Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebijakan soal Mobil Dinas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Mobil dinas adalah satu soal yang kerap bikin pusing pemda. Baik di hulunya seperti pengadaannya yang kerap menuai kritikan, juga di hilirnya ketika susah menariknya dari pejabat yang memakainya. Soal mobil dinas ini, rasa kepemilikan pejabat yang bersangkutan tinggi sekali sehingga terasa berat mengembalikan setelah masa jabatan habis. Sampai saat ini, banyak mobil dinas yang masih saja belum bisa ditarik sepenuhnya oleh pemprov. Ini seharusnya jadi pelajaran berharga ke  depan sebelum melangkah.

Gebrakan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman patut diacungi jempol. Selain membatalkan pengadaan mobil dinas (mobdin) DPRD, ia juga membatalkan mobil untuk pejabat eselon II dan III. Pemprov Riau menganggarkan pembelian mobdin bagi pejabat eselon II dan III dengan total anggaran Rp40 miliar. Namun dapat dipastikan pengadaan mobdin itu dibatalkan. Ditambah pembatalan mobil untuk anggota dewan, total anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp70 miliar. Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa kebijakan membatalkan seluruh pengadaan mobdin ini seleras dengan apa yang diharapkan Presiden Jokowi.

Plt Gubri ikut rapat koordinasi gubernur se-Indonesia bersama Presiden Jokowi yang mengemukakan hal itu. Dalam acara itu, Presiden sudah menyampaikan bagaimana anggaran belanja langsung maupun tidak langsung, dapat dipergunakan sebaik mungkin dan jangan ada pemborosan. Andi Rachman menjelaskan, bahwa sebelum menghadiri rakor tersebut, pihaknya sudah lebih dulu memutuskan untuk pembatalan pengadaan mobdin tersebut. Menurut Andi, pihaknya selama ini juga sudah melakukan kunjungan ke sejumlah satuan kerja (satker) di lingkup Pemprov Riau. Kunjungan itu untuk menyampaikan bagaimana penggunaan anggaran seefektif mungkin sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Di pusat, mobil menteri yang telah disiapkan anggarannya oleh Sekretariat Negara ternyata juga dibatalkan pengadaannya. Dalam situs Sekretariat Negara, pemenang lelang tender tersebut adalah PT Mercedez Benz Indonesia yang dipimpin oleh Claus Herbert Weidner dengan nilai Rp91,9 miliar. Pemerintah sendiri telah memiliki pedoman tentang pengelolaan aset / barang milik negara dan peraturan tentang perencanaan kebutuhan barang milik negara. Aturan tersebut seharusnya menjadi panduan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset / barang milik negara. (PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PMK 150/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara).

Untuk prestisius, pejabat negara kita memang layak mendapat kenyamanan dalam menjalankan tugas bangsa dan negara. Namun untuk saat ini momennya belum tepat pengadaan mobil menteri di tengah APBN yang terbatas. Bukankah mobil menteri yang lama masih nyaman dan kilometernya masih pendek! Begitu juga di daerah. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian. Anggaran pengadaan mobil dinas lebih baik dipergunakan untuk kegiatan yang lebih mendesak seperti untuk kesejahteraan rakyat. Jika tidak, akan muncul anggapan pejabat negara “pamer” fasilitas di tengah kondisi masyarakat miskin kita yang masih cukup besar. Sudah saatnya kita berhemat dan mengalokasikan dana yang tepat sasaran.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer