Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Alasan klasik yang dimunculkan setiap kali kebijakan kenaikan BBM, kembali menjadi dasar bagi pemerintah. Yakni mengalihkan dana subsidi kepada sektor riil dan produktif. Namun, sektor rill dan produktif yang selalu dijanjikan tak pernah berkorelasi secara signifikan dalam menekan inflasi, penguatan nilai mata uang, dan menanggulangi angka pengangguran di negeri ini.
Tatkala kartu BPJS dan dana BOS sedang berjalan dan belum tersosialisasi secara merata dan terlaksana secara maksimal, lalu saat ini muncul kartu sehat dan kartu pintar yang popular disebut “kartu sakti Jokowi”. Padahal, program tersebut memiliki kesamaan, hanya beda penyebutan. Apatah lagi proyek penerbitan kartu “sakti” ini saja telah memakan biaya besar, sekaligus menyimpan banyak pertanyaan, antara lain : Pertama, apakah ada jaminan atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memegang “kartu sakti” di bidang kesehatan dan pendidikan. Apakah kualitas pelayanan, ketepatan dan kecepatan bantuan, dan obat-obatan yang akan diterima pemegang “kartu sakti” setara dengan biaya tanpa “kartu sakti”. Bagaimana mekanisme pelayanan dan pengawasan atas tindakan diskriminatif yang sangat mungkin terjadi.
Kedua, apakah efektif dan mencapai sasaran pendistribusian ”kartu sakti” kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Apakah tidak sama saja dengan pendistribusian BLT yang dinilai tidak efektif.
Persoalan BBM tak akan tuntas dengan menarik subsidi belaka. Akan muncul berbagai persoalan baru setelah subsidi BBM ditarik. Dampaknya bersifat komprehensif dan berakibat langsung kepada pemenuuan hajat hidup rakyat. Meningkatnya tanggungan negara atas subsidi BBM tidak sepenuhnya karena kendaraan rakyat. “Kebocoran” BBM bersubsidi jauh lebih besar menjadi penyebabnya. Artinya, membengkaknya subsidi atas BBM terjadi akibat sistem yang tidak berjalan secara maksimal, bukan karena dikonsumsi oleh rakyat kecil. Contohnya, para nelayan yang mencari rezeki ke laut harus merogoh sakunya lebih dalam karena BBM yang dijual kepada mereka jauh lebih tinggi dibanding harga di SPBU.
Subsidi BBM bisa ditarik, namun pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa persoalan, yaitu: Pertama, melihat persoalan dengan cermat. Apakah persoalan membengkaknya keperluan BBM dilakukan oleh rakyat kecil atau bukan. Sebab, kenyataannya kurang efektifnya sistem yang ada. Penggerusan BBM lebih banyak disebabkan karena “permainan” segelintir pemilik modal raksasa untuk menimbun dan menjual BBM ke negara lain dengan harga yang tinggi. Bila permainan ini mampu diamputasi, penjarahan BBM yang mengakibatkan membengkaknya subsidi yang dikeluarkan negara akan dapat diminimalkan. Acapkali digunakan logika yang keliru ketika membandingkan negara Singapura atau Malaysia yang menjual BBM kepada rakyatnya dengan harga yang lebih tinggi di banding Indonesia. Mereka menaikkan harga BBM ketika standar ekonomi rakyatnya di atas rata-rata dan stabil. Kenapa tidak membandingkan dengan Arab Saudi yang menjual BBM kepada rakyatnya sangat murah, yaitu 1/3 harga BBM di Indonesia saat ini.
Kedua, melihat momen waktu yang tepat, yaitu kesiapan stabilitas ekonomi negara. Ketika ekonomi negara belum stabil dengan indeks inflasi yang tinggi, maka kebijakan menaikkan harga BBM akan semakin mempersulit kehidupan rakyat. Ketiga, dilakukan dengan cara yang bijak. Menaikkan BBM perlu dilakukan secara matang. Sebab, rencana kenaikkan BBM telah menyebabkan naiknya harga berbagai kebutuhan rakyat. Kemudian setelah rencana tersebut benar-benar dilaksanakan, harga kebutuhan rakyat kembali mengalami kenaikan. Artinya, kenaikan kebutuhan rakyat mengalami kenaikan dua sampai tiga kali lipat, tak seirama dengan kenaikan pendapatan yang diperolehnya.
Ada beberapa langkah untuk menutupi membengkaknya subsidi BBM, antara lain: Pertama, memperkuat sistem pendistribusian BBM dan menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan atas BBM. Kedua, menggunakan uang hasil jarahan para koruptor untuk mensubsidi BBM. Ketiga, melakukan efisiensi penggunaan keuangan negara yang tidak berpihak kepada rakyat dan mengamputasi semua tindakan yang menghambur-hamburkan uang negara. Penghamburan tersebut bisa dilihat dari penyediaan fasilitas yang tidak urgen dan kegiatan-kegiatan yang terkesan mubazir. Jangan penghematan hanya dialamatkan kepada rakyat dengan menarik subsidi BBM, sementara penentu kebijakan tidak melakukan penghematan yang berarti.
