Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selama 10 tahun Pemerin tahan SBY-Boediono, arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia cukup mendapat tempat dan apresiasi oleh dunia internasional. Keberhasilan Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011 di bawah kepemimpinan pemerintahan SBY-Boediono menjadi salah satu bukti keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tetap konsisten melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dalam kancah politik regional maupun internasional.
Penerapan arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) maupun kelompok G-20. Kelompok negara-negara G-20 ini merupakan forum utama kerja sama ekonomi dunia (Premier Forum for Economic Cooperation). Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota kelompok G-20 dan telah berperan aktif dalam hal menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dengan terus menggalang dukungan dari dunia internasional. Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak Forum Inter-Governmental ini dibentuk pada 1999.
Diplomasi Ekonomi
Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara sangat berhubungan dengan tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara yang berkaitan dengan isu dan masalah yang akan dihadapi. Pemerintah (negara) bertanggungjawab terhadap kebijakan dan arah tujuan kebijakan politik luar negerinya. Penentuan arah dan tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat tergantung bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil dan dilaksanakan oleh aktor (kepala negara atau kepala pemerintahan) suatu negara tersebut. Peranan aktor dalam hal ini sangat menentukan arah dan tujuan kebijakan politik luar negerinya.
Diharapkan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, peran Indonesia semakin aktif lagi menjalankan politik luar negerinya. Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo-JK saat ini lebih mengarah kepada diplomasi ekonomi. Pergeseran arah dan kebijakan politik luar negeri yang selama ini lebih kepada kebijakan politik lebih bergeser sedikit ke kebijakan ekonomi.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa diplomasi ekonomi akan menjadi salah satu prioritas kementerian yang dipimpinnya, dengan tujuan sebagai menopang kemandirian ekonomi nasional. Pilar ekonomi merupakan salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional. Perlu dipahami oleh semua perwakilan Indonesia di luar negeri bahwa kita harus lebih aktif dalam hal diplomasi ekonomi. Pergeseran kebijakan yang lebih ditujukan kepada diplomasi ekonomi tersebut, bukan berarti arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang selama ini telah dijalankan ditinggalkan. Namun diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam hal mendukung ketahanan ekonomi Indonesia yang akan bersaing dengan negara lainnya.
Dialog dan Perdamaian
Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tetap melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentu akan memberikan arah dan tujuan yang tetap konsisten dalam upaya menjaga perdamaian dan kestabilan politik dengan tetap menjalin kerja sama dengan negara-negara yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi kepada perdamaian regional dan internasional telah dibuktikan dengan aktifnya Indonesia untuk menggalang dan mengajak berbagai pihak untuk melakukan perdamaian serta mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan dialog melalui meja perundingan secara bersama-sama.
Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam hal mendukung proses perdamaian tersebut antara lain yaitu pertama; mengajak Myanmar untuk selalu membuka dan mewujudkan iklim demokratisasi dan konsolidasi politik khususnya di antara komponen-komponen yang bertikai. Indonesia selalu mendorong kepada negara tersebut untuk tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dan selalu membuka iklim demokrasi dan keterbukaan dalam upaya terwujudnya konsolidasi politik di antara komponen-komponen masyarakat di Myanmar. Keterbukaan rezim militer terhadap proses demokratisasi dan konsolidasi politik, mengindikasikan bahwa penguasa militer di Myanmar lambat laun dapat menerima masukan dari negara-negara ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya.
Kedua; penyelesaian konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand juga merupakan langkah dan inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di antara ke-2 negara yang bertetangga tersebut. Hasilnya dapat dilihat, bahwa konflik antara Kamboja dan Thailand dapat diselesaikan dan kedua belah pihak mau berdialog dan diselesaikan melalui meja perundingan. Sekali lagi peran Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut telah terbukti. Penyelesaian pertikaian kedua negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Indonesia dalam hal menjalankan politik luar negerinya masih memiliki kekuatan yang cukup strategis khususnya di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia membawa konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja ke meja perundingan dan menghindari konflik militer lebih jauh lagi merupakan apresiasi yang diberikan Indonesia dalam rangka penerapan politik luar negeri yang bebas dan aktif tersebut. Ke depannya, apapun arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK, tetap berpijak kepada kerangka dalam hal menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau
Penerapan arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) maupun kelompok G-20. Kelompok negara-negara G-20 ini merupakan forum utama kerja sama ekonomi dunia (Premier Forum for Economic Cooperation). Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota kelompok G-20 dan telah berperan aktif dalam hal menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dengan terus menggalang dukungan dari dunia internasional. Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak Forum Inter-Governmental ini dibentuk pada 1999.
