Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Harian pagi Riau Pos, 18 November 2014, halaman 12, memuat berita berjudul ”Sesalkan MPR Jadi Majelis Pervotingan Rakyat”. Isinya saya kutip …Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi pasal di dalam Undang-undang MD3 yang mengatur setiap keputusan MPR harus berdasarkan suara terbanyak. Lembaga ini oleh konstitusi dinamai majelis tempat anggota bermusyawarah dan bermufakat. Tapi oleh UU MD3, MPR dijadikan sebagai majelis pervotingan rakyat karena setiap putusannya harus memulai suara terbanyak”, kata HNW di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keharusan setiap putusan MPR melalui voting, lanjutnya, sesungguhnya bertentangan dengan filosofis majelis sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, yang diisi oleh seluruh anggota DPR dan DPD.
Hal ini menarik perhatian penulis. Pertanyaannya adalah mengapa Undang-undang MD3 itu merumuskan demikian? Kalau ditelusuri lebih ke hulu, maka mau tidak mau, perlu dibaca kembali dengan lebih teliti konstitusi itu.
Pada alinea ke 4 Pembukaan UUD RI 1945, dinyatakan dasar ….Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun dalam pasal-pasal UUD semangat itu tidak diwujudkan. Misalnya saja dalam Pasal 2 ayat (3) ditulis…. Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
Ketika merumuskan tatacara Perubahan Undang-Undang Dasar, semangat permusyawaratan dalam Pancasila juga tidak diwujudkan dalam tatacara perubahan UUD. Mari kita lihat, Pasal 37 ayat (3 dan 4) mengenai pengambilan keputusan. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari junlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratab Rakyat.
Bila melihat bunyi konstitusi di atas, maka mau tidak mau banyak kalangan yang berkesimpulan bahwa mekanisme pervotingan merupakan mekanisme yang dominan dalam sistem pengambilan keputusan majelis. Artinya, pendapat Wakil Ketua MPR di atas dapat dipahami. Namun perlu juga diperhatikan bagaimana Undang-undang MD3 itu mewujudkannya.
Misalnya saja mengenai perubahan UUD seperti saya singgung di atas. Tatacara perubahan UUD mewajibkan MPR untuk membentuk panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul pengubahan tersebut. Kajian yang dilakukan oleh panitia Ad Hoc inilah tempat mewujudkan musyawarah dan mufakat itu. Hasil kajian dari panitia Ad Hoc ini disampaikan kepada sidang paripurna MPR untuk mendapat pandangan dari semua anggota MPR melalui fraksi masing-masing.
Dalam hal semua fraksi mencapai satu kata mufakat, maka itulah pelaksanaan yang ideal dalam suatu proses musyawarah. Namun, rambut boleh sama hitam, isi kepala boleh saja berlainan. Dalam hal suatu masalah tidak memperoleh kesepakatan, maka apa boleh buat, keputusan tetap harus diambil oleh MPR. Mau tidak mau pervotingan akan menjadi instrumen untuk mengakhiri perbedaan yang ada. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan demikian MPR telah berubah menjadi Majelis Pervotingan Rakyat? ***
Husnu Abadi
Dosen Fakultas Hukum UIR
Keharusan setiap putusan MPR melalui voting, lanjutnya, sesungguhnya bertentangan dengan filosofis majelis sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, yang diisi oleh seluruh anggota DPR dan DPD.
Hal ini menarik perhatian penulis. Pertanyaannya adalah mengapa Undang-undang MD3 itu merumuskan demikian? Kalau ditelusuri lebih ke hulu, maka mau tidak mau, perlu dibaca kembali dengan lebih teliti konstitusi itu.
Pada alinea ke 4 Pembukaan UUD RI 1945, dinyatakan dasar ….Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun dalam pasal-pasal UUD semangat itu tidak diwujudkan. Misalnya saja dalam Pasal 2 ayat (3) ditulis…. Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
Ketika merumuskan tatacara Perubahan Undang-Undang Dasar, semangat permusyawaratan dalam Pancasila juga tidak diwujudkan dalam tatacara perubahan UUD. Mari kita lihat, Pasal 37 ayat (3 dan 4) mengenai pengambilan keputusan. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari junlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratab Rakyat.
Bila melihat bunyi konstitusi di atas, maka mau tidak mau banyak kalangan yang berkesimpulan bahwa mekanisme pervotingan merupakan mekanisme yang dominan dalam sistem pengambilan keputusan majelis. Artinya, pendapat Wakil Ketua MPR di atas dapat dipahami. Namun perlu juga diperhatikan bagaimana Undang-undang MD3 itu mewujudkannya.
Misalnya saja mengenai perubahan UUD seperti saya singgung di atas. Tatacara perubahan UUD mewajibkan MPR untuk membentuk panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul pengubahan tersebut. Kajian yang dilakukan oleh panitia Ad Hoc inilah tempat mewujudkan musyawarah dan mufakat itu. Hasil kajian dari panitia Ad Hoc ini disampaikan kepada sidang paripurna MPR untuk mendapat pandangan dari semua anggota MPR melalui fraksi masing-masing.
Dalam hal semua fraksi mencapai satu kata mufakat, maka itulah pelaksanaan yang ideal dalam suatu proses musyawarah. Namun, rambut boleh sama hitam, isi kepala boleh saja berlainan. Dalam hal suatu masalah tidak memperoleh kesepakatan, maka apa boleh buat, keputusan tetap harus diambil oleh MPR. Mau tidak mau pervotingan akan menjadi instrumen untuk mengakhiri perbedaan yang ada. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan demikian MPR telah berubah menjadi Majelis Pervotingan Rakyat? ***
Husnu Abadi
Dosen Fakultas Hukum UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