Berangkat dari pengalaman atas kenaikan BBM yang pernah dilakukan sebelum ini, pertanyaan yang tak pernah terjawab adalah sebenarnya subsidi BBM untuk siapa? Jawabannya pasti bukan rakyat kecil, sebab barang-barang semakin naik. Persoalan yang mendera rakyat saat ini tidak akan mampu diselesaikan dengan hanya mengeluarkan kartu sakti.***
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Tatkala kartu BPJS dan dana BOS sedang berjalan dan belum tersosialisasi secara merata dan terlaksana secara maksimal, lalu saat ini muncul kartu sehat dan kartu pintar yang popular disebut “kartu sakti Jokowi”. Padahal, program tersebut memiliki kesamaan, hanya beda penyebutan. Apatah lagi proyek penerbitan kartu “sakti” ini saja telah memakan biaya besar, sekaligus menyimpan banyak pertanyaan, antara lain : Pertama, apakah ada jaminan atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memegang “kartu sakti” di bidang kesehatan dan pendidikan. Apakah kualitas pelayanan, ketepatan dan kecepatan bantuan, dan obat-obatan yang akan diterima pemegang “kartu sakti” setara dengan biaya tanpa “kartu sakti”. Bagaimana mekanisme pelayanan dan pengawasan atas tindakan diskriminatif yang sangat mungkin terjadi.
Kedua, apakah efektif dan mencapai sasaran pendistribusian ”kartu sakti” kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Apakah tidak sama saja dengan pendistribusian BLT yang dinilai tidak efektif.
Persoalan BBM tak akan tuntas dengan menarik subsidi belaka. Akan muncul berbagai persoalan baru setelah subsidi BBM ditarik. Dampaknya bersifat komprehensif dan berakibat langsung kepada pemenuuan hajat hidup rakyat. Meningkatnya tanggungan negara atas subsidi BBM tidak sepenuhnya karena kendaraan rakyat. “Kebocoran” BBM bersubsidi jauh lebih besar menjadi penyebabnya. Artinya, membengkaknya subsidi atas BBM terjadi akibat sistem yang tidak berjalan secara maksimal, bukan karena dikonsumsi oleh rakyat kecil. Contohnya, para nelayan yang mencari rezeki ke laut harus merogoh sakunya lebih dalam karena BBM yang dijual kepada mereka jauh lebih tinggi dibanding harga di SPBU.
Subsidi BBM bisa ditarik, namun pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa persoalan, yaitu: Pertama, melihat persoalan dengan cermat. Apakah persoalan membengkaknya keperluan BBM dilakukan oleh rakyat kecil atau bukan. Sebab, kenyataannya kurang efektifnya sistem yang ada. Penggerusan BBM lebih banyak disebabkan karena “permainan” segelintir pemilik modal raksasa untuk menimbun dan menjual BBM ke negara lain dengan harga yang tinggi. Bila permainan ini mampu diamputasi, penjarahan BBM yang mengakibatkan membengkaknya subsidi yang dikeluarkan negara akan dapat diminimalkan. Acapkali digunakan logika yang keliru ketika membandingkan negara Singapura atau Malaysia yang menjual BBM kepada rakyatnya dengan harga yang lebih tinggi di banding Indonesia. Mereka menaikkan harga BBM ketika standar ekonomi rakyatnya di atas rata-rata dan stabil. Kenapa tidak membandingkan dengan Arab Saudi yang menjual BBM kepada rakyatnya sangat murah, yaitu 1/3 harga BBM di Indonesia saat ini.
Kedua, melihat momen waktu yang tepat, yaitu kesiapan stabilitas ekonomi negara. Ketika ekonomi negara belum stabil dengan indeks inflasi yang tinggi, maka kebijakan menaikkan harga BBM akan semakin mempersulit kehidupan rakyat. Ketiga, dilakukan dengan cara yang bijak. Menaikkan BBM perlu dilakukan secara matang. Sebab, rencana kenaikkan BBM telah menyebabkan naiknya harga berbagai kebutuhan rakyat. Kemudian setelah rencana tersebut benar-benar dilaksanakan, harga kebutuhan rakyat kembali mengalami kenaikan. Artinya, kenaikan kebutuhan rakyat mengalami kenaikan dua sampai tiga kali lipat, tak seirama dengan kenaikan pendapatan yang diperolehnya.
Ada beberapa langkah untuk menutupi membengkaknya subsidi BBM, antara lain: Pertama, memperkuat sistem pendistribusian BBM dan menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan atas BBM. Kedua, menggunakan uang hasil jarahan para koruptor untuk mensubsidi BBM. Ketiga, melakukan efisiensi penggunaan keuangan negara yang tidak berpihak kepada rakyat dan mengamputasi semua tindakan yang menghambur-hamburkan uang negara. Penghamburan tersebut bisa dilihat dari penyediaan fasilitas yang tidak urgen dan kegiatan-kegiatan yang terkesan mubazir. Jangan penghematan hanya dialamatkan kepada rakyat dengan menarik subsidi BBM, sementara penentu kebijakan tidak melakukan penghematan yang berarti.
Berangkat dari pengalaman atas kenaikan BBM yang pernah dilakukan sebelum ini, pertanyaan yang tak pernah terjawab adalah sebenarnya subsidi BBM untuk siapa? Jawabannya pasti bukan rakyat kecil, sebab barang-barang semakin naik. Persoalan yang mendera rakyat saat ini tidak akan mampu diselesaikan dengan hanya mengeluarkan kartu sakti.***
Samsul Nizar
Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

