Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
CERITA tentang apa siapa mengapa anggota kabinet Jokowi-JK masih saja jadi menu hangat di kedai kopi. Mengapa si Polan masuk si Badu tidak. Yang satu belum pantas yang lain belum cocok. Semua gerak langkah menteri disoroti. Banyak yang memuji, tapi juga tidak sedikit yang mengkritisi, begini salah begitu salah.
Riau apa kabar? Mengapa tak ada orang Riau jadi menteri? Sebagai homo sapiens, makhluk pemikir, mari kita lihat dengan kepala dingin dalam logika berpikir kritis, pandang dari segala sisi. Apa sebenarnya yang terjadi, apa yang terpikirkan oleh presiden dan tim transisinya? Apakah mereka tidak membaca usulan dari Riau? Atau, apakah usulan itu memang ada? Kalau ada, gerangan siapa mengusulkan siapa? Kita mahfumlah, untuk calon menteri kabinet, tentulah bukan usul sembarang usul; ukurlah bayang-bayang sepanjang badan.
Fenomena SH dan LE
Eksistensi Syarwan Hamid (SH) dan Lukman Edy (LE) adalah fenomena Riau. Dua tokoh ini pernah dipercaya duduk sebagai menteri kabinet. SH menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI 1998-1999 semasa Presiden BJ Habibie dan LE menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI 2007-2009 semasa Presiden SBY.
Kedua sosok ini memang memiliki kapasitas nasional. SH pernah menjabat sebagai Ka Sospol TNI, sebuah posisi yang sangat prestisius pada masa itu, dia juga dikenal sebagai salah seorang perwira tinggi intelektual di tubuh TNI. Sedangkan LE, sosok ini adalah seorang politikus muda terpelajar yang berkibar di level nasional. Sebagai Sekjen PKB ketika itu, dia memang pantas duduk dalam kabinet.
Sebenarnya ada sosok lain, yang rasanya juga pantas masuk jajaran kabinet ditilik dari intensitas pemikiran-pemikirannya. Sebut saja Saleh Djasit seorang perwira tinggi TNI yang rendah hati, dan Rusli Zainal yang memiliki pesona tersendiri. Sayang keduanya kehilangan momentum. Sosok lain yang dikenal profesional dan memiliki intelektualitas dan mampu berpikir di luar kotak (out of the box) seperti yang digemari Presiden SBY ketika sedang menjabat, adalah Prof Dr Ir Muchtar Ahmad (mantan Rektor Universitas Riau). Sayang alumnus Jepang ini luput dari radar SBY yang selalu direcoki oleh parpol mitra koalisinya.
Saat ini sebenarnya ada anak jati Riau yang memiliki posisi pada level nasional yang patut diperhitungkan karena kualitas dan profesionalitasnya, yakni Dr Alifitra Salamm (Sekjen Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Rida K Liamsi (Direktur Utama JPNN) raja koran lokal nusantara yang memiliki jaringan terbesar dan tersebar dari Aceh sampai Papua, dan portal nasional dan internasional jpnn.com yang sangat prestisius. Tapi keduanya nampaknya belum memiliki garis tangan.
Langkah Kuda
Lazimnya (sekali lagi hanya kelaziman), dalam penyusunan kabinet, presiden terpilih memberi bonus kepada daerah yang memenangkannya dengan tetap mempertimbangkan bobot bibit bebet, tapi kali ini kebiasaan itu nampaknya tak berlaku. Setidaknya untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, tetangga Riau. Di Sumbar misalnya, Jokowi-JK kalah telak (23,8 persen) dibanding Prabowo-Hatta (76,92 persen), tapi dua tokoh Minang justru mendapat kepercayaan posisi menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menkes Nila Djuwita Anfasa Moeloek.
Sebaliknya di Sumut, Jokowi-JK menang (55,24 persen) v Prabowo-Hatta (44,76 persen), kecuali Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang berasal dari etnis Nias, etnis Batak sama sekali tak terwakili dalam kabinet. Padahal, kita tahu, kurang dekat apa Letjen TNI (Pur) Luhut Panjaitan dengan kubu Jokowi-JK.
PDIP adalah partai pemenang pileg 2014 (109 kursi di DPR) dan pengusung utama Jokowi-JK, tapi PDIP hanya diberi ”jatah” empat kursi menteri, sama dengan rekan koalisinya, PKB yang hanya memperoleh 47 kursi DPR.