Diplomasi Ekonomi
Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara sangat berhubungan dengan tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara yang berkaitan dengan isu dan masalah yang akan dihadapi. Pemerintah (negara) bertanggungjawab terhadap kebijakan dan arah tujuan kebijakan politik luar negerinya. Penentuan arah dan tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat tergantung bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil dan dilaksanakan oleh aktor (kepala negara atau kepala pemerintahan) suatu negara tersebut. Peranan aktor dalam hal ini sangat menentukan arah dan tujuan kebijakan politik luar negerinya.
Diharapkan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, peran Indonesia semakin aktif lagi menjalankan politik luar negerinya. Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo-JK saat ini lebih mengarah kepada diplomasi ekonomi. Pergeseran arah dan kebijakan politik luar negeri yang selama ini lebih kepada kebijakan politik lebih bergeser sedikit ke kebijakan ekonomi.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa diplomasi ekonomi akan menjadi salah satu prioritas kementerian yang dipimpinnya, dengan tujuan sebagai menopang kemandirian ekonomi nasional. Pilar ekonomi merupakan salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional. Perlu dipahami oleh semua perwakilan Indonesia di luar negeri bahwa kita harus lebih aktif dalam hal diplomasi ekonomi. Pergeseran kebijakan yang lebih ditujukan kepada diplomasi ekonomi tersebut, bukan berarti arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang selama ini telah dijalankan ditinggalkan. Namun diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam hal mendukung ketahanan ekonomi Indonesia yang akan bersaing dengan negara lainnya.
Dialog dan Perdamaian
Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tetap melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentu akan memberikan arah dan tujuan yang tetap konsisten dalam upaya menjaga perdamaian dan kestabilan politik dengan tetap menjalin kerja sama dengan negara-negara yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi kepada perdamaian regional dan internasional telah dibuktikan dengan aktifnya Indonesia untuk menggalang dan mengajak berbagai pihak untuk melakukan perdamaian serta mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan dialog melalui meja perundingan secara bersama-sama.
Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam hal mendukung proses perdamaian tersebut antara lain yaitu pertama; mengajak Myanmar untuk selalu membuka dan mewujudkan iklim demokratisasi dan konsolidasi politik khususnya di antara komponen-komponen yang bertikai. Indonesia selalu mendorong kepada negara tersebut untuk tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dan selalu membuka iklim demokrasi dan keterbukaan dalam upaya terwujudnya konsolidasi politik di antara komponen-komponen masyarakat di Myanmar. Keterbukaan rezim militer terhadap proses demokratisasi dan konsolidasi politik, mengindikasikan bahwa penguasa militer di Myanmar lambat laun dapat menerima masukan dari negara-negara ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya.
Kedua; penyelesaian konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand juga merupakan langkah dan inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di antara ke-2 negara yang bertetangga tersebut. Hasilnya dapat dilihat, bahwa konflik antara Kamboja dan Thailand dapat diselesaikan dan kedua belah pihak mau berdialog dan diselesaikan melalui meja perundingan. Sekali lagi peran Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut telah terbukti. Penyelesaian pertikaian kedua negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Indonesia dalam hal menjalankan politik luar negerinya masih memiliki kekuatan yang cukup strategis khususnya di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia membawa konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja ke meja perundingan dan menghindari konflik militer lebih jauh lagi merupakan apresiasi yang diberikan Indonesia dalam rangka penerapan politik luar negeri yang bebas dan aktif tersebut. Ke depannya, apapun arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK, tetap berpijak kepada kerangka dalam hal menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

