Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, masing-masing Rp2.000 untuk jenis premium (31 persen) dan solar (36 persen). Di mata pemerintah, secara ekonomi, pencabutan subsidi ini akan memberikan keleluasaan fiskal untuk membiayai sektor infrastruktur, kebijakan-kebijakan sosial kesejahteraan, dan kebijakan-kebijakan yang akan menyokong visi kemaritiman Jokowi.
Secara matematis, pencabutan subsidi BBM sebesar Rp2.000 bisa menghasilkan anggaran tambahan sebesar lebih kurang Rp100 triliun. Angka kasar ini didapat dari kalkulasi sederhana, yakni Rp2.000 dikali 46 juta kilo liter asumsi konsumsi nasional. Maka hasilnya bisa mengurangi asumsi defisit dalam APBN 2015 yang direncanakan sebesar Rp245,9 triliun atau 2,2 persen dari PDB. Defisit ini disebabkan oleh target ”penerimaan negara” yang berada di bawah angka ”belanja negara” yang direncanakan. Target penerimaan negara adalah sebesar Rp1.793,6 triliun, sementara itu asumsi belanja negara yang direncanakan adalah sebesar Rp2.039,5 triliun.
Bagaimana dengan kalkulasi Kwik Kian Gie? Pernahkan pemerintah menjelaskan itu? Dalam kalkulasi Kwik, subsidi BBM itu adalah pembohongan publik, pembodohan yang keterlaluan. Pasalnya, di mata beliau, dengan harga premium Rp6.500 per liter itu saja, pemerintah sudah dapat untung, jadi tidak ada istilah subsidi-subsidian. Mengapa bisa begitu? Karena menurut beliau, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) plus biaya pengilangan (refining) dan biaya transportasi sampai ke pom bensin-pom bensin rata-rata adalah 10 dolar AS per barel. Jadi biayanya per liter cuma Rp755. Semestinya pemerintah sudah untung Rp5.745 per liter dengan harga jual Rp6.500 tersebut (6500-755 = 5745). Mengapa Rp. 755? Kalkulasinya begini, 1 barel eqiuvalen dengan 159 liter, asumsi per 1 dollar adalah Rp. 12000. Maka hasilnya, 10 : 159 x 12000 = 754,7, dibulatkan menjadi 755.
Inilah dasar pemikiran Kwik Kian Gie mengapa beliau berani berkoar-koar menentang setiap rencana pencabutan subsidi BBM. Rasanya susah menolak kalkulasi matematis nan polos ini, kecuali dengan agak pasrah memakai logika harga pasar bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tapi juga oleh kekuatan permintaan, penawaran, kelangkaan, dan kebijakan-kebijakan dari korporasi minyak raksasa tingkat dunia beserta organisasi yang memayunginya. Namun demikian, tidak sedikit negara-negara dunia yang mendasarkan harga BBM domestiknya dari logika beliau ini sehingga melahirkan harga yang jauh di bawah harga acuan dunia, yaitu New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sebut saja misalnya Venezuela (Rp585 per liter), Turmekistan (Rp936 per liter), Nigeria (Rp1.170 per liiter), Iran (Rp1.287 per liter), Arab Saudi (Rp1.404 per liter), Libya ( Rp1.636 per liter), Bahrain (Rp3.159 per liter), dan Kuwait ( Rp2.457 peliter) dan lainnya.
Sementara itu menurut Rizal Ramli, pemerintah bisa menyiasati dilema BBM ini dengan membagi dua jenis BBM berdasarkan kadar oktannya, yakni BBM rakyat (Oktan 80 per, kadar sebelumnya 83 persen) dengan harga tetap Rp6.500 dan BBM super (Oktan 92 persen) dengan harga Rp12.000. Diversifikasi ini menurut Rizal bisa menyelamatkan anggaran sampai Rp40 triliun. Dengan perbedaan kadar oktan tersebut, maka pemilik kendaraan yang seharusnya mengonsumsi BBM super tapi malah memakai BBM rakyat akan berpikir panjang karena akan berpengaruh terhadap performa mesin kendaraannya.