Kesan yang terbaca, hasil pemilu legislatif (perolehan partai dan persentase kemangan di suatu daerah), tidak menjadi beban bagi Jokowi-JK. Mereka tidak mau tersandera oleh kepentingan partai dan agenda sempit daerah. Langkah kuda Jokowi ini sulit dibaca termasuk ketika meminta catatan KPK terhadap sejumlah calon menterinya. Catatan “merah-kuning” KPK telah merontokkan beberapa nama yang konon diunggulkan oleh beberapa parpol. Jurus Jokowi ”menolak” unggulan parpol (yang diyakini bermasalah) ini, banyak dipuji oleh aktivis antikorupsi. Apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya adalah ikhtiar preventif ingin memastikan anggota kabinet yang terpilih adalah bersih, walaupun tidak bisa seratus persen.
Riau Punya 34 Menteri
Kriteria utama, tentu menteri harus orang yang patut dan mampu. Artinya, kompetensi, karakter dan komitmen seseorang, dikenal dengan istilah “3C” (Competency, Character dan Commitment) menjadi keniscayaan. Namun untuk membangun sebuah kabinet extra ordinary super team (tim kabinet istimewa) guna menjawab permasalahan dan tantangan masa depan bangsa yang terjepit di tengah derasnya arus perubahan, kriteria “3C” saja tidak cukup.
Kabinet istimewa memerlukan pendekatan “3C” baru atau “3C aksen” (3C’), sebuah derivatif dari kriteria normal “3C”. Kriteria “3C” derivatif tersebut adalah, dari semula hanya memiliki competency harus menjadi memiliki good competency (kompetensi bagus); semula hanya memiliki character harus menjadi memiliki best character (karakter terpuji); dan dari semula hanya memiliki commitment harus menjadi memiliki great commitment (komitmen yang hebat). Chemistry mindset baru itulah yang hendak dibangun Jokowi-JK di bawah payung revolusi mental (expected culture – budaya baru) yang digaungkannya.
Jadi, kalau kail panjang sejengkal janganlah laut hendak diduga. Kita harus sabar menakar seberapa lebar sebenarnya jurang yang menganga antara existing culture (budaya yang berkembang, yang mempengaruhi persepsi di daerah) dengan existing culture yang mempengaruhi pengambilan keputusan di elite politik dan pemerintahan, nun di sana.
Satu menteri orang Riau tak cukup mengkomunikasikan budaya itu, Riau perlu 34 menteri. Dan ke-34 Menteri Kabinet Kerja itu sebenarnya milik daerah, berarti milik Riau juga. Bukankah republik ini sudah terbagi habis dalam daerah besar dan kecil? Ayolah kita sapa Kabinet Kerja ini, ajak berempati dengan kerendahan hati. Amboi.***
Chaidir
Mantan Ketua DPRD Riau
Riau apa kabar? Mengapa tak ada orang Riau jadi menteri? Sebagai homo sapiens, makhluk pemikir, mari kita lihat dengan kepala dingin dalam logika berpikir kritis, pandang dari segala sisi. Apa sebenarnya yang terjadi, apa yang terpikirkan oleh presiden dan tim transisinya? Apakah mereka tidak membaca usulan dari Riau? Atau, apakah usulan itu memang ada? Kalau ada, gerangan siapa mengusulkan siapa? Kita mahfumlah, untuk calon menteri kabinet, tentulah bukan usul sembarang usul; ukurlah bayang-bayang sepanjang badan.
Fenomena SH dan LE
Eksistensi Syarwan Hamid (SH) dan Lukman Edy (LE) adalah fenomena Riau. Dua tokoh ini pernah dipercaya duduk sebagai menteri kabinet. SH menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI 1998-1999 semasa Presiden BJ Habibie dan LE menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI 2007-2009 semasa Presiden SBY.
Kedua sosok ini memang memiliki kapasitas nasional. SH pernah menjabat sebagai Ka Sospol TNI, sebuah posisi yang sangat prestisius pada masa itu, dia juga dikenal sebagai salah seorang perwira tinggi intelektual di tubuh TNI. Sedangkan LE, sosok ini adalah seorang politikus muda terpelajar yang berkibar di level nasional. Sebagai Sekjen PKB ketika itu, dia memang pantas duduk dalam kabinet.
Sebenarnya ada sosok lain, yang rasanya juga pantas masuk jajaran kabinet ditilik dari intensitas pemikiran-pemikirannya. Sebut saja Saleh Djasit seorang perwira tinggi TNI yang rendah hati, dan Rusli Zainal yang memiliki pesona tersendiri. Sayang keduanya kehilangan momentum. Sosok lain yang dikenal profesional dan memiliki intelektualitas dan mampu berpikir di luar kotak (out of the box) seperti yang digemari Presiden SBY ketika sedang menjabat, adalah Prof Dr Ir Muchtar Ahmad (mantan Rektor Universitas Riau). Sayang alumnus Jepang ini luput dari radar SBY yang selalu direcoki oleh parpol mitra koalisinya.
