kedepankan dalam mengambil keputusan saat legislator ini bersidang.
Sebelumnya kita juga melihat oknum anggota DPR dari salah satu fraksi mengamuk dan melakukan tindakan anarkis di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Tentunya semua memiliki argumentasi sendiri kenapa mereka melakukan itu. Yang menjadi masalah bagi kita adalah budaya ini sangat tidak relevan untuk diperlihatkan dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Berilah contoh yang baik, jangan sampai sidang anggota parlemen ini jauh lebih tertinggal dari lembaga OSIS yang ada disekolah setingkat SMP atau SMA, terbukti mereka lebih demokratis dalam bermusyawarah untuk mencari mufakat.
Sebagai rakyat kami sangat rindu akan hadirnya wajah perpolitikan yang elegan dan bermartabat dengan mendepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.***
Donk Ghanie
Komplek Pamulang Permai I B 33 No. 5 Pamulang Tangerang Selatan.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

