Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
NEGARA (pemerintah) mengutip pajak dari rakyatnya, itu adalah sebuah keniscayaan. Hak dan kewajiban yang sudah berkait-kelindan. Meski belum banyak yang memahami, kalau pajak yang dibayar masyarakat atau perseorangan, secara tak langsung akan dikembalikan kepada si wajib pajak. Bentuknya tentu berupa fasilitas umum. Apakah infrastruktur atau fasilitas sosial lainnya. Pembangunan jalan raya umum, dan juga berupa rumah sakit, gedung sekolah dan lain-lain. Itu semua bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Masyarakat pasti rela. Kecuali kalau pajak tersebut dikorup oleh petugas.
Untuk pajak perseorangan, ada yang perlu dijelaskan Dinas Pajak kepada publik. Saya benar-benar ragu dan dungu tentang pajak rumah makan/restoran. Sebenarnya yang dipajak itu pengusaha rumah makannya atau orang yang makan di rumah makan/restoran tersebut.
Setiap makan di restoran, saya lihat dan saya pelajari catatan di struk, ternyata kami yang makan yang dipajak. Bukan pengusaha restorannya. Jika kami makan sekeluarga, sejumlah Rp200 ribu, misalnya, nanti kasir akan menambahkan 10 persen dari harga makan kami. Padahal yang mendapat untung itu pengusaha restoran, sedangkan kami hanya mengisi perut yang lapar. Apalagi uang yang kami bayarkan dari gaji yang sudah dipajak. Apakah rakyat harus bayar pajak bertingkat-tingkat?
Sebagai guru swasta, saya membayar pajak per tahun Rp8,3 jutaan. Yang dicatat di Kantor Pajak hanya Rp800 ribu. Masalah ini sedang diselidiki Kantor Dirjen Pajak Jakarta atas pengaduan saya. Saya dan kawan-kawan sedang menunggu hasilnya.***
Pandu Syaiful
warga Pekanbaru. Email: syaifulpandu@yahoo.com
Untuk pajak perseorangan, ada yang perlu dijelaskan Dinas Pajak kepada publik. Saya benar-benar ragu dan dungu tentang pajak rumah makan/restoran. Sebenarnya yang dipajak itu pengusaha rumah makannya atau orang yang makan di rumah makan/restoran tersebut.
Setiap makan di restoran, saya lihat dan saya pelajari catatan di struk, ternyata kami yang makan yang dipajak. Bukan pengusaha restorannya. Jika kami makan sekeluarga, sejumlah Rp200 ribu, misalnya, nanti kasir akan menambahkan 10 persen dari harga makan kami. Padahal yang mendapat untung itu pengusaha restoran, sedangkan kami hanya mengisi perut yang lapar. Apalagi uang yang kami bayarkan dari gaji yang sudah dipajak. Apakah rakyat harus bayar pajak bertingkat-tingkat?
Sebagai guru swasta, saya membayar pajak per tahun Rp8,3 jutaan. Yang dicatat di Kantor Pajak hanya Rp800 ribu. Masalah ini sedang diselidiki Kantor Dirjen Pajak Jakarta atas pengaduan saya. Saya dan kawan-kawan sedang menunggu hasilnya.***
Pandu Syaiful
warga Pekanbaru. Email: syaifulpandu@yahoo.com
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

