Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Liputan khusus Riau Pos, Ahad (9/10) betul-betul laksana petir di siang bolong bagi rakyat. Mengapa? Pertama, pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riadmadji “Prinsip dasarnya, anggota dewan tidak boleh dibelikan mobil dinas dari APBD, yang boleh hanya untuk pimpinan dan sudah diatur melalui Permendagri No 11/2007. Kalau anggota dewan diberikan uang transportasi, itu boleh”. Artinya, anggota DPRD Riau periode 2009-2014 telah melanggar Permendagri tersebut. Kedua, pernyataan Ketua DPRD Riau Suparman; “Untuk kelancaran kerja, kami bisa naik taksi atau rental Avanza saja, jika tak ada mobil dinas”.
Sungguh, yang merajang-rajang APBD itu eksekutif-legislatif, dan kalau mereka “berselingkuh” rakyat tak boleh tahu, walau akhirnya ketahuan juga. Wakil rakyat tak cuma DPRD, tapi juga media. Sebab, media itulah yang mengungkap rencana pengadaan dua unit mobil untuk Suparman senilai Rp4 miliar batal dilelang. Lantas, apakah sementang tak ada lagi mobil dinas, anggota dewan harus naik taksi? Amboi, tanyalah pada rumput yang bergoyang, rata-rata anggota dewan itu sudah memiliki mobil pribadi plus rumah mentereng. Tak ada dalam sejarah anggota dewan itu anak kos atau pedagang kaki lima. Sebab, untuk kampanye legislatif saja mereka telah hamburkan banyak uang.
Sejumlah media bahkan melaporkan ada calon legislatif yang menghamburkan duit sampai angka miliaran rupiah. Masya Allah. Mungkinkah kini mereka sudi naik taksi? Janganlah rakyat ini dibodohi terus, tak elok. Janganlah menyangka mentang-mentang naik sepeda motor atau taksi, langsung marwah dan martabat sebagai anggota DPRD itu runtuh dan tercemar.
Terus terang, rakyat tak menilai kredibilitas anggota DPRD itu dari baju yang mereka pakai, parfum yang merekka gunakan atau harga ”batu cincin” yang mereka kenakan, tapi marwah dan martabat itu tergantung sampai di mana kegigihan mereka memperjuangkan nasib rakyat! Andainya pun anggota dewan itu naik taksi bahkan naik becak tapi kalau kepedulian mereka terhadap nasib rakyat dinomorsatukan pastilah rakyat sangat-sangat menghargai dan menyanjung mereka.***
Ibrahim Muhammad
Warga Panam, Pekanbaru.
Sungguh, yang merajang-rajang APBD itu eksekutif-legislatif, dan kalau mereka “berselingkuh” rakyat tak boleh tahu, walau akhirnya ketahuan juga. Wakil rakyat tak cuma DPRD, tapi juga media. Sebab, media itulah yang mengungkap rencana pengadaan dua unit mobil untuk Suparman senilai Rp4 miliar batal dilelang. Lantas, apakah sementang tak ada lagi mobil dinas, anggota dewan harus naik taksi? Amboi, tanyalah pada rumput yang bergoyang, rata-rata anggota dewan itu sudah memiliki mobil pribadi plus rumah mentereng. Tak ada dalam sejarah anggota dewan itu anak kos atau pedagang kaki lima. Sebab, untuk kampanye legislatif saja mereka telah hamburkan banyak uang.
Sejumlah media bahkan melaporkan ada calon legislatif yang menghamburkan duit sampai angka miliaran rupiah. Masya Allah. Mungkinkah kini mereka sudi naik taksi? Janganlah rakyat ini dibodohi terus, tak elok. Janganlah menyangka mentang-mentang naik sepeda motor atau taksi, langsung marwah dan martabat sebagai anggota DPRD itu runtuh dan tercemar.
Terus terang, rakyat tak menilai kredibilitas anggota DPRD itu dari baju yang mereka pakai, parfum yang merekka gunakan atau harga ”batu cincin” yang mereka kenakan, tapi marwah dan martabat itu tergantung sampai di mana kegigihan mereka memperjuangkan nasib rakyat! Andainya pun anggota dewan itu naik taksi bahkan naik becak tapi kalau kepedulian mereka terhadap nasib rakyat dinomorsatukan pastilah rakyat sangat-sangat menghargai dan menyanjung mereka.***
Ibrahim Muhammad
Warga Panam, Pekanbaru.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