Saat ini sebenarnya ada anak jati Riau yang memiliki posisi pada level nasional yang patut diperhitungkan karena kualitas dan profesionalitasnya, yakni Dr Alifitra Salamm (Sekjen Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Rida K Liamsi (Direktur Utama JPNN) raja koran lokal nusantara yang memiliki jaringan terbesar dan tersebar dari Aceh sampai Papua, dan portal nasional dan internasional jpnn.com yang sangat prestisius. Tapi keduanya nampaknya belum memiliki garis tangan.
Langkah Kuda
Lazimnya (sekali lagi hanya kelaziman), dalam penyusunan kabinet, presiden terpilih memberi bonus kepada daerah yang memenangkannya dengan tetap mempertimbangkan bobot bibit bebet, tapi kali ini kebiasaan itu nampaknya tak berlaku. Setidaknya untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, tetangga Riau. Di Sumbar misalnya, Jokowi-JK kalah telak (23,8 persen) dibanding Prabowo-Hatta (76,92 persen), tapi dua tokoh Minang justru mendapat kepercayaan posisi menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menkes Nila Djuwita Anfasa Moeloek.
Sebaliknya di Sumut, Jokowi-JK menang (55,24 persen) v Prabowo-Hatta (44,76 persen), kecuali Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang berasal dari etnis Nias, etnis Batak sama sekali tak terwakili dalam kabinet. Padahal, kita tahu, kurang dekat apa Letjen TNI (Pur) Luhut Panjaitan dengan kubu Jokowi-JK.
PDIP adalah partai pemenang pileg 2014 (109 kursi di DPR) dan pengusung utama Jokowi-JK, tapi PDIP hanya diberi ”jatah” empat kursi menteri, sama dengan rekan koalisinya, PKB yang hanya memperoleh 47 kursi DPR.
Kesan yang terbaca, hasil pemilu legislatif (perolehan partai dan persentase kemangan di suatu daerah), tidak menjadi beban bagi Jokowi-JK. Mereka tidak mau tersandera oleh kepentingan partai dan agenda sempit daerah. Langkah kuda Jokowi ini sulit dibaca termasuk ketika meminta catatan KPK terhadap sejumlah calon menterinya. Catatan “merah-kuning” KPK telah merontokkan beberapa nama yang konon diunggulkan oleh beberapa parpol. Jurus Jokowi ”menolak” unggulan parpol (yang diyakini bermasalah) ini, banyak dipuji oleh aktivis antikorupsi. Apa yang dilakukan Jokowi sebenarnya adalah ikhtiar preventif ingin memastikan anggota kabinet yang terpilih adalah bersih, walaupun tidak bisa seratus persen.
Riau Punya 34 Menteri
Kriteria utama, tentu menteri harus orang yang patut dan mampu. Artinya, kompetensi, karakter dan komitmen seseorang, dikenal dengan istilah “3C” (Competency, Character dan Commitment) menjadi keniscayaan. Namun untuk membangun sebuah kabinet extra ordinary super team (tim kabinet istimewa) guna menjawab permasalahan dan tantangan masa depan bangsa yang terjepit di tengah derasnya arus perubahan, kriteria “3C” saja tidak cukup.
Kabinet istimewa memerlukan pendekatan “3C” baru atau “3C aksen” (3C’), sebuah derivatif dari kriteria normal “3C”. Kriteria “3C” derivatif tersebut adalah, dari semula hanya memiliki competency harus menjadi memiliki good competency (kompetensi bagus); semula hanya memiliki character harus menjadi memiliki best character (karakter terpuji); dan dari semula hanya memiliki commitment harus menjadi memiliki great commitment (komitmen yang hebat). Chemistry mindset baru itulah yang hendak dibangun Jokowi-JK di bawah payung revolusi mental (expected culture – budaya baru) yang digaungkannya.
Jadi, kalau kail panjang sejengkal janganlah laut hendak diduga. Kita harus sabar menakar seberapa lebar sebenarnya jurang yang menganga antara existing culture (budaya yang berkembang, yang mempengaruhi persepsi di daerah) dengan existing culture yang mempengaruhi pengambilan keputusan di elite politik dan pemerintahan, nun di sana.
Satu menteri orang Riau tak cukup mengkomunikasikan budaya itu, Riau perlu 34 menteri. Dan ke-34 Menteri Kabinet Kerja itu sebenarnya milik daerah, berarti milik Riau juga. Bukankah republik ini sudah terbagi habis dalam daerah besar dan kecil? Ayolah kita sapa Kabinet Kerja ini, ajak berempati dengan kerendahan hati. Amboi.***
Chaidir
Mantan Ketua DPRD Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