Lalu bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan opsi-opsi alternatif tadi? Penolakan datang dari rakyat, maka kalkulasi penderitaan rakyat akan menjadi second opinion jikalau pemerintah sudah berkeputusan. Pemerintah butuh uang untuk melapangkan ruang fiskal, maka asumsi logika terbaliknya untuk sementara adalah rakyat dianggap tak perlu uang. Pencabutan subsidi adalah bagian dari penarikan ”upeti” secara halus karena penguasa perlu uang. Soal opsi alternatif? Selama opsi alternatif muncul dari mulut pihak-pihak yang bukan penguasa, maka lagi-lagi akan menjadi second opinion. Karena apa? Karena pemerintah perlu uang cepat, secepat cara kerja Jokowi.
Bagaimana imbasnya? Seperti dikatakan Menkeu, inflasi tambahan 2 persen, persis seperti skenario inflasi versi Bank Indonesia. Tapi ini baru dari satu variable BBM, belum lagi masuk variable kurs rupiah yang terus keok menghadapi mata uang asing. Artinya, inflasi bisa saja lebih dari itu karena rata-rata bahan pokok kita sudah bisa dibilang net import. Jadi akhirnya akan ada perlambatan pertumbuhan. Ini akan diikuti oleh kenaikan suku bunga karena pemerintah ingin menghindari capital outflow, akibatnya adalah perlambatan kinerja ekonomi nasional, lalu pengecilan lapangan kerja baru, penambahan pengangguran dan kemiskinan.
Tapi ya sudahlah, pada saat ini, baik konsumen BBM ataupun bahan pokok, pembeli bukan lagi raja. Pemerintah mau, maka mereka akan mendapatkanya. Ini adalah logika politik dasar yang mirip-mirip hukum rimba. Mengapa? Karena mereka adalah pemerintah (the govern) dan kita adalah yang diperintah (the governed). Apa yang tersisa buat rakyat? Yang tersisa adalah satu bait lirik lagu dangdut, yaitu ”sakitnya tuh di sini...”.***
Ronny P Sasmita
Peminat Masalah Ekonomi Politik
Secara matematis, pencabutan subsidi BBM sebesar Rp2.000 bisa menghasilkan anggaran tambahan sebesar lebih kurang Rp100 triliun. Angka kasar ini didapat dari kalkulasi sederhana, yakni Rp2.000 dikali 46 juta kilo liter asumsi konsumsi nasional. Maka hasilnya bisa mengurangi asumsi defisit dalam APBN 2015 yang direncanakan sebesar Rp245,9 triliun atau 2,2 persen dari PDB. Defisit ini disebabkan oleh target ”penerimaan negara” yang berada di bawah angka ”belanja negara” yang direncanakan. Target penerimaan negara adalah sebesar Rp1.793,6 triliun, sementara itu asumsi belanja negara yang direncanakan adalah sebesar Rp2.039,5 triliun.
Bagaimana dengan kalkulasi Kwik Kian Gie? Pernahkan pemerintah menjelaskan itu? Dalam kalkulasi Kwik, subsidi BBM itu adalah pembohongan publik, pembodohan yang keterlaluan. Pasalnya, di mata beliau, dengan harga premium Rp6.500 per liter itu saja, pemerintah sudah dapat untung, jadi tidak ada istilah subsidi-subsidian. Mengapa bisa begitu? Karena menurut beliau, biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) plus biaya pengilangan (refining) dan biaya transportasi sampai ke pom bensin-pom bensin rata-rata adalah 10 dolar AS per barel. Jadi biayanya per liter cuma Rp755. Semestinya pemerintah sudah untung Rp5.745 per liter dengan harga jual Rp6.500 tersebut (6500-755 = 5745). Mengapa Rp. 755? Kalkulasinya begini, 1 barel eqiuvalen dengan 159 liter, asumsi per 1 dollar adalah Rp. 12000. Maka hasilnya, 10 : 159 x 12000 = 754,7, dibulatkan menjadi 755.
Inilah dasar pemikiran Kwik Kian Gie mengapa beliau berani berkoar-koar menentang setiap rencana pencabutan subsidi BBM. Rasanya susah menolak kalkulasi matematis nan polos ini, kecuali dengan agak pasrah memakai logika harga pasar bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tapi juga oleh kekuatan permintaan, penawaran, kelangkaan, dan kebijakan-kebijakan dari korporasi minyak raksasa tingkat dunia beserta organisasi yang memayunginya. Namun demikian, tidak sedikit negara-negara dunia yang mendasarkan harga BBM domestiknya dari logika beliau ini sehingga melahirkan harga yang jauh di bawah harga acuan dunia, yaitu New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sebut saja misalnya Venezuela (Rp585 per liter), Turmekistan (Rp936 per liter), Nigeria (Rp1.170 per liiter), Iran (Rp1.287 per liter), Arab Saudi (Rp1.404 per liter), Libya ( Rp1.636 per liter), Bahrain (Rp3.159 per liter), dan Kuwait ( Rp2.457 peliter) dan lainnya.
Sementara itu menurut Rizal Ramli, pemerintah bisa menyiasati dilema BBM ini dengan membagi dua jenis BBM berdasarkan kadar oktannya, yakni BBM rakyat (Oktan 80 per, kadar sebelumnya 83 persen) dengan harga tetap Rp6.500 dan BBM super (Oktan 92 persen) dengan harga Rp12.000. Diversifikasi ini menurut Rizal bisa menyelamatkan anggaran sampai Rp40 triliun. Dengan perbedaan kadar oktan tersebut, maka pemilik kendaraan yang seharusnya mengonsumsi BBM super tapi malah memakai BBM rakyat akan berpikir panjang karena akan berpengaruh terhadap performa mesin kendaraannya.
Lalu bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan opsi-opsi alternatif tadi? Penolakan datang dari rakyat, maka kalkulasi penderitaan rakyat akan menjadi second opinion jikalau pemerintah sudah berkeputusan. Pemerintah butuh uang untuk melapangkan ruang fiskal, maka asumsi logika terbaliknya untuk sementara adalah rakyat dianggap tak perlu uang. Pencabutan subsidi adalah bagian dari penarikan ”upeti” secara halus karena penguasa perlu uang. Soal opsi alternatif? Selama opsi alternatif muncul dari mulut pihak-pihak yang bukan penguasa, maka lagi-lagi akan menjadi second opinion. Karena apa? Karena pemerintah perlu uang cepat, secepat cara kerja Jokowi.
Bagaimana imbasnya? Seperti dikatakan Menkeu, inflasi tambahan 2 persen, persis seperti skenario inflasi versi Bank Indonesia. Tapi ini baru dari satu variable BBM, belum lagi masuk variable kurs rupiah yang terus keok menghadapi mata uang asing. Artinya, inflasi bisa saja lebih dari itu karena rata-rata bahan pokok kita sudah bisa dibilang net import. Jadi akhirnya akan ada perlambatan pertumbuhan. Ini akan diikuti oleh kenaikan suku bunga karena pemerintah ingin menghindari capital outflow, akibatnya adalah perlambatan kinerja ekonomi nasional, lalu pengecilan lapangan kerja baru, penambahan pengangguran dan kemiskinan.
Tapi ya sudahlah, pada saat ini, baik konsumen BBM ataupun bahan pokok, pembeli bukan lagi raja. Pemerintah mau, maka mereka akan mendapatkanya. Ini adalah logika politik dasar yang mirip-mirip hukum rimba. Mengapa? Karena mereka adalah pemerintah (the govern) dan kita adalah yang diperintah (the governed). Apa yang tersisa buat rakyat? Yang tersisa adalah satu bait lirik lagu dangdut, yaitu ”sakitnya tuh di sini...”.***
Ronny P Sasmita
Peminat Masalah Ekonomi Politik
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

